VALPARAÍSO, GK.com – Presiden Chile Gabriel Boric menyatakan niatnya untuk mengajukan rancangan undang-undang yang melarang impor produk dari permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Langkah ini merupakan kelanjutan dari sikap tegas pemerintah Chile terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza.
“Kita tidak bisa terus menerus membiayai kematian anak-anak,” ujar Boric dalam pidatonya di hadapan parlemen di Valparaíso, Selasa (3/6/2025) waktu setempat.
Boric menegaskan bahwa kebijakan ini tidak ditujukan kepada rakyat Israel, tetapi kepada pemerintah yang ia sebut menjalankan “tindakan genosida”. Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan Israel bukanlah bentuk anti-Semitisme.
“Kami mengkritik tindakan, bukan orang,” kata Boric.
Dalam pidatonya, Presiden Chile juga mengecam serangan Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 dan menyerukan pembebasan semua sandera yang masih ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut.
Sebelumnya, pada akhir Mei 2025, pemerintah Chile secara resmi menarik atase militernya dari Kedutaan Besar di Israel. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri Chile menyebut langkah itu sebagai bentuk protes terhadap serangan militer Israel di Jalur Gaza yang dinilai tidak proporsional dan menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan.
Tiga pejabat militer yang ditarik adalah Atase Pertahanan dan Angkatan Udara Kolonel Christian Stuardo Nunez, Atase Militer Kolonel Marcelo Elo Rodriguez, dan Atase Angkatan Laut Kapten Pedro Perez Flores.
Ketegangan diplomatik antara Chile dan Israel bukan hal baru. Pada September 2022, Presiden Boric menolak menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Israel. Ketegangan meningkat pada November 2023 saat Chile memanggil pulang duta besarnya untuk Israel setelah terjadinya pengeboman di kamp pengungsi Palestina.
Pada April 2025, Chile juga menolak keikutsertaan Israel dalam pameran kedirgantaraan internasional FIDAE di Santiago. Pemerintah Chile secara terbuka mendukung Afrika Selatan dalam gugatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan genosida di Gaza.
Menanggapi rencana boikot tersebut, Duta Besar Israel untuk Chile, Gil Artzyeli, memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi perdagangan, termasuk sanksi dari negara mitra seperti Amerika Serikat. Namun, Boric bersikukuh bahwa keputusan itu didasarkan pada prinsip keadilan, bukan pertimbangan ekonomi.
“Ini bukan soal perdagangan, tetapi soal prinsip,” ujar Boric.
Langkah Chile menambah tekanan diplomatik terhadap Israel, seiring dengan meningkatnya seruan global untuk penghentian kekerasan dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza yang dilanda krisis berkepanjangan. (hdm)
