“Fasilitas Publik Terbengkalai, Siapa Bertanggung Jawab atas Kondisi Coastal Area Karimun?”
Karimun, GK.com – Coastal Area, objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat lokal maupun pendatang, kondisinya memprihatinkan. Kerusakan pada lantai area tersebut menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di sana. Hal ini dikeluhkan oleh Nita, salah satu pemilik wahana di Coastal Area. Ia mengungkapkan bahwa kerusakan lantai yang tidak kunjung diperbaiki telah menyebabkan beberapa pengunjung terjatuh dan mengalami luka.
“Perbaikan hanya dilakukan saat ada acara besar, itupun hanya ditambal sementara. Perbaikan tersebut hanya bertahan satu hingga dua minggu, kemudian lantai kembali rusak,” ujar Nita kepada gerbangkepri.com, Kamis (27/06/2024).
Nita juga mengeluhkan bahwa pemilik wahana harus menanggung biaya pengobatan jika ada pengunjung yang terluka akibat kerusakan lantai. Hal ini tentu merugikan pemilik wahana, terutama karena mayoritas pengunjung adalah anak-anak.
Suparti, seorang pedagang di Coastal Area menambahkan keluhan lain. Ia mengungkapkan bahwa para pedagang di sana dipungut biaya listrik sebesar Rp 100.000 per bulan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, dan ESDM Kabupaten Karimun. Kamis (27/06/2024) sekitar pukul 18.13 WIB.
Agi, warga Karimun menyayangkan kondisi Coastal Area yang terbengkalai.
“Lokasi ini berada di pusat kota, dan seharusnya menjadi ikon Karimun. Sayangnya, tidak ada pemeliharaan rutin dari Pemerintah,” ungkapnya.
Ia juga khawatir akan keselamatan pengunjung, terutama anak-anak yang bermain di area tersebut.
Sebelumnya, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Karimun, Dian Ihkwan mempertanyakan transparansi pengelolaan taman bermain dan pendapatan dari acara-acara di Coastal Area. Ia juga mempertanyakan mengapa pendapatan tersebut tidak dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas. Dian Ihkwan menuntut penjelasan dari pihak terkait mengenai pengelolaan fasilitas umum di Coastal Area, termasuk penyewaan spot wahana dan penggunaan pendapatan dari acara-acara yang digelar di sana.
Kondisi Coastal Area yang memprihatinkan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memelihara fasilitas publik. Masyarakat berharap Pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan memelihara Coastal Area agar dapat menjadi tempat wisata yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung.
Polemik seputar Coastal Area ini juga menjadi sorotan bagi para pengamat kebijakan publik dan aktivis masyarakat. Mereka menilai kasus ini sebagai cerminan dari lemahnya pengawasan dan pengelolaan aset publik di Karimun. Kondisi Coastal Area yang terbengkalai dianggap sebagai bukti kurangnya komitmen Pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat.
Para pengamat juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengelolaan aset publik. Mereka berpendapat bahwa pelibatan masyarakat dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan bahwa aset publik digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
Kasus Coastal Area ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Daerah Karimun. Ke depan, diharapkan Pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola aset publik. Selain itu, Pemerintah juga perlu lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset publik.
Coastal Area memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata Karimun. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, baik Pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Hanya dengan kolaborasi yang baik, Coastal Area dapat menjadi destinasi wisata yang membanggakan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Karimun.
Diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah Karimun untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan aset publik. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, Coastal Area dapat menjadi contoh sukses pengelolaan aset publik yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. (RP).
