Ketua Komisi II DPRD Kepri Serukan Peninjauan Ulang Program Tapera

Tanjungpinang, GK.com – Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Riau, menyuarakan keprihatinan terhadap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia menilai kebijakan pemotongan gaji pekerja sebesar 3% untuk program ini berpotensi memberatkan pekerja dan pengusaha, serta berdampak pada iklim investasi di Kepri.

Wahyu menegaskan, “Program Tapera ini perlu ditinjau ulang, bahkan jika perlu dibatalkan. Pemotongan gaji sebesar 2,5% untuk pekerja dan 0,5% untuk pengusaha akan mengurangi daya beli pekerja dan meningkatkan beban operasional pengusaha.”. Kamis, 30 Mei 2024.

Politisi PKS ini juga menyoroti potensi dampak negatif Tapera terhadap hubungan industrial. Kenaikan upah yang mungkin dituntut oleh pekerja sebagai kompensasi pemotongan gaji dapat menurunkan minat investasi di Kepri.

“Kami khawatir program ini akan memicu gejolak di kalangan pekerja dan pengusaha. Jika tidak dikelola dengan baik, Tapera bisa menjadi bumerang bagi perekonomian Kepri,” tambahnya.

Wahyu mengajak semua pihak untuk berpikir jernih dan mencari solusi terbaik. Ia mendorong para pekerja untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur resmi, seperti menyurati DPRD dan kepala daerah.

“Mari kita jaga kondusivitas iklim usaha di Kepri. Kami di DPRD siap mengawal aspirasi pekerja dan pengusaha terkait program Tapera ini,” tutup Wahyu.

Pernyataan ini menjadi sinyalemen kuat bahwa DPRD Kepri akan mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan Tapera. Bagaimana pemerintah pusat merespons seruan ini akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.(*)