Beranda Kepulauan Riau Bintan Agus Wibowo Dukung Pembangunan Melanggar Perda di Bintan

Agus Wibowo Dukung Pembangunan Melanggar Perda di Bintan

1265
0

Bintan, GK.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, Agus Wibowo mendukung aktivitas pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di wilayah Kabupaten Bintan.

Dukungan itu disinyalir mengakibatkan tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan kesulitan menghentikan aktifitas pembangunan Gedung dua lantai tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Gesek, Kabupaten Bintan. Pemilik Gedung tetap melangsungkan aktitas pembangunan, melanggar isi dari surat peringatan yang diberikan dari tim Penegakan Perda Satpol PP Bintan.

Kabid Perda Satpol PP Bintan, Ardian menegaskan akan mengkroscek ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan. Karena menurutnya, pemilik bangunan sudah mengurus hal itu (IMB-Red).

“Kami harus kroscek lagi ke PTSP, karena kemaren pas turun mereka bilang sudah diurus. Surat teguran dari kami juga sudah diberikan ke orangnya (pemilik bangunan) tadi,” terang Ardian kepada Media ini, Kamis (22/4) sekitar pukul 10.28 Wib.

Adapun salah satu poin dalam surat teguran yang diberikan tersebut adalah, apabila Saudara (pemilik bangunan) tidak mengindahkan isi Surat Teguran ini, maka akan dilakukan penertiban/penutupan/penyegelan bangunan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satpol PP.

Baca juga :

Untuk penertiban aktifitas sesuai surat teguran. Menurut Ardian kasus pembangunan Gedung dua lantai tanpa IMB itu, bukan hanya layak dihentikan, namun perlu di robohkan.

“Kalau saya pribadi, berkaitan kasus seperti yang di Gesek itu, jangankan segel, saya robohkanpun mau,” ungkap Ardian.

Namun untuk melaksanakan itu, dirinya mengaku terganjal oleh berkepentingan oknum yang mendukung tidak maksimalnya Penegakan Perda.

“Hal-hal seperti inilah yang menjadi ganjalan buat kami di bagian Perda untuk bekerja secara maksimal. Ada Pak Agus Wibowo, mbak ngertikan maksud kami,” tegas Ardian.

Disisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan, Agus Wibowo yang namanya ikut terseret dalam kasus ini, saat dihubungi mengakui bahwa dirinya memang mempersilakan pemilik bangunan dua lantai tersebut melanjutkan proses pembangunan meskipun tanpa IMB.

“Saya tidak ada masalah jika warga mendirikan rumah meskipun IMB sedang diurus, silakan ditulis saja, bahwasanya saya setujui/restui warga mendirikan rumah tersebut,” ujarnya kepada Media ini.

Alasan Agus mendukung pembangunan tanpa IMB, karena tidak mendapat dukungan tanda tangan dari tetangga, dan peruntukan bangunan juga untuk rumah tinggal.

“Sebenarnya, sertipikat hak milik pemilik bangunan sudah ada, namun tetangga tidak mau teken (tanda tangan). Padahal secara normatif pemilik bangunan sudah mengajukan pengurusan. Bangunan ini bukan untuk usaha atau untuk apa, ini untuk tempat tinggal dan sudah ada proses mediasi terkait pembangunan ini di Kecamatan setempat,” terangnya.

Lanjut Agus menegaskan siap pasang badan terkait pembangunan Gedung dua lantai tanpa IMB tersebut.

“Untuk warga membangun tempat tinggal namun dipersulit karena salah satu tetangga ada yang tidak taken pada pengurusan tersebut, saya siap pasang badan,” tegas Agus, sekitar Pukul 15.10 Wib melalui via Telephon.

Mengenai sertifikat tanah yang diungkapkan Agus Wibowo. Secara terpisah, Camat Toapaya, Nepy Purwanto membenarkan adanya penerbitan sertifikat di atas lahan tersebut (Gedung 2 lantai-Red).

“Kalau buat IMB harus sesuai dengan sertifikat tanah, dan sertifikatnya atas nama Silviani, IMB tidak bisa diurus apabila tidak ada setipikat”. jelas Nepy di Kantor Camat Toapaya, Jumat (23/04) pagi.

Dan terkait IMB, Nepy juga menuturkan bahwa pemilik bangunan dua lantai sudah melakukan proses pengurusan sejak dua minggu belakangan ini, dan telah sampai ke tahap Tata Ruang.

Nepy menerangkan peruntukan bangunan tersebut, yakni di atas untuk Rumah tinggal, dan di bawah untuk usaha atau sejenis Ruko (Rumah Toko).

Pada kesempatan itu, Camat Toapaya ini juga berkesempatan mengkisahkan konflik yang terjadi saat berlangsungnya pembangunan tanpa IMB tersebut. Menurutnya, hingga ke tahap mediasi antara pemilik bangunan dengan tetangga yang difasilitasi oleh Kecamatan dan dituang dalam Surat Pernyataan Bersama dengan menghadirkan sejumlah Saksi.

“Kalau di Pemerintahan, sudah ada kata sepakat akan diganti rugi dan sebagainya, tetapi kenapa permasalahannya saat ini menjadi lebih panjang ya,” ucap Nepy Purwanto, Jum’at (23/4) pagi.

Menurut Nepy, permasalahan ini bermula sejak pembangunan Gedung semakin tinggi, sehingga air kucuran atap masuk ke area tetangga, maka menimbulkan polemik dan protes karena ketidaknyamanan.

Di lokasi pembangunan, terlihat dinding bangunan Gedung dua lantai tanpa jarak sempadan dengan rumah yang bersebelahan, sehingga merusak atap rumah di sebelahnya, dan tidak membuat ruang saluran air untuk mencegah terjadinya banjir saat hujan. (Red).

Editor : Febri