Beranda Kepulauan Riau Karimun Pansus Ranperda RTRW Karimun Kaji Penyelesaian Tumpang Tindih Pemukiman Pasir Panjang Dan...

Pansus Ranperda RTRW Karimun Kaji Penyelesaian Tumpang Tindih Pemukiman Pasir Panjang Dan PT KG

228
0

Karimun, GK.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun, Kepulauan Riau menggelar Rapat Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Karimun Tahun 2020-2040 yang dimulai dengan agenda pembahasan pemukiman penduduk dalam kawasan hutan lindung, pada Rabu (25/11) di Ruang Rapat Banmus Kantor DPRD Karimun.

Fraksi PDI-P DPRD Karimun, Sulfanow Putra dipercaya untuk memimpin Rapat yang turut dihadiri oleh perwakilan dari Kelurahan Gading, Kecamatan Tanjung Batu, Kelurahan Darussalam, Kecamatan Meral dan Kelurahan Pasir Panjang.

Sulfanow Putra menilai, pembahasan Ranperda RTRW ini haruslah di kaji secara fundamental dengan mengedapankan kepentingan seluruh pihak termasuk kepentingan masyarakat.

“Setelah ditelusuri, untuk permasalahan tumpang tindih kawasan hutan dengan pemukiman masyarakat di Kelurahan Gading dan Darussalam akan diselesaikan melalui program Tora, namun untuk kelurahan Pasir Panjang tidak bisa menggunakan mekanisme seperti itu karena melibatkan PT. Karimun Granite (KG) yang memegang IUP,” jelasnya.

Disampaikan Sulfanow Putra, pihaknya akan segera memanggil management PT. KG dan PT. Cipta Karimun Perkasa (CKP) untuk mendudukkan persoalan ini agar segera mengeluarkan wilayah konsesinya kepada masyarakat.

“Kita akan memanggil pihak terkait, setelah itu baru kita akan menyuratkan ke Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk itu kami harapkan agar masyarakat segera mengumpulkan bukti kepemilkan serta foto-foto lokasi, agar bisa segera dilakukan pemutihan,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Zaizulfikar yang akrab disapa Bang Boy terlihat meluapkan kekesalannya atas kejadian yang menimpa masyarakat Pasir Panjang yang sudah berlarut-larut.

“Kalau pemukiman masyarakat tidak segera dibebaskan dari hutan lindung maupun Konsesi PT. KG, fraksi Gerindra akan wolkout dari Pansus ini dan menyatakan menolak Ranperda pada tahap pengesahan,” tegas Boy.

Ia menuturkan bahwa, salah satu tugas Anggota Dewan adalah mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga Ia berharap semua Fraksi setuju untuk menyelamatkan hak masyarakat.

“Bisa dibayangkan berdasarkan data yang kami terima, ada kurang lebih 835 KK yang ditaksir memiliki 2.505 penduduk yang tidak memiliki kepastian sampai saat ini, saya mohon doanya semoga Kementerian terkait dapat menerima usulan ini nantinya,” harapnya.

Diketahui bahwa Sebelumnya PT. Karimun Granite (KG) telah sepakat untuk melepaskan wilayah pemukiman masyarakat dari wilayah konsesi tambangnya, hal ini tertuang dalam Berita Acara pada tanggal 12 Maret 2020 menyusul aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan masyarakat Pasir Panjang yang terkena dampak pada Kamis, 12 Maret 2020 lalu.

Terkait hal ini, Kuasa Hukum masyarakat, Basar Sitorus usai menghadiri Rapat mengatakan, “antara masyarakat dan PT. KG sudah sepakat jika pihaknya melepaskan wilayah tambangnya ke pemukiman masyarakat, jadi kita jangan kembali ke awal,” ujarnya.

Basar menambahkan, saat ini DPRD dan Intansi terkait harusnya tinggal menyelesaikan hal-hal teknis mengenai administrasi pelepasan kawasan hutan tersebut.

“Kami harap DPRD dan Instansi terkait dapat melanjutkan proses teknisnya karena permasalahan ini sudah bertahun-tahun,” imbuhnya.

Hal ini juga diakui oleh Edwar Kelvin yang juga dipercaya mewakili masyarakat. Ia menjelaskan bahwa harusnya DPRD Karimun tidak main-main dan serius untuk menyelesaikan permasalahan ini.

“DPRD ini merupakan representasi dari rakyat atau sebagai penyambung lidah rakyat, jadi seluruh bentuk aspirasi rakyat haruslah diperjuangkan, jangan lupakan pepatah kuno “Vox Populi Vox Dei” sebagai konsideren pembentukan alam demokrasi”. tutupnya. (RC).

Editor : Febri