Beranda Kepulauan Riau Batam Perwako Prokes Pemko Batam Akan Segera Dijalankan

Perwako Prokes Pemko Batam Akan Segera Dijalankan

64
0

Batam, GK.com – Guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, Pemerintah Kota Batam mulai melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 49 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan saat ini Kota Batam sudah memasuki fase psikologis kedua karena jumlah angka Covid-19 yang sudah menembus 692 kasus. Penambahan kasus tersebut menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

“Itu kenapa Perwako ini dibuat, dengan harapan tentu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan,” kata Amsakar, Rabu (2/9).

Ia mengatakan, Sosialisasi akan mulai dijalankan pada Senin (7/9) mendatang, semenara untuk Tim terdiri dari Polri/TNI, Satpol, Kejaksaan, Ditpam. Dalam pelaksanaannya, razia akan digelar dua kali dalam satu minggu dan berlaku di 12 Kecamatan.

Tim juga akan menyebarkan brosur untuk mempermudah penyampaian informasi mengenai Perwako terkait protokol kesehatan tersebut. Menurutnya, pihaknya sudah melakukan Rapat bersama tim dan sepakat turun untuk menerapkan aturan ini.

“SK akan segera dibuat, sehingga tim bisa langsung turun nantinya. Rabu depan kami sudah bisa jalan,” ujarnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin mengatakan, semua prosedur dalam menjalankan aturan ini sudah ada, yang mana nantinya Tim akan turun atas dasar aturan tersebut.

“Semua yang terkait penegakkan Perwako sudah ada, termasuk cara penarikan denda uang nantinya,” ucap Jefridin.

“Kalau kita berharap tentu tidak ada yang kena denda. Artinya masyarakat harus sadar, sehingga tidak melanggar aturan”. pungkasnya.

Adapun aturan yang terdapat dalam Perwako tersebut diantaranya adalah mengharuskan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Sedangkan untuk sanksi yang diterapkan ialah berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial (membersihkan fasilitas umum atau area publik) selama 120 menit atau denda administratif sebesar Rp 250.000,-. (Red/Hms).

Editor : Febri