Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Ciptakan Kerumunan, Penyaluran BLT Tanjungpinang Dinilai Langgar Inpres Nomor 6 Tahun 2020

Ciptakan Kerumunan, Penyaluran BLT Tanjungpinang Dinilai Langgar Inpres Nomor 6 Tahun 2020

1979
0

Tanjungpinang, GK.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia membagikan Bantuan Tunai Langsung (BLT) kepada masyarakat berdampak Covid-19, yang mana penyaluran BLT tersebut sudah dilaksanakan sejak tanggal 19 Agustus hingga hari ini, senin 24 Agustus 2020 yang masih berlangsung di Rimba Jaya.

Berdasarkan informasi yang diterima Media ini, sudah terdata sekitar 34.090 KK penerima, masing-masing menerima bantuan senilai Rp 600.000,- yang disalurkan langsung dengan sistem penyaluran tatap muka.

Meski digaungkan mentaati protokol kesehatan, namun ternyata sistem penyaluran tatap muka ini dinilai sangat rawan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diantara sesama masyarakat, terlebih lagi jika melihat kondisi di lokasi penyaluran, sejumlah masyarakat yang mengantri BLT tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak selayaknya.

Dengan terjadinya kerumunan dan penumpukan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi penularan Virus Corona di Kota Tanjungpinang akan bertambah, dikarenakan dalam penyelenggara penyaluran BLT tersebut tidak menerapkan protokol kesehatan, apalagi Kota Tanjungpinang masih dalam zona merah saat ini.

Salah satu warga penerima BLT yang saat itu ikut mengantri, Ronny kepada Media ini menyampaikan, “Kenapa harus seperti ini ya caranya, macam ikan asin kite menumpuk tanpa adanya jarak, aman tak ni ya,” ucapnya, Senin (24/08).

Sementara itu, Plt Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma saat dikonfirmasi oleh Media ini terkait hal tersebut melalui via Whatsapp hanya menjawab singkat, “Trima kasih atas infonya”. pungkasnya.

Melihat dengan keadaan seperti ini, harusnya Pemko Tanjungpinang lebih berkaca kepada kejadian beberapa waktu lalu yang sempat menghebohkan Kota ini dengan melonjaknya pasien Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

Karena jelas, sesuai instruksi Presiden Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan, jangan sampai ada tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan. (Red).

Editor : Febri