Beranda Kepulauan Riau Batam Tagihan Listrik Melonjak Hingga 300%, DPRD Panggil Bright PLN Batam

Tagihan Listrik Melonjak Hingga 300%, DPRD Panggil Bright PLN Batam

114
0

Batam, GK.com – Selain permasalahan Covid-19 yang tidak kunjung berakhir, kini masyarakat Kota Batam kembali diresahkan dengan kenaikan tagihan listrik yang ikut melonjak antara 100% hingga 300%.

Terkait keluhan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pimpinan Bright PLN Batam untuk membahas mekanisme perhitungan tagihan Listrik di masa Pademi Covid-19.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Batam Werton Panggabean, SH,MH dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Batam Ruslan W Ali Hasyim bersama anggota Komisi I, II, III, IV DPRD Batam itu, berlangsung di Ruang Rapat Serbaguna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Senin (8/6) sekitar pukul 09.00 Wib.

Pada kesempatan itu, Direktur Bisnis dan Pengembang Usaha, Buyung Abdul Zalal yang didampingi GM Service Busines Unit (SBU) Fransis Al Juhari menjelaskan, akibat kenaikan tarif listrik tersebut katanya tidak adanya pembacaan meteran atau KWH oleh anggota PLN pada bulan April, Mei dan Juni.

“Penyebab lainnya adalah karena meningkatnya penggunaan listrik oleh pelanggan saat diharuskan stay at home selama bulan Ramadhan dan masa pandemi Covid-19,” kata Buyung.

GM Service Busines Unit (SBU) Fransis Al Juhari menambahkan, untuk jumlah anggota pencatat meteran di Kota Batam saat ini, ada sebanyak 134 orang dan konsumen ada sebanyak 331.924 pelanggan. Sementara yang harus wajib dibaca oleh anggota pencatat adalah sebanyak 266.000 konsumen, dengan sehari per anggotanya membaca sebanyak 300 konsumen.

Ketua Komisi IV, Drs. Ides Madri., MM menyarankan agar pihak PLN mengatur ulang tera meter diseluruh Kota Batam dan meminta untuk penghapusan cicilan pembayaran tagihan yang akan direncanakan oleh pihak PLN untuk pembayaran konsumen dibulan ini.

Dikesempatan yang sama, anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Dandis Rajagukguk., ST menyampaikan, “pihak PLN tidak memiliki dasar-dasar hitung yang akurat tentang cara perhitungan kenaikan tarif, karena hanya dengan modal menghitung dari nilai rata-rata pemakaian sebelumnya,” ujarnya.

“Kami tidak tahu dari mana PLN dapat rumus ini, dan ini Fatwa yang kalian pakai bukan rumus,” ucap Dandis.

Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan Putra Yustisi juga turut menyampaikan kekecewaannya terhadap PLN, dengan mengatakan, “saat ini kita semua semangat untuk membangkitkan ekonomi, tetapi PLN seakan bertolak belakang dan menjadikan Covid-19 ini sebagai tameng untuk menaikkan tagihan listrik.

Guna mencari jalan keluar atas permasalahan kenaikan tarif tagihan listrik yang memberati seluruh masyarakat Kota Batam saat ini, pihak DPRD Kota Batam sepakat akan membentuk tim Pansus untuk mendapatkan penjelasan pasti dari pihak PLN Batam.

Dalam rapat ini, para anggota DPRD Kota Batam memutuskan untuk tidak diperbolehkan melakukan pemutusan listrik ketika ada keterlambatan bayar atau tidak mampu bayar oleh konsumen, jangan ada penagihan yang berlebihan untuk bulan ini atau lakukan pembayaran normal sesuai pada bulan sebelumnya, kemudian tidak ada lagi denda tagihan saat penunggakan pembayaran.

Pihak DPRD Kota Batam akan melanjutkannya kembali pada RDP selanjutnya dengan mewajibkan kehadiran Direktur Utama PLN yang baru dan Pansus yang tengah dibentuk saat ini dengan persetujuan dari berbagai Fraksi Partai DPRD Kota Batam. (RD).

Editor : Febri