Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Meski WFH, Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja Diminta Tetap Maksimal

Meski WFH, Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja Diminta Tetap Maksimal

118
0

Tanjungpinang, GK.com – Menindaklanjuti laporan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, terkait pelayanan pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK1), Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor B. 3/9150/Pk.00.01/IV/2020 tentang Pelayanan Kartu AK1 di Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Dalam surat edaran tersebut, Plt. Direktur Benapenta, Aris Wahyudi menyebutkan bahwa bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah memberlakukan Work From Home (WFH) secara menyeluruh dan sudah menggunakan pelayanan cetak AK1 melalui media digital (online), maka diminta memaksimalkan penggunaan aplikasi ayokitakerja/disnaker.

Sementara itu, bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah memberlakukan Work From Home (WFH) tetapi belum maksimal memanfaatkan pelayanan disetiap kartu AK1, maka diminta tetap membantu pelayanan pada para pencari kerja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Diminta juga bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih melakukan pelayanan cetak AK1 secara langsung (manual) pada masyarakat pencari kerja, maka diminta tetap memperhatikan aspek kesehatan dengan tetap melakukan pysical distancing atau social distancing agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Hamalis meminta kepada seluruh Pengusaha di Kota Tanjungpinang, terutama yang menutup usahanya atau mengurangi operasional usahanya untuk menyampaikan laporannya ke Dinas Tenaga Kerja agar bisa mendata pekerja yang di PHK dan dirumahkan.

“Ini untuk menghimpun data calon penerima Kartu Pra Kerja dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya, Senin (6/4).

Pada kesempatan itu, Hamalis juga mengimbau kepada seluruh perusahaan agar tetap membayar gaji dan pesangon terhadap pekerja yang di PHK dan dirumahkan sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja.

“Jika tidak mampu, lakukanlah negosiasi sebaik mungkin dengan Pekerja sesuai kesepakatan bersama, sehingga tidak terjadi gejolak apapun”. pungkasnya. (Hms/Red).

Editor : Febri