Batam, GK.com – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada pelayanan masyarakat. Komitmen tersebut terus diperkuat oleh berbagai Instansi Pemerintah, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam, melalui peningkatan kualitas layanan informasi yang mudah diakses dan responsif. Upaya berkelanjutan inilah yang akhirnya mengantarkan Kemenag Batam meraih pengakuan Nasional dari Komisi Informasi Pusat.
Kasubbag Tata Usaha Kemenag Kota Batam, Rasidin Efendi Pasaribu menjelaskan, Kemenag Kota Batam meraih predikat Badan Publik Informatif 2025 dari Komisi Informasi Pusat sebagai bukti komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Capaian ini didukung oleh tata kelola internal yang kuat, optimalisasi peran PPID, serta penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dan responsif sesuai standar penilaian Komisi Informasi Pusat.
“Kemenag Kota Batam juga terus meningkatkan keterbukaan informasi melalui pengembangan berbagai saluran layanan informasi, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Langkah-langkah ini menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi sekaligus membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Rasidin melalui sambungan telepon, Kamis (18/12/2025), pukul 14.15 WIB.
Predikat Badan Publik Informatif ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Batam, terutama dalam bentuk pelayanan yang lebih jelas, cepat, adil, dan dapat dipercaya. Bagi internal Kemenag Batam, capaian ini menjadi pengungkit perubahan budaya birokrasi, dari sekadar pelayanan administratif menuju pelayanan publik yang terbuka dan bertanggung jawab.
Meski demikian, Kemenag Kota Batam mengakui, tantangan keterbukaan informasi publik tidak hanya terletak pada sistem, tetapi juga pada perubahan budaya kerja, konsistensi pelaksanaan, serta penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SFM). Dengan kepemimpinan yang kuat, SOP yang jelas, serta edukasi internal dan eksternal yang berkelanjutan, keterbukaan informasi diharapkan menjadi sarana peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ke depan, Kemenag Kota Batam menargetkan pengembangan keterbukaan informasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga partisipatif dan preventif, sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat”. tutupnya. (DS)
Kemenag Batam Raih Predikat Badan Publik Informatif 2025
Kasus Kekerasan Anak di Kepri Masih Tinggi
Tanjungpinang, GK.com — Dinas terkait terus mengedepankan pendekatan perlindungan dan pemulihan dalam menangani kasus kekerasan dan permasalahan hukum yang melibatkan anak di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Hal tersebut disampaikan oleh Dra. Sandra Liza, Apt, M.Kes, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dalam keterangannya terkait penanganan kasus anak, Sandra menjelaskan, secara jumlah, kasus yang benar-benar ditangani secara resmi tidak terlalu banyak, karena sebagian besar diselesaikan melalui mekanisme mediasi, terutama di lingkungan Sekolah. Mediasi juga kerap difasilitasi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) maupun UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) terkait di tingkat Kabupaten dan Kota.
“Jika orang tua sudah melaporkan kasus ke kepolisian, barulah kami diminta untuk memfasilitasi mediasi. Namun prinsipnya, sejak tahap penyelidikan, mediasi sudah harus diupayakan agar perkara tidak langsung masuk ke proses penyidikan,” ujarnya di Ruang Kerja, Kamis (18/12/2025).
Sejak tahun 2025, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa anak usia 0 hingga 12 tahun tidak boleh disidangkan, dan harus dikembalikan kepada orang tua untuk dibina, karena anak pada usia tersebut merupakan tanggung jawab penuh keluarga.
Sementara itu, untuk anak usia 12 hingga 18 tahun, pendekatan yang digunakan adalah restorative justice, yakni keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Pemindanaan disebut sebagai pilihan terakhir, karena anak masih berada dalam proses tumbuh kembang.
“Tujuan utama kami adalah kepentingan terbaik bagi anak, dengan mengembalikan peran pembinaan dan pengawasan kepada keluarga serta sekolah,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sistem Simfoni PPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di tingkat Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 321 kasus. Data tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikis, hingga kekerasan seksual, dengan kekerasan seksual masih mendominasi.
Korban berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak di bawah enam tahun, usia 6–12 tahun, hingga remaja setingkat SMP dan SMA. Berdasarkan lokasi kejadian, kekerasan paling banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, disusul lingkungan sekolah dan tempat umum.
Sandra mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti ayah kandung, ayah tiri, kakek, maupun kerabat lainnya. Bahkan, ada korban yang mengalami kekerasan berulang selama bertahun-tahun hingga menimbulkan trauma psikologis mendalam dan membutuhkan terapi jangka panjang.
“Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, dalam banyak kasus justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan,” katanya Pukul 11.34 WIB.
Selain kekerasan seksual, pihaknya juga menangani kasus kekerasan fisik, penelantaran, serta perundungan di lingkungan sekolah. Anak usia SMP disebut sebagai kelompok paling rentan, karena berada pada fase transisi dari anak-anak menuju remaja, di mana relasi kuasa dengan teman sebaya mulai terbentuk, namun kondisi mental masih labil.
Di beberapa daerah seperti Batam dan Tanjungpinang, jumlah kasus tergolong tinggi. Bahkan secara proporsi, angka kasus di Tanjungpinang dinilai cukup mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sementara di daerah lain seperti Karimun dan Bintan, masih banyak kasus yang diduga belum terlaporkan karena faktor relasi sosial dan ketakutan korban.
Menurut Sandra, perundungan dan kekerasan tidak bisa diselesaikan hanya dengan hukuman. Dampaknya sangat luas, mulai dari gangguan mental, perilaku menyimpang, hingga risiko ekstrem lainnya. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari keluarga melalui komunikasi yang baik, didukung pengawasan dan peran aktif pihak sekolah.
“Anak-anak adalah aset dan investasi masa depan Bangsa. Tugas melindungi mereka bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dengan kepedulian dan kerja sama semua pihak, kekerasan terhadap anak dapat dicegah”. tegasnya. (KF)
Kemampuan Pemko Dan BP Batam Dipertanyakan Atasi Banjir, Janji Manis Pilkada Hanya Sebatas di Bibir!
Batam, GK.com – Hujan yang melanda di Kota Batam membuat kota tersebut hampir lupuh dengan genangan-genangan air keruh yang membanjiri hampir merata di setiap kawasan Batam.
Banjir yang makin parah terjadi di Kota Batam juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kota Batam, “Mampu kah Kepala BP Batam beserta Wakilnya yang juga menjabat sekaligus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra menuntaskan polemik banjir ini”!
Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan banjir di Kota Batam maupun permasalahan air bersih menjadi fokus utama Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra di saat ingin mengikuti Pilkada Tahun lalu, jika dikasih kesempatan memimpin Batam.
Alih-alih mencari solusi mengurangi banjir di Batam, saat ini, Batam yang dikenal sebagai Kota Industri di dukung dengan ke indahan alam nya justru hampir menjadi lautan keruh, akibat terendamnya sejumlah wilayah di Kota tersebut saat hujan turun.
Pelemik banjir ini harusnnya ditanggapin serius oleh Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Dan bukan hanya sekedar pencitraan saja yang bermunculan di Mensos biar kelihatanseolah aktif bekerja.
Berbagai sorotan tajam mengarah ke Kota ini. Mirisnya, di Media Sosial (Mensos), Batam seolah menjadi olok-olokan bagi pengguna Mensos. Banyak kata-kata negatif bermunculan di Mensos tentang Batam.
Lucu nya lagi, Humas BP Batam baik Kepala Biro Umum Mohamad Taofan, Kasubbag Dokumentasi dan Hubungan Komunikasi Media Radin Kusuma, serta Kabag Humas dan Protokol BP Batam Afthar Fallahziz saat di konfirmasi oleh redaksi ini terkait banjir di Batam justru kompak tidak merespon pertanyaan yang di kirim oleh Redaksi ini melalui pesan WhatsApp pada Selasa (16/12/2025). Padahal, untuk diketahui, BP Batam melalui Humas nya kerap mengeluarkan rilis pemberitaan, seolah Batam ini adalah kota yang aman dan nyaman tanpa Banjir maupun Krisis Air.
Tak sampai disitu, guna menyuguhkan pemberitaan yang berimbang, dan tanpa bermaksud menyudutkan pihak-pihak tertentu, Redaksi ini bahkan telah menyurati Kepala BP Batam Amsakar Achmad pada Senin (24/11/2025) dengan Nomor Surat 014/SP/GG/XI/2025. Dan ditanggal yang sama, bersurat kepada Wali Kota Batam dengan Nomor 013/SP/GG/XI/2025. Namun, hingga berita ini ditayangkan, baik BP Batam maupun Pemko Batam belum juga menjawab Redaksi ini terkait surat yang di kirim.
BACA JUGA: 👇👇👇
Sebelumnya, pada wawancara eksklusif gerbangkepri.com bersama Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin secara terang-terangan mengungkapkan, salah satu penyebab terjadinya banjir di kota dengan julukan “Kota Industri” itu adalah sistem drainase yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Banyak kawasan perumahan dibangun tanpa dilengkapi saluran drainase yang memadai oleh para pengembang, dan sebagian besar izin usaha developer dikeluarkan oleh BP Batam dalam skema investasi, bukan oleh Pemerintah Kota Batam.
“Kami sebagai Pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pengembang membangun drainase, karena izin mereka berasal dari BP Batam. Bahkan ketika dilakukan teguran, sering kali tidak diindahkan,” tegas Muhammad Kamaludin pada Selasa (02/12/2025 di Ruang Kerjanya sekitar pukul 16.30 WIB.
Pada kesempatan itu, Muhammad Kamaludin bahkan sempat menjelaskan dampak dari persoalan yang sangat dirasakan masyarakat mulai dari aktivitas terganggu, hingga potensi kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah meminta agar setiap pembangunan ke depan dilakukan melalui perencanaan matang yang memperhatikan sistem drainase, serta penataan ruang kota secara ketat sesuai aturan, agar pembangunan tidak dilakukan secara asal dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Redaksi ini, Kamaludin menambahkan, “saat BP Batam melepas lahan atau saham kepada pengembang, rencana bisnis seharusnya sudah mencakup pembangunan drainase. Namun, masih banyak developer yang hanya fokus membangun rumah tanpa memperhatikan sistem saluran air. Akibatnya, setiap kali terjadi banjir, keluhan justru dialamatkan kepada Pemerintah”. ungkapnya. (QQ)
Nelayan Karimun Kantongin E-BKP Dan E-PAS, Ini Tujuannya
Karimun, GK.com – Sasaran program ditujukan untuk nelayan, UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun membagikan Elektornik Buku Kapal Penangkapan Ikan (E-BKP), dan menyerahkan tanda daftar Keabsahan Kapal Berbasis Elektronik (E-PAS) kecil kepada nelayan yang ada di Kabupaten Karimun.
Bertempat di jembatan 2 Costal, Sei Ayam, Kecamatan Tebing, Rabu (17/12/2025) pukul 14.30 WIB, para nelayan yang mendapatkan bantuan tersebut melewati verifikasi di lapangan berdasarkan usulan dari Desa, RT, RW, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB).
Kepala UPT Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun, Yova Apriazir, SE,MM menyampaikan, E-BKP merupakan dokumen penting yang wajib dibawa para nelayan saat melaut.
“Dengan adanya buku E-BKP ini, kami berharap nelayan selalu membawanya ke laut. Apabila ada pemeriksaan oleh petugas, salah satu surat kapal yang di cek adalah E-BKP. Pembagian hari ini untuk nelayan Kecamatan Tebing dan Desa Pongkar, dengan sasaran RT 1 sampai RT 5. Dan penentuannya melalui pengecekan langsung di lapangan”. jelasnya di Tangkahan nelayan Sei Ayam.
Turut hadir pada momen tersebut, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karimun, Tokoh Masyarakat Nurdin Basirun, dan para nelayan. (DP)
Strategi Lengkap Tarik Minat Mahasiswa Baru Disiapkan STIT Mumtaz Karimun
Karimun, GK.com – Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Menyongsong tahun ajaran mendatang, berbagai perguruan tinggi terus berinovasi dalam menarik minat calon mahasiswa baru melalui peningkatan mutu akademik, fasilitas, serta strategi promosi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Mumtaz Karimun sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Kabupaten Karimun turut melakukan langkah-langkah tersebut guna memperluas akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.
Ahmad Yani, M.Pd selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan STIT Mumtaz Karimun menyampaikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan minat calon mahasiswa baru pada tahun ajaran mendatang melalui penerapan berbagai strategi promosi, baik konvensional maupun modern. Upaya tersebut dilakukan dengan menyebarkan brosur kepada masyarakat di Kabupaten Karimun, memasang spanduk di sejumlah lokasi strategis, serta menggelar sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMA, SMK, dan MA sederajat, termasuk pondok pesantren di sekitar Karimun.
“Untuk menjangkau generasi muda secara lebih luas, kami juga memanfaatkan platform Media Sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok sebagai sarana promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), serta melalui siaran radio,” jelasnya di Ruang Kerja, Rabu (17/12/2025).
Saat ini, STIT Mumtaz Karimun memiliki satu program studi unggulan, yakni Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang telah terakreditasi “Baik” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Program studi ini dinilai memiliki prospek lulusan yang luas di dunia kerja.
Adapun peluang kerja bagi lulusan Prodi Manajemen Pendidikan Islam antara lain sebagai guru di lembaga pendidikan, tenaga administrasi pendidikan, peneliti di bidang manajemen pendidikan Islam, konsultan pendidikan, manajer lembaga pendidikan Islam, pengelola yayasan pendidikan Islam, hingga supervisor pendidikan.
“Selain itu, STIT Mumtaz Karimun juga menyediakan berbagai skema beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru. Beasiswa internal diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan kurang mampu melalui mekanisme pengajuan persyaratan serta proses seleksi. Sementara itu, beasiswa eksternal difasilitasi oleh pihak kampus meliputi, beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Karimun, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BAZNAS Karimun, serta UPZ Mumtaz,” ungkapnya Pukul 14.00 WIB.
Untuk proses penerimaan mahasiswa baru, seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari seleksi berkas, tes tertulis, hingga wawancara.
Dalam mendukung kegiatan akademik dan pengembangan minat bakat mahasiswa, STIT Mumtaz Karimun telah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang, seperti ruang perkuliahan yang representatif, mushola, perpustakaan, ruang administrasi, lapangan dan sarana olahraga, serta ruang sekretariat Dewan Mahasiswa (DEMA).
“Sementara itu, pengembangan minat dan bakat mahasiswa difasilitasi melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya futsal, bola voli, tenis meja, catur, seni hadrah, serta Lembaga Dakwah Kampus”. tutupnya.
Dengan berbagai strategi, fasilitas, dan program yang disiapkan, STIT Mumtaz Karimun optimistis mampu mencetak lulusan yang kompeten dan berdaya saing di bidang pendidikan Islam. (DS)
KSOP Tanjungpinang Prediksi 174 Ribu Penumpang Melintas di Pelabuhan SBP Saat Nataru 2025/2026
Tanjungpinang, GK.com — Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), memprediksi sebanyak 174 ribu penumpang akan melintas di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Kepala KSOP Tanjungpinang, Febryanto Dian mengatakan, prediksi tersebut didasarkan pada tren pergerakan penumpang di musim Nataru tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan tahun lalu, jumlah penumpang diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 6,5 persen, dari 163 ribu penumpang menjadi 174 ribu penumpang.
“Puncak keberangkatan penumpang diprediksi terjadi pada 22 dan 29 Desember 2025, sedangkan puncak kedatangan diperkirakan pada 3 dan 4 Januari 2026,” ujar Febryanto di Ruang Rapat, Rabu (17/12/2025) Pukul 14.09 WIB.
Menurutnya, peningkatan jumlah penumpang pada musim Nataru tahun ini dipicu oleh libur nasional yang bertepatan dengan masa libur sekolah.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KSOP Tanjungpinang telah menyiapkan sebanyak 46 kapal, termasuk tujuh kapal cadangan yang akan dioperasikan apabila terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang.
Selain itu, KSOP menegaskan seluruh agen pelayaran wajib berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait kondisi cuaca sebelum keberangkatan kapal. Hal ini mengingat potensi cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada akhir tahun hingga awal tahun baru.
“Dalam kondisi cuaca buruk, KSOP berhak menunda keberangkatan kapal penumpang hingga situasi cuaca dinyatakan aman”. tegasnya.
Febryanto memastikan KSOP Tanjungpinang siap memberikan pelayanan optimal guna menjamin kelancaran, keamanan, dan keselamatan penumpang selama periode Nataru. Mobilitas penumpang dengan berbagai rute, baik antarpulau, antarprovinsi, maupun ke luar negeri, diharapkan dapat berjalan aman dan lancar.
Ia menambahkan, keselamatan penumpang menjadi prioritas utama KSOP, termasuk memastikan kelaikan seluruh kapal sebelum berlayar. (KF)