Batam, GK.com – Hujan yang melanda di Kota Batam membuat kota tersebut hampir lupuh dengan genangan-genangan air keruh yang membanjiri hampir merata di setiap kawasan Batam.
Banjir yang makin parah terjadi di Kota Batam juga menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Kota Batam, “Mampu kah Kepala BP Batam beserta Wakilnya yang juga menjabat sekaligus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra menuntaskan polemik banjir ini”!
Seperti yang kita ketahui bersama, permasalahan banjir di Kota Batam maupun permasalahan air bersih menjadi fokus utama Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra di saat ingin mengikuti Pilkada Tahun lalu, jika dikasih kesempatan memimpin Batam.
Alih-alih mencari solusi mengurangi banjir di Batam, saat ini, Batam yang dikenal sebagai Kota Industri di dukung dengan ke indahan alam nya justru hampir menjadi lautan keruh, akibat terendamnya sejumlah wilayah di Kota tersebut saat hujan turun.
Pelemik banjir ini harusnnya ditanggapin serius oleh Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Dan bukan hanya sekedar pencitraan saja yang bermunculan di Mensos biar kelihatanseolah aktif bekerja.
Berbagai sorotan tajam mengarah ke Kota ini. Mirisnya, di Media Sosial (Mensos), Batam seolah menjadi olok-olokan bagi pengguna Mensos. Banyak kata-kata negatif bermunculan di Mensos tentang Batam.
Lucu nya lagi, Humas BP Batam baik Kepala Biro Umum Mohamad Taofan, Kasubbag Dokumentasi dan Hubungan Komunikasi Media Radin Kusuma, serta Kabag Humas dan Protokol BP Batam Afthar Fallahziz saat di konfirmasi oleh redaksi ini terkait banjir di Batam justru kompak tidak merespon pertanyaan yang di kirim oleh Redaksi ini melalui pesan WhatsApp pada Selasa (16/12/2025). Padahal, untuk diketahui, BP Batam melalui Humas nya kerap mengeluarkan rilis pemberitaan, seolah Batam ini adalah kota yang aman dan nyaman tanpa Banjir maupun Krisis Air.
Tak sampai disitu, guna menyuguhkan pemberitaan yang berimbang, dan tanpa bermaksud menyudutkan pihak-pihak tertentu, Redaksi ini bahkan telah menyurati Kepala BP Batam Amsakar Achmad pada Senin (24/11/2025) dengan Nomor Surat 014/SP/GG/XI/2025. Dan ditanggal yang sama, bersurat kepada Wali Kota Batam dengan Nomor 013/SP/GG/XI/2025. Namun, hingga berita ini ditayangkan, baik BP Batam maupun Pemko Batam belum juga menjawab Redaksi ini terkait surat yang di kirim.
BACA JUGA: 👇👇👇
Sebelumnya, pada wawancara eksklusif gerbangkepri.com bersama Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaludin secara terang-terangan mengungkapkan, salah satu penyebab terjadinya banjir di kota dengan julukan “Kota Industri” itu adalah sistem drainase yang belum terintegrasi secara menyeluruh. Banyak kawasan perumahan dibangun tanpa dilengkapi saluran drainase yang memadai oleh para pengembang, dan sebagian besar izin usaha developer dikeluarkan oleh BP Batam dalam skema investasi, bukan oleh Pemerintah Kota Batam.
“Kami sebagai Pemerintah tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pengembang membangun drainase, karena izin mereka berasal dari BP Batam. Bahkan ketika dilakukan teguran, sering kali tidak diindahkan,” tegas Muhammad Kamaludin pada Selasa (02/12/2025 di Ruang Kerjanya sekitar pukul 16.30 WIB.
Pada kesempatan itu, Muhammad Kamaludin bahkan sempat menjelaskan dampak dari persoalan yang sangat dirasakan masyarakat mulai dari aktivitas terganggu, hingga potensi kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah meminta agar setiap pembangunan ke depan dilakukan melalui perencanaan matang yang memperhatikan sistem drainase, serta penataan ruang kota secara ketat sesuai aturan, agar pembangunan tidak dilakukan secara asal dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh Redaksi ini, Kamaludin menambahkan, “saat BP Batam melepas lahan atau saham kepada pengembang, rencana bisnis seharusnya sudah mencakup pembangunan drainase. Namun, masih banyak developer yang hanya fokus membangun rumah tanpa memperhatikan sistem saluran air. Akibatnya, setiap kali terjadi banjir, keluhan justru dialamatkan kepada Pemerintah”. ungkapnya. (QQ)