Jakarta, GK.com – Berkoordijasi kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI terkait data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dan pergi melalui jalur Kepulauan Riau dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendatangi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi  Sadikin di Jakarta, Senin (27/12). Namun karena Menkes sedang tidak berada di tempat, saat itu, Ansar yang di dampingi Kepala Dinas Kesehatan Kepri M. Bisri, Kepala Biro Pemerintahan M Darwin dan Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Hasan, S. Sos diterima oleh Dirjen Pencegana dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu.

Dirjen P2P Kemenkes RI dalam kesempatan tersebut juga turut didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Infornasi dr. Anas M Aruf, Plt. Direktur SKK dr. Prima Yosephine, Koordinator Surveilans Imran dan Koordinator Karkes Endang.

Saat itu, kehadiran Gubernur Kepri, Ansar Ahmad beserta rombongan meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri.

Hal ini menurut Ansar sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jika PMI yang terkonfirmasi Covid-19  juga dimasukkan dalam data terkonformasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data Covid di Kepri. Selanjutnya akan berdampak pada penilaian levelisasi dan sebagainya.

“Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Kedepan pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus. Biarpun ini kebijakan Pemerintah Pusat, namun jalur yang di pakai adalah wilayah Kepri. Oleh sebab itu, kita koordinasikan masalah ini agar ada pemisahan data di Kemenkes. Kita sepakat penanagnan PMI ini berjalan lancar dan keamanan serta kesehatan masyarakar Kepri juga terjamin,”harapAnsar usai dari kantor Kemenkes RI.

Dijelaskan oleh Ansar, Pemerintah Provinsi Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi. Dan saat ini Pemprov Kepri juga sedang gencar melakukan  vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun diseluruh Kepri. Hal ini juga bagian dari upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi. oleh sebab itu, Gubernur berharap kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.

“Kita sangat yakin Pemerintah Pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program dari Pemerintah Pusat,” ucap Ansar.

Sementara itu, Dirjen Pencegana dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI dr. Achmad Yurianto mengapresiassi atas kinerja seluruh Stakeholder yang ada di Provinsi Kepri karena telah menunjukkan kekompakan dengan sinergi serta kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan PMI, bahkan dalam hal  lainnya juga menunjukkan kekompakannya.

Pihak Kemenkes juga berjanji akan segera memisahkan data PMI  yang berada di pintu masuk di Kepri. Bahkan juga akan dipisahkan dalam penanganan  PMI baik yang ada di Jakarta, Surabaya dan Kalimantan, serta tempat pemulangan PMI lainya.

“Data  PMI ini akan segera kita pisahkan. Kami juga mengapresiasi atas kekompakan Stakeholder yang ada di Kepri selama ini. Tidak hanya di Kepri, untuk pemulangan PMI di Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan lainnya juga akan kita pisahkan”. tutur Dirjen P2P Kemenkes RI. (Red/Hms).

Editor : Nur