Selasa, Juni 23, 2026
Beranda blog Halaman 484

Delapan Ruang Kelas di SDN 006 Meral Karimun Rusak Parah

Tanpak Ruang Kelas SDN 006 Meral Karimun Rusak Parah
Tanpak Ruang Kelas SDN 006 Meral Karimun Rusak Parah

Karimun, GK. Com – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Meral Karimun perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah terkait bangunan Kelas yang rusak parah, dan kurang layak.

“Kerusakan bangunan ini terjadi sejak 2 tahun silam, ada 8 Ruang Kelas yang tidak bisa di gunakan sama sekali. Dulu Kelas tersebut ditempati oleh murid Kelas 2 dan Kelas 4,” ujar Kurniadi, S.Pd.SD selaku Kepala SDN 006 Meral Karimun, Sabtu (22/01/2022) sekitar pukul 10.30 Wib di Ruang Lerjanya.

“Terkait kerusakan ini, pihak sekolah sudah mengajukan serta mengeluhkannya kepada dinas, dan Alhamdulillah infonya yang kami terima akan ditiindaklanjuti oleh dinas dalam tahun ini, cuma belum tau kapan pastinya,” ucapnya.

Dijelaskan Kurnadi, selain Ruang Kelas yang perlu di renovasi, Sekolah kita juga masih perlu penambahan ruangan baik untuk perpustakaan, laboratorium maupun UKS.

“Semoga kedepannya Sekolah kita bisa lebih maju, dan lebih dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas Sekolah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat”. pungkasnya. (RP).

Editor : Milla

Disdalduk, KB, PP Dan PA Perlu Program UPTD

Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Disdalduk, KB, PP Dan PA Karimun, Opet Dahlia
Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Disdalduk, KB, PP Dan PA Karimun, Opet Dahlia

Karimun, GK. Com – Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (Disdalduk, KB, PP dan PA) Kabupaten Karimun, Opet Dahlia mengungkapkan jika jumlah laporan kasus anak terjadi peningkatan di sepanjang tahun 2021.

“Berdasarkan data jumlah kasus anak dari tahun 2019 ada sebanyak 45 kasus, tahun 2020 ada 43 kasus, dan tahun 2021 melonjak sebanyak 48 kasus anak. Lokasi Daerah yang paling rawan terjadi di Kecamatan Karimun.” ujar Dahlia, Jumat (21/01/2022) sekitar pukul 10.30 Wib di Ruang Kerjanya.

“Karena selama ini pelaku selalu berada di lingkungan sekitar, maka dari itu faktor utama terjadinya kasus tersebut kebanyakan berasal dari lingkungan keluarga sendiri, lalu pada lingkungan bermain, dan Media Sosial (Medsos). Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak,” jelasnya.

Terkait hal ini, Disdalduk, KB, PP dan PA telah mengusulkan program pengadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Tentunya program ini perlu adanya suport dan kerjasama dengan Stacholder terkait.

“Semoga di pertengahan tahun, program Pemerintah Daerah ini bisa terlaksana. UPTD PPA sebagai tempat untuk memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan memberikan layanan, pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, pendampingan bimbingan rohani, perlindungan khusus, penjangkauan korban, serta pengelolaan kasus,” terangnya.

Sementara itu, ditambahkan oleh Kepala Disdalduk, KB, PP dan PA, Dra. Rosmawati, M.Mpub, “terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak ini sudah diatur oleh UU perlindungan perempuan dan anak yaitu, UUD Nomor 35 Tahun 2014 perbaiki dari Nomor 23 tahun 2011, dan perubahan pasal Nomor 17 tentang perubahan perkawinan dan hukuman korban terhadap penyiksaan anak.” tutur Rosmawati yang kerap disapa Bu Ros.

“Mari kita jaga anak-anak kita, dan jangan mudah percaya dengan sekitar. Kita lindungi anak-anak, berikan perhatian dan kasi sayang, serta bimbing mereka”. pesannya. (RP).

Editor : Milla

Pemprov Kepri Terima Penghargaan Dari Ombudsman

Gubernur Kepri saat menerima penghargaan dari Ombudsman
Gubernur Kepri saat menerima penghargaan dari Ombudsman

Bintan, GK.com – Raih predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik, Ombudsman memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepri sebagai lembaga penilai pelayanan publik di Hotel Nirwana, Bintan, Kamis (20/01/2022). Penghargaan bergengsi tersebut diterima oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berkat kerja keras Pemprov Kepri bersama jajarannya  di Tahun 2021 hingga akhirnyaa membuahkan hasil.

Atas penghargaan yang diterimanya dari Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan seluruh jajaran perangkat Daerah Pemprov Kepri. Menurutnya, penghargaan seperti ini akan memacu semangat Pemerintah Daerah dalam bekerja lebih baik lagi kedepannya, khususnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kemajuan zaman seperti sekarang ini menuntut kita semua untuk menciptakan berbagai inovasi dalam memberikan kemudahan dari segi pelayanan publik,” kata Ansar.

Guna memastikan pelayanan publik semakin meningkat, Ansar akan mendorong setiap OPD di Pemprov Kepri pada tahun 2022 ini agar lebih maksimal dalam bekerja, minimal satu inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

“Saya berharap agar Ombudsman di Kepri bisa terus memberikan masukan-masukan kepada kami, agar prestasi yang kita raih ini bisa terus dipertahankan untuk kedepannya,” ucap Ansar.

Sementara itu, Lagat menjelaskan, penilaian ini dilakukan bertujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah mal administrasi. Sasaran yang dituju untuk pemenuhan standar pelayanan publik tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Penilaian dilaksanakan oleh internal Ombudsman yang melibatkan seluruh perwakilan di Indonesia,” tegas Lagat.

Adapun nilai hasil penilaian kepatuhan dikategorikan dalam tiga zonasi yaitu, zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Di Kepri, setidaknya ada tiga Pemerintah Daerah yang mendapatkan penghargaan predikat kepatuhan tinggi. Selain Pemprov Kepri, ada Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Kabupaten Bintan yang berhasil masuk dalam zona hijau predikat kepatuhan tinggi. Sementara lima kabupaten dan kota lainnya di Kepri masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang.

Selain menerima penghargaan dari Ombudsman, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pada kesempatan tersebut juga membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terkait evaluasi APBD Tahun 2021, dan pelaksanaan APBD Tahun 2022. Melalui Rakor tersebut, Ansar juga mengingatkan kepada setiap OPD Pemprov Kepri agar bisa menggunakan APBD dengan semaksimal mungkin untuk menopang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Instrumen belanja Pemerintah merupakan salah satu faktor utama dalam pemulihan ekonomi yang sedang kita prioritaskan, manfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik demi kemajuan Daerah kita”. tegas Ansar.

Turut hadir dalam acara tersebut PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Lamidi, Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, Direktur Pendapatan Daerah Hendriwan, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Horas Mauritz Panjaitan, Sekretaris Daerah Bintan Adi Prihantara, Sekretaris Daerah Tanjungpinang Teguh Ahmad, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko, dan seluruh kepala OPD Pemprov Kepri. (Red/jlu).

Editor : Nur

Kunjungan Turis Terbanyak Setelah Bali, Kemenpar RI Beri Suport Gubernur Kepri

Kemenpar RI saat berkunjung ke Kepri
Kemenpar RI saat berkunjung ke Kepri

Batam, GK.com – Bertempat di terminal VIP Bandara Hang Nadim Batam, Jumat (21/01/2022), kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Menpar dan Ekraf RI) Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A di sambut Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE,.MM.

Dalam kunjungannya kali ini, Menpar dan Ekraf RI meninjau Kepri pada kesiapan menjelang akan di berlakukannya travel bubble, terutana untuk kawasan wisata yang ada di Nongsa Kota Batam dan Lagoi Kabupaten Bintan.

Setibanya di Bandara Hang Nadim Batam, Sandiaga Uno sempat berdiskusi singkat dengan Gubernur Kepri. Dalam kesempatan itu, Ansar menjelaskan tentang bagaimana kondisi pariwisata yang ada di Kepri, sebelum pandemi Covid-19, selama pandemi maupun pasca pandemi.

Ansar menyampaikan kepada Menpar dan Ekraf RI bahwa kondisi sektor pariwisata di Kepri selama 2 tahun belakangan ini benar-benar telah mengalami  keterpurukan dikarenakan Covid-19. Para pegiat pariwisata  juga sudah mulai berteriak karenanya.

“Kemudian kita coba berbuat yang terbaik di Kepri dengan membuka ivent-ivent yang bisa meningkatkan kunjungan pariwisata yang ada,” ucap Ansar.

Untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan sehat bagi dunia wisata, lanjut Ansar menjelaskan, maka Pemprov Kepri menjadi satu-satunya Provinsi yang menyiapakan vaksin booster bagi pelaku pariwisata dengan total di Lagoi pada launching beberapa minggu yang lalu sebanyak 1.000 orang, dan di Nongsa sebanyak 500 orang. Jadi totalnya terdapat sekitar 6.500 pekerja wisata, keluarga dan masyarakat di sekitar area wisata Lagoi dan Nongsa yang akan di vaksin booster hingga 25 Desember.

Mendengar pemaparan singkat Gubernur Kepri tersebut, Menpar dan Ekraf RI Sandiaga Uno menyemangati Gubernur Kepri beserta jajarannya untuk tetap memberikan yang terbaik kepada Kepri dan masyarakat.

“Kita akan membuka travel bluble, membuka pelabuhan yang ada di Batam, dan kita bangkitkan lagi ekonomi di Kepri, pokoknya Kepri harus siap lagi bangkit. Kita tau di Kepri ini wisatawan terbanyak setelah Provinsi Bali,” tutur Sandiaga Uno.

Didampingi langsung oleh Gubernur Kepri, dari Bandara Hang Nadim, Kemenpar bersama rombongan langsung menuju Nongsa untuk meninjau langsung kondisi wisata di Nongsa Marina & Resort.

Selanjutnya, sesuai agenda nanti Kemenpar bersama Gubernur Kepri serta rombongan juga akan melakukan peninjauan Batam Tourism Polytechnic, kemudian dilanjutkan dengan Sholat Jumat di  Masjid Jabal Arafah Batam. Lalu usai Sholat Jumat, agenda dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama di Harbourbay.

Selesai agenda kegiatan di Kota Batam, Kemenpar nyeberang ke Pulau Bintan untuk meninjau kondisi wisata yang ada di kawasan Lagoi, Bintan.

Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad mengucapkan sangat berterimakasih kepada Pemerintah Pusat, yang mana sejauh ini telah memberikan perhatian khusus, dan lebih kepada masyarakat Kepri, terutama dalam upaya menggolkan program travel bubble. Karena, kata Gubernur, program travel bubble ini diyakini sangat efektif untuk bisa mengembalikan geliat dunia wisata yang selama pandemi cenderung murung.

“Saya selalu katakan bahwa 2022 ini merupakan momentum bagi Kepri untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi. Selama ini dunia pariwisata adalah sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, melalui travel bubble ini diharapkan  nantinya dunia pariwisata Kepri bisa bangkit lagi”. harap Ansar.(Red/cha).

Editor : Nur

BK di Sekolah Diharapkan Mampu Menciptakan Siswa Sehat, Kreatif, Dan Tangguh

Bintan, GK.com – Bimbingan Konseling (BK) merupakan salah satu bagian penting bagi siswa, dan sekolah sebagai peran dalam memberikan pelayanan.

Dalam menyiapkan siswa remaja sehat, kreatif dan tangguh, dilaksanakan lah kegitan Workshop dengan tema, “Bersama G (Guid) Bimbingan And C (Counseling) Konseling One M Siapkan Remaja Sehat, Kreatif dan Tangguh”, seperti pengenalan diri dan menjadi tutor sebaya.

Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Riau, Dewi Kumalasari mengatakan, “dengan adanya kegiatan ini, khususnya siswa akan lebih dituntut untuk memiliki prilaku yang baik, serta mendapatkan nasehat tentang bagaimana mengelola dan menangani konflik emosional dan masalah pribadi,” ucapnya pada Rabu (19/01/2022) sekitar pukul 11.00 Wib di Halaman SMPN 1 Bintan Timur.

Di waktu yang sama, Kepala SMPN 1 Bintan Timur, Sri Lestari menuturkan, “saya berharap siswa dapat lebih terarah, maju, serta menjadi siswa yang kreatif dan tangguh, juga gurunya dapat memberikan bimbingannya dengan baik”. pungkas Sri Lestari. (FS).

Editor : Milla

DPRD Lingga Menyetujui Ranperda Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2041

Ketua DPRD Lingga saat memimpin jalannya Rapat Paripurna
Ketua DPRD Lingga saat memimpin jalannya Rapat Paripurna

Lingga,GK.com – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga yang di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Lingga Ahmad Nashiruddin pada Selasa (19/01/2022) turut mendampingi saat itu, Wakil Ketua DPRD Lingga Dan Wakil Bupati Lingga Neko Wesha Pawelloy.

Beragendakan tentang Persetujuan Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2041,  Rapat Paripurna digelar di Ruang Rapat Kantor DPRD Kabupaten Lingga.

Saat itu, DPRD Kabupaten Lingga menyetujui Ranperda Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2021-2041, namun dengan beberapa pertimbangan dan catatan.

Dikatakan juru bicara gabungan Komisi, Raja Muchsin SE, ada beberapa pertimbangan yang melandasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur terkait ketentuan penyelenggaraan dan kawasan pemukiman, diantaranya :

1. Landasan Filosofis ;

2. Landasan Sosiologis ;

3. Landasan Yuridis

Selanjutnya dengan di bentuknya Perda yang mengatur penyelenggaraan kawasan perumahan dan pemukiman dengan tujuan :

1. Mewujudkan konsep rencana pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Lingga yang layak huni, sehat, aman dan memiliki kearifan lokal.

2. Penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Lingga.

3. Mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Kabupaten Lingga.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Peraturan Daerah diantaranya :

1. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau.

2. Ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan.

3. Mewujudkan perumahan yang sarasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang, serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna.

4. Memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan Negara.

5. Mendorong iklim investasi asing.

Terkait (suku kat) suku laut yang harus memperhatikan secara cermat lokasi dan wilayah tersebut, dalam Perda ini juga diperlukan perhatian mengenai kawasan kumuh di Kabupaten Lingga.

RP3KP merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman. Dimasa mendatang, RP3KP dalam pembangunan daerah perlu untuk terus di pacu dan diperkuat.

Turut hadir dalam Paripurna, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa serta BPD se- Kabupaten Lingga. (Man).

Editor : Milla