Kamis, Mei 7, 2026
Beranda blog Halaman 1031

Lakukan Studi Banding, Komisi III DPRD Tanjungpinang Berkunjung Ke DPRD Batam

Batam, GK.com — Dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), Studi Banding terkait Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang berkunjung ke DPRD Kota Batam.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashady Selayar SM, S.AP mempertanyakan kepada DPRD Batam terkait kewenangan Provinsi Kepri dalam hal pengelolaan laut, yang mana sesuai dengan UU 23 tahun 2014, bahwa jarak 0-5 mil laut dikelola oleh Provinsi. Hal itulah yang membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang menghentikan segala bentuk bantuan kepada para Nelayan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol DPRD Kota Batam, Taufik yang saat itu menyambut kedatangan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang di Ruang Serba Guna, Jum’at (08/02) pagi, mewakili DPRD Kota Batam sebelum memulai pemaparannya, pada kesempatan tersebut terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya para anggota DPRD Batam untuk menyambut kedatangan para anggota DPRD dari Tanjungpinang, dikarenakan sedang bertugas ke luar kota.

“Berhubung para Anggota DPRD Batam lagi bertugas ke luar kota, saya mewakili dari Anggota DPRD Batam, memohon maaf jika pertemuan ini diwakili oleh bagian Humas dan Protokol,” ucap Taufik.

“RPJMD Kota Batam disahkan pada tahun 2016, RPJMD Batam sudah berjalan selama tiga tahun, dan saat ini sudah banyak program yang telah di jalankan,” tutur Taufik.

Dikatakan Taufik, seiring dengan deregulasi kewenangan dari Pemerintah Kota yang sebagian telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, maka beberapa program seperti di bidang Pendidikan, Kelautan, dan lainnya, secara otomatis tidak kita laksanakan lagi, meskipun program tersebut masuk dalam daftar RPJMD.

Dijelaskan Taufik, kewenangan Provinsi di bidang Kelautan yakni dalam bidang Pengelolaan dan Perizinan, sementara Pemko Batam tetap melakukan pembinaan kesejahteraan kepada para Nelayan, dengan memberikan berbagai bantuan.

“Kewenangan dari Provinsi tidak membatasi segala bentuk program yang sifatnya memberikan bantuan kepada para Nelayan, karena Nelayan juga harus mendapatkan berbagai pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraannya, tentu disini Kewenangan Provinsi tidaklah menghambat program bantuan kepada Nelayan kita,” kata Taufik

“Kondisi ekonomi di Batam sangatlah berbeda dengan daerah lainnya, Batam adalah Kota Industri, selain itu Batam juga saat ini sedang mengembangkan di bidang Parawisata, Tahun lalu tingkat kunjungan Wisman ke Batam terus mengalami peningkatan, karena itulah Pemko Batam saat ini sedang melakukan peningkatan bagi Ikon Wisata Batam,” terang Taufik.

“Saat ini Pemko Batam juga fokus dalam melakukan pembenahan infrastruktur dalam peningkatan Jalan, hal itu tentunya sejalan dengan Visi Misi dari Wali Kota Batam dalam kampaye nya,” tambah Taufik.

“Kita bisa lihat pembangunan prasarana Jalan  yang ada saat ini di Batam, hal itu tentunya akan terus dilakukan, namun untuk mewujudkan itu semua tentunya dibutuhkan singkronisasi bersama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sebab dalam peningkatan Jalan, tidak semua dilakukan oleh Pemko Batam, melainkan pembangunan Jalan Provinsi tentu sumber dananya dari APBD Provinsi, sedangkan Jalan Nasional bersumber dari APBN,” jelas Taufik.

“Mendengar penjelasan dari Bapak Taufik, kami merasa puas, karena penjelasan yang disuguhkan cukuplah terperinci,” kata Ashady.

“Kedepannya kami berwacana akan mengajukan program bantuan untuk para Nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang sebagaimana yang dilakukan oleh Pemko Batam”. tutup Ashady. (Red).

Editor : Milla

 

 

Jelang Pemilu, KPU Tanjungpinang Rakit 2849 Kotak Suara Berbahan Kardus

Tanjungpinang, GK.com – Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang melakukan perakitan Kotak Suara, Kamis (07/02) sekitar pukul 09.30 Wib.

Dalam perakitan Kotak Suara yang berbahan Duplex tersebut ada sebanyak 2849 Kotak Suara yang di rakit oleh KPU Kota Tanjungpinang, yang nantinya akan disebarkan ke 568 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se- Kota Tanjungpinang

Adapun perakitan Kotak Suara itu dilakukan dalam rangka mempersipakan Pemilihan Umum  (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada April mendatang.

Ketua KPU Kota Tanjungpinang, Aswin Nasution mengatakan bahwa sebelumnya sudah pernah dilaksanakan Pemilu menggunakan Kotak Suara berbahan Kardus.

“Menggunakan Kardus untuk Pemilu sebenarnya sudah yang kesekian kalinya dilakukan, namun belum pernah ada persoalan atau dipermasalahkan, akan tetapi untuk di Tahun 2019 ini baru saja kita mempersiapkan, sudah ada yang mempersoalkan terkait Kotak Suara tersebut,” ucap Aswin kepada rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan itu.

“Menurut saya, mereka yang mempersoalkan Kotak Kardus tersebut pastinya tidak tau persis bagaimana sejarah penggunaan Kotak Kardus di dalam Pemilu,” kata Aswin.

“Sebelumnya, pada Tahun 2014 kita juga sudah menggunakan Kotak Kardus dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), termasuk juga pada Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Tahun 2015, 2017, dan 2018, jadi ini bukanlah hal yang baru dilaksanakan dalam Pemilu,”  terang Aswin.

Dikatakan Aswin, dalam pengerjaan perakitan Kotak Kardus ini diperkirakan membutuhkan waktu selama lebih kurang 3 hari.

“Untuk waktu pengerjaannya kami targetkan 2 hingga 3 hari akan selesai, tergantung dari kecepatan orang yang mengerjakannya”.  jelas Aswin. (FL).

Editor : Milla

Gelar Musrenbang, Kelurahan Melayu Kota Piring Fokuskan Drainase, Infrastruktur Dan Kesejahtraan Masyarakat

Tanjungpinang, GK.com – Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Melayu Kota Piring  tahun 2019 yang dilaksanakan pada Senin (04/02), Kelurahan tersebut lebih memprioritaskan dalam bidang Infrastruktur, Drainase serta Sosial Budaya dan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat.

Musrenbang yang mengangkat tema “Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Peningkatan Infrastruktur Dasar” itu di buka oleh Asisten II Kota Tanjungpinang H. Irwan, dan digelar di Aula Kantor Kelurahan Melayu Kota Piring.

Diawal laporannya, Lurah Melayu Kota Piring, Ferri Ismana mengucapkan sangat berterimakasih kepada  semua pihak yang terlibat dalam Musrenbang  tahun ini, serta mengharapkan melalui acara ini, selain untuk bermusyawarah juga menjadi ajang silaturahmi kepada seluruh jajaran pemerintah bersama masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang ini, terutama kepada TIM dari Kecamatan yang di pimpin langsung oleh Camat Tanjungpinang Timur, Ibu Yenny Trisia Isabella, serta Bapak/Ibu dari tokoh masyarakat, maupun para RT/RW se- Kelurahan Melayu Kota Piring yang berkenan hadir pada hari ini,” ucapnya

“Musyawarah tahunan ini sangat lah penting dilaksanakan, selain untuk menampung aspirasi atau usulan dalam pembangunan, juga sebagai bahan evaluasi kegiatan pembangunan yang  telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, yang hanya berjalan sekitar 50 persen,” ujar Ferry.

Dikesempatan yang sama, Camat Tanjungpinang Timur, Yeny Trisia Isabella S.Sos memberikan apresiasinya kepada Kelurahan Melayu Kota Piring yang telah melaksanakan tugasnya selama ini dengan baik.

“Dalam kegiatan ini, masyarakat perlu tau apa yang sudah dilaksanakan maupun yang baru diusulkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri  perkembangan wilayahnya dari tahun ke tahun, selain itu diharapkan dengan adanya Musrenbang ini,  para Ketua RT/RW, serta tokoh masyarakat agar dapat membantu  dalam mencari solusi bagi setiap permaslahan yang ada  di Wilayah Kelurahan ini agar bisa terselesaikan dengan baik oleh pihak kelurahan,” kata Yeni.

Sementara itu, Asisten II Kota Tanjungpinang  H. Irwan  mengatakan, “ melalui Musrenbang ini, saya  berharap kepada seluruh jajaran Ketua RT/RW, LPM, Karang Taruna, dan para tokoh masyarakat agar dapat memberikan usulan nya  kepada pihak Kelurahan Melayu Kota piring ini, agar apa yang sudah menjadi program kelurahan nantinya akan terrealisasi di tahun 2019 ini”. tutup Irwan.

Hadir dalam kegiatan itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang H. Irwan mewakili Wali Kota Tanjungpinang, Kepala Bapelitbang Kota Tanjungpinang Surjadi, Camat Tanjungpinang Timur Yeny Trisia Isabella S.Sos, Lurah Melayu Kota Piring Ferry Ismana, beberapa Anggota DPRD dari Kota Tanjungpinang, para Ketua RT/RW se- Kelurahan Melayu Kota Piring, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan (LPM), dan para tokoh masyakarat. (MR).

 

 

DPRD Batam Tandatangan MoU Bersama RS Awal Bros

Batam, GK.com – DPRD Kota Batam melalui Sekretaris Dewan (Sekwan), Asril, S.Sos menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pelayanan kesehatan untuk Anggota DPRD Kota Batam, Senin (04/02) di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Batam.

Dalam penandatanganan MoU tersebut, Asril mengatakan bahwa melalui kerjasama ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan segi pelayanan kesehatan untuk para Anggota DPRD Kota Batam dalam melakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit (RS) Awal Bros Batam.

Ditempat yang sama Direktur RS Awal Bros Batam, dr. Widya Putri, MARS menyampaikan bahwa dirinya mewakili dari pihak Rumah Sakit tetap akan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi setiap pasiennya.

“Dengan adanya MoU bersama Sekretariat DPRD Kota Batam ini tentunya kita akan memberikan pelayanan yang ekstra, meningkatkan pelayanan khususnya di bidang kesehatan, serta memberikan motivasi kepada pihak managemen agar memperbaiki fasiltas kesehatan lainnya”. ucap Putri. (Red/Hms).

Editor : Milla

 

Melalui Musrembang, Kelurahan Tanjung Unggat Pastikan Semua Program Masuk Dalam E-Planing

Tanjungpinang, GK.com – Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Aula Kantor Kelurahan Tanjung Ungat, Selasa (02/02) pukul 01.20 Wib.

Dalam Musrenbang yang digelar itu, Lurah Tanjung Unggat,  Said Fatahullah   mengatakan  bahwa dengan adanya E-Planing nantinya semua program-program yang sudah disusun dan masuk di data tersebut bisa di realisasikan pada tahun 2019 ini.

Pada kesempatan itu, Said Fatahullah berharap kepada seluruh jajaran RT/RW yang ada di Kelurahan tersebut nantinya agar dapat membantu dan bisa bekerja sama secara maksimal bersama pihak Kelurahan, dengan tujuan agar dapat terealisasi program-program yang telah di susun tersebut.

“Untuk Musrenbang Tahun ini, kami telah menggunakan  E-Planing, yang tujuannya untuk mencatat semua program-program yang telah disusun, dan tentunya disini kami memerlukan solusi dari Pemko Tanjungpinang, serta usulan-usulan  dari  para  RT/RW, LPM, Karang Taruna, serta para tokoh masyarakat, dalam program Pembangunan, Infrastruktur dan SDM, seperti Perbaikan Jalan, Pembangunan Pelantar dan mengatasi perekonomian masyarakat yang ada di Kelurahan Tanjung Unggat ini,” ucap Said.

Di tempat yang sama, Camat Bukit Bestari, Faisal Pahlevi dalam sambutannya mengatakan, dengan di adakannya Musrenbang kali ini diharapkan nantinya akan mendapatkan usulan serta program yang tepat untuk Wilayah Tanjung unggat kedepanya, serta dapat terlealisasikan.

“Dalam Musrenbang kali ini saya menyampaikan kepada seluruh jajaran RT/RW agar dapat memberikan usulan yang bekaitan dengan masalah-masalah yang di hadapi di lapangan, dan saya juga berharap nantinya apa yang sudah di usulkan ini dapat terlealisasikan,” ujar Faisal.

Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang,  H. Irwan dalam kesempatan yang sama mengatakan, “dalam usulan-usulan yang telah diberikan oleh pihak Kelurahan ini, nantinya saya meminta kepada pihak Kelurahan agar dapat menangani ataupun membuat peraturan terkait tentang pemasangan kelong ikan yang berada di jalur laut Tanjung Ungat yang sangat berlebihan, hingga ke tengah laut, sehingga membuat laluan kapal-kapal wisata yang melewatinya jadi sedikit terhambat,” katanya.

“Melalui Musrenbang ini, saya juga memberikan sedikit masukan kepada jajaran RT/RW khususnya yang ada di Kelurahan  ini untuk selalu memperhatikan jalur laut yang sering di lalui oleh para kapal-kapal wisata, agar bisa memperhatikan kelong-kelong ikan supaya tidak terlalu memasang ketengah, karena Tanjung Unggat saat ini sudah termasuk daerah maju dan berkembang”. tutur Irwan.

Dalam acara itu di buka oleh Camat Bukit Bestari, Faisal Pahlevi, dan dihadiri oleh Asisten II Pemerintahan Kota Tanjungpinang H. Irwan, Anggota DPRD Dapil Bukit Bestari M. Arif M.Si, Sekertaris Bapelitbang Ruli Fiadi, Lurah Tanjung Unggat Said Fatahullah, para Ketua RT/RW se- Kelurahan Tanjung Unggat, serta para tokoh masyarakat. (MR).

Editor : Milla

Tingkatkan Pelayanan Dasar, Kecamatan Meral Barat Harapkan Dukungan Pemerintah

Karimun, GK.com – Kecamatan merupakan ujung tombak penyelenggara bagi setiap Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan fungsi-fungsinya dalam mewujudkan peningkatan di bidang Pelayanan Publik.

Kabupaten Karimun memiliki beberapa Kecamatan yang dalam hal ini tentunya membantu Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah  Kecamatan Meral Barat.

Melalui Sekretaris Kecamatan Meral Barat, Isnaidi saat ditemui media ini di Ruang Kerjanya, Jum’at (01/02) sekitar pukul 08.30 Wib mengatakan, dalam mendukung serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, Pemerintah Daerah haruslah memberikan dukungan penuh bagi setiap masing-masing Kecamatan yang ada di daerahnya.

“Di Kecamatan Meral Barat ini masih banyak tahap pemekaran, upaya dalam peningkatan dalam segi pelayanan yang sangat dibutuhkan saat ini salah satunya adalah pada pelayanan dasar, seperti pengurusan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik), yang saat ini cukup menjadi kendala dalam melayani masyarakat yang datang ke kantor ini untuk pengurusan tersebut,” ucapnya.

Dikatakan Isnaidi, dalam memberikan pelayanan untuk  pengurusan E-KTP itu, tentunya pihak Kecamatan ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Meral Barat khususnya, termasuk dalam hal administrasi yang ada, seperti salah satunya pada Blanko, Tinta, Alat Perekam dan Jaringan, yang seringnya menjadi hambatan bagi kami saat ini.

“Pelayanan dasar ini haruslah menjadi prioritas oleh Pemerintah saat ini, jika masyarakat di tuntut untuk tertib administrasi, sebaliknya, pemerintah juga sebaiknya harus memberikan pelayanan yang terbaik, terutama pada bagian-bagian administrasi yang diperlukan saat ini,” tutur nya.

“Kecamatan ini dalam tahap pemekaran, jadi kami mengharapkan partisipasi pemerintah dalam kepengurusan KTP yang tentunya saat ini menjadi prioritas, demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, seperti terdapatnya penduduk gelap yang berdomisili di Kecamatan ini, tentunya dalam hal ini kami dari pihak Kecamatan haruslah mengantisipasi hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dibelakang hari di Wilayah Kecamatan ini,” jelasnya.

“Saat ini untuk alat perekam saja kami masih menumpang dengan Kecamatan lain,” ungkap isnaidi.

“Kami berharap di tahun 2019 ini, dalam memberikan pelayanan cetak E-KTP dapat dilakukan secara langsung di kantor Kecamatan ini, tujuannya adalah tak lain untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengarsibkan data-data warga kami yang belum memiliki E-KTP, agar tidak ada data-data warga yang tercecer nantinya, dikarenakan harus bolak-balik menumpang di Kecamatan tetangga, dalam hal melakukan perekaman E-KTP tersebut”. tutup Isnaidi. (KR) .

Editor : Milla