Beranda Serba-Serbi Advetorial Lakukan Studi Banding, Komisi III DPRD Tanjungpinang Berkunjung Ke DPRD Batam

Lakukan Studi Banding, Komisi III DPRD Tanjungpinang Berkunjung Ke DPRD Batam

86
0

Batam, GK.com — Dalam rangka melakukan Kunjungan Kerja (Kunker), Studi Banding terkait Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam, Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang berkunjung ke DPRD Kota Batam.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashady Selayar SM, S.AP mempertanyakan kepada DPRD Batam terkait kewenangan Provinsi Kepri dalam hal pengelolaan laut, yang mana sesuai dengan UU 23 tahun 2014, bahwa jarak 0-5 mil laut dikelola oleh Provinsi. Hal itulah yang membuat Pemerintah Kota Tanjungpinang menghentikan segala bentuk bantuan kepada para Nelayan.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol DPRD Kota Batam, Taufik yang saat itu menyambut kedatangan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang di Ruang Serba Guna, Jum’at (08/02) pagi, mewakili DPRD Kota Batam sebelum memulai pemaparannya, pada kesempatan tersebut terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya para anggota DPRD Batam untuk menyambut kedatangan para anggota DPRD dari Tanjungpinang, dikarenakan sedang bertugas ke luar kota.

“Berhubung para Anggota DPRD Batam lagi bertugas ke luar kota, saya mewakili dari Anggota DPRD Batam, memohon maaf jika pertemuan ini diwakili oleh bagian Humas dan Protokol,” ucap Taufik.

“RPJMD Kota Batam disahkan pada tahun 2016, RPJMD Batam sudah berjalan selama tiga tahun, dan saat ini sudah banyak program yang telah di jalankan,” tutur Taufik.

Dikatakan Taufik, seiring dengan deregulasi kewenangan dari Pemerintah Kota yang sebagian telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, maka beberapa program seperti di bidang Pendidikan, Kelautan, dan lainnya, secara otomatis tidak kita laksanakan lagi, meskipun program tersebut masuk dalam daftar RPJMD.

Dijelaskan Taufik, kewenangan Provinsi di bidang Kelautan yakni dalam bidang Pengelolaan dan Perizinan, sementara Pemko Batam tetap melakukan pembinaan kesejahteraan kepada para Nelayan, dengan memberikan berbagai bantuan.

“Kewenangan dari Provinsi tidak membatasi segala bentuk program yang sifatnya memberikan bantuan kepada para Nelayan, karena Nelayan juga harus mendapatkan berbagai pembinaan untuk mewujudkan kesejahteraannya, tentu disini Kewenangan Provinsi tidaklah menghambat program bantuan kepada Nelayan kita,” kata Taufik

“Kondisi ekonomi di Batam sangatlah berbeda dengan daerah lainnya, Batam adalah Kota Industri, selain itu Batam juga saat ini sedang mengembangkan di bidang Parawisata, Tahun lalu tingkat kunjungan Wisman ke Batam terus mengalami peningkatan, karena itulah Pemko Batam saat ini sedang melakukan peningkatan bagi Ikon Wisata Batam,” terang Taufik.

“Saat ini Pemko Batam juga fokus dalam melakukan pembenahan infrastruktur dalam peningkatan Jalan, hal itu tentunya sejalan dengan Visi Misi dari Wali Kota Batam dalam kampaye nya,” tambah Taufik.

“Kita bisa lihat pembangunan prasarana Jalan  yang ada saat ini di Batam, hal itu tentunya akan terus dilakukan, namun untuk mewujudkan itu semua tentunya dibutuhkan singkronisasi bersama Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, sebab dalam peningkatan Jalan, tidak semua dilakukan oleh Pemko Batam, melainkan pembangunan Jalan Provinsi tentu sumber dananya dari APBD Provinsi, sedangkan Jalan Nasional bersumber dari APBN,” jelas Taufik.

“Mendengar penjelasan dari Bapak Taufik, kami merasa puas, karena penjelasan yang disuguhkan cukuplah terperinci,” kata Ashady.

“Kedepannya kami berwacana akan mengajukan program bantuan untuk para Nelayan yang ada di Kota Tanjungpinang sebagaimana yang dilakukan oleh Pemko Batam”. tutup Ashady. (Red).

Editor : Milla