Jakarta, GK.com – Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd meresmikan rumah singgah untuk pasien yang dirujuk berobat di Jakarta yang beralamatkan di Jalan Taruna 1 No. 44 Kelurahan Serdang, Kemayoran Jakarta, Rabu (27/3).

Dikatakan Syahrul, saat ini Pemerintah terus berupaya untuk memberikan yang terbaik apa yang dibutuhkan oleh para pasien, khususnya yang tidak mampu yang akan berobat ke Jakarta.

“Jangan sampai ada pasien asal Tanjungpinang yang terlantar, kami sediakan program ini untuk menjamin para pasien, khususnya yang tidak mampu,” tegas Syahrul.

Wali Kota Tanjungpinang beserta beberapa OPD Kota Tanjungpinang saat berada di Rumah Singgah Jakarta.

Pada kesempatan itu, Syahrul juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah mendukung program rumah singgah tersebut, termasuk perangkat RT, Kelurahan maupun Puskesmas terdekat.

“Bila pasien kami tiba-tiba sakit, mohon dibantu untuk diperhatikan,” harap Syahrul.

Dikesempatan yang sama, Rustam, SKM, M.Si selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkesdalduk) Kota Tanjungpinang menjelaskan bahwa, rumah singgah ini memiliki fasilitas yang terdiri dari 5 kamar tidur, 2 unit kamar mandi, ruang tamu dan dapur.

“Rumah singgah ini sudah dilengkapi dengan perabotan beserta peralatan memasak, kulkas dan mesin cuci, selain itu, pemerintah juga menyediakan sebuah mobil operasional untuk trasportasi para pasien nantinya,” ungkap Rustam.

Mobil Operasional

Dijelaskan Rustam, bahwa sejak rumah singgah ini difungsikan, sudah ada lima pasien yang tinggal di rumah singgah ini. Diantaranya sudah ada yang kembali ke Tanjungpinang.

“Sesuai dengan data tahun lalu, ada sekitar 30 pasien asal Tanjungpinang yang dirujuk ke beberapa rumah sakit di Jakarta, dengan berbagai latar belakang masalah kesehatan termasuk pasien kanker,” terangnya.

“Rumah singgah di Jakarta ini diprioritaskan kepada keluarga yang tidak mampu, meski demikian tidak menutup kemungkinan bagi pasien umum atau ekonomi menengah ke atas,” lanjut Rustam.

“Bagi pasien tak mampu, selain fasilitas rumah singgah dan transportasi antar jemput, pemerintah juga akan memberikan uang pengganti makan per harinya yaitu Rp 25 ribu per orang,” terang Rustam.

“Biasanya satu pasien bisa membawa satu pendamping, selain itu, biaya transportasi laut maupun udara dari Tanjungpinang sampai ke Bandara Soekarno Hatta juga diakomodir,” paparnya.

“Ini khusus pasien tak mampu sesuai dengan ketentuan memiliki surat pengantar dari pihak RT, Lurah dan Dinsos”. tutup Rustam.

Turut hadir dalam peresmian rumah singgah tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Agustiawarman serta perwakilan beberapa kepala OPD, perwakilan mahasiswa Tanjungpinang di Jakarta dan pihak Puskesmas, serta Seklur Serdang dan Ketua RT setempat. (Red/Hms).

Tanjungpinang, GK.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Sidang Paripurna, Senin (25/3) beragendakan “Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2018 oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kepri, Husnizar Hood di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Dompak itu, menyampaikan arah kebijakan umum pemerintahan setidaknya membuat visi, misi strategi, kebijakan dan prioritas untuk pengelolaan keuangan daerah setidaknya meliputi seperti pengelolaan pendapatan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi PAD serta permasalahan dan solusi.

Wakil Ketua II DPRD Kepri saat memimpin Sidang Paripurna.

Dikatakan oleh Husnizar Hood, untuk dapat dievaluasi bersama dengan DPRD, saat ini Gubernur Kepri telah menyampaikan pada buku laporan keterangan pertanggungjawabannya selaku Kepala Daerah Kepri Tahun Anggaran 2018, melalui surat Gubernur nomor 12/0508/BPPP/Set tertanggal 21 Maret 2019.

Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dalam pidatonya menyampaikan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 yaitu disepakati pengembangan perikanan, pariwisata bahari dan industri unggulan.

Para OPD Kepri yang menghadiri Sidang Paripurna.

“APBD Kepri 2018 dianggarkan sebesar Rp 3,545 Triliun dengan realisasi mencapai Rp 3,409 Triliun lebih atau mencapai sekitar 98,60 persen,” ucap Nurdin.

“PAD yang semula telah ditargetkan sebesar Rp 1,142 Triliun lebih, terealisasi sekitar 1,217 Triliun atau mencapai 106,60 persen,” katanya.

Sementara itu, lanjut Nurdin menjelaskan, untuk dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp 2,401 Triliun atau mencapai 94,85 persen dari target, sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah ditargetkan sebesar Rp 1,2 Milyar, dapat terealisasi sebesar 1,236 milyar atau 103 persen dari target yang ditetapkan.

“Silpa diasumsikan sebesar Rp 39,427 Milyar lebih, terealisasi sebesar 100 persen,” terang Nurdin.

Para anggota DPRD Kepri yang menghadiri Sidang Paripurna.

“Dalam hal ini tentunya tugas Pemerintah Daerah dalam RPJMD 2016-2021 sebagai indikator kinerja pembangunan Provinsi Kepri yang ditargetkan pada tahun 2018 sebanyak 330 indikator dari 39 urusan. Sementara 303 indikator dengan status capaian sangat tinggi, yakni 9 indikator berstatus tinggi, 6 berstatus sedang, 3 berstatus rendah, dan 9 indikator sangat rendah,” jelas Nurdin.

“Yang berstatus tinggi dan sangat tinggi ada sebanyak 312 indikator atau sebesar 94,55 persen. Tentunya capaian ini tidak terlepas dari dukungan yang sangat besar dari DPRD Kepri dan segenap elemen masyarakat, serta oleh segenap pimpinan OPD”. tutup Nurdin. (Red).

Editor : Milla