Sabtu, Juli 13, 2024
spot_img
Beranda blog Halaman 3

PT KKM Akhiri Kerja Sama dengan PT TPR di Pelabuhan Parit Rempak Pasca Temuan BPK

0
PT KKM Akhiri Kerja Sama dengan PT TPR di Pelabuhan Parit Rempak Pasca Temuan BPK

Karimun, GK.com – Pelaksanaan Perjanjian antara PT KKM dan PT TPR pada tahun 2022 di Kabupaten Karimun masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama Operasi (KSO) Pemerintah Kabupaten Karimun. PT Karya Karimun Mandiri (PT KKM) telah menyertakan modal sebesar Rp 4.060.280.319,00 dan merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.

Tujuan pembentukan PT KKM adalah untuk menjalankan usaha kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya. Selain penyertaan modal, Pemkab Karimun juga melakukan perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan BUMD KKM melalui akta perjanjian kerja sama nomor 27 tanggal 28 Juni 2019 yang kemudian mendapatkan addendum melalui akta perjanjian kerja sama nomor 4 tanggal 3 Februari 2022 dengan jangka waktu perjanjian lima tahun yang dapat di perpanjang.

Barang Milik Daerah (BMD) yang menjadi objek KSP adalah barang pada Dinas Perhubungan yang berlokasi di pelabuhan, termasuk Pelabuhan Kargo dan Pelabuhan Roro Parit Rempak Kecamatan Meral, Pelabuhan Sri Tanjung Gelam Kecamatan Karimun, Pelabuhan Tanjung Maqom Selat Beliah Kecamatan Kundur Barat, Pelabuhan Tanjung Berlian Kecamatan Kundur Utara, Pelabuhan Sri Mandah Kecamatan Moro, dan Pelabuhan Kargo Hang Lukut Gelugur Kecamatan Moro. Selanjutnya, dalam KSP tersebut, penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu perjanjian KSP meliputi kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

Pada tanggal 17 Januari 2021, PT KKM mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berisi permintaan persetujuan untuk kerja sama investasi dan pengoperasian wilayah Pelabuhan Parit Rempak antara PT KKM dan PT Terminal Parit Rempak (PT TPR). Dalam RUPSLB tersebut, Kuasa Pemilik Modal (KPM) menyetujui kerjasama dengan PT TPR selama saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, serta pihak yang terlibat dalam kerja sama. PT KKM kemudian menjalankan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT TPR melalui perjanjian nomor 003/PKS.PR/KKM-TPR/2021 tanggal 23 Januari 2021 dengan jangka waktu 30 tahun.

Perjanjian tersebut mengatur kewajiban PT TPR, termasuk di dalamnya adalah kewajiban menyetorkan pendapatan bagi hasil sebesar 7,5% dari pendapatan bruto. Selanjutnya, PT KKM melakukan addendum perjanjian Kerja Sama dengan PT TPR melalui perjanjian nomor 54 tanggal 31 Maret 2022, di mana salah satu perubahan yang dilakukan adalah pembagian bagi hasil menjadi 40% untuk PT KKM dari pendapatan bersih.

Aset yang menjadi objek Kerja Sama Operasi (KSO) adalah aset tetap milik Pemkab Karimun (sebagian aset Kerja Sama Pemanfaatan), seperti dermaga kargo senilai Rp 1.310.400.000,00, tempat penimbunan sementara tertutup senilai Rp 2.169.500.000,00, tempat penimbunan sementara terbuka berupa tanah pada halaman depan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) tertutup, gudang umum senilai Rp 2.893.200.000,00, dan bangunan kantor CIQP senilai Rp 728.100.000,00 di Kawasan Pelabuhan Parit Rempak.

Dalam hasil pemeriksaan dan wawancara dengan direksi PT KKM, ditemukan beberapa permasalahan, di antaranya adalah nilai investasi PT TPR dalam KSO belum sesuai dengan perjanjian dan belum dilakukan appraisal. PT TPR diwajibkan menempatkan investasi sebesar Rp 4.700.000.000,00 untuk peningkatan sarana dan prasarana, serta pengoperasian wilayah Pelabuhan Parit Rempak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Nilai investasi tersebut akan ditambah secara bertahap hingga mencapai total Rp 20.000.000.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT TPR telah melakukan investasi sebesar Rp 834.117.085,09 dalam KSO, dengan rincian berupa renovasi kantor container pelabuhan, rehabilitasi dermaga kargo Parit Rempak Karimun, perbaikan jalan masuk dermaga kargo, rehabilitasi kantor pelayanan KSO, dan lain sebagainya. Diperlukan perbaikan dalam pencocokan nilai investasi PT TPR dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati guna memastikan kelancaran dan keberlangsungan kerja sama antara PT KKM dan PT TPR dalam mengoperasikan wilayah Pelabuhan Parit Rempak.

Konversi gedung terbuka menjadi gudang tertutup (TPS) senilai Rp 551.269.208,84 adalah salah satu proyek yang tengah dikerjakan. Namun, hingga saat ini, kelima pekerjaan tersebut belum dinilai oleh Tim Appraisal. Laporan Laba Rugi KSO juga belum ditandatangani bersama oleh PT KKM dan PT TPR. Dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO), penyusunan laporan laba rugi memerlukan kolaborasi antara PT TPR untuk bulan Januari sampai dengan November 2022, dan PT KKM untuk bulan Desember 2022. Meskipun demikian, pemeriksaan dokumen belum menunjukkan adanya dokumen laporan laba rugi yang ditandatangani bersama oleh kedua pihak tersebut.

Hal yang sama terjadi juga pada Biaya Operasional KSO yang belum ditetapkan bersama. Biaya operasional merupakan komponen penting dalam pelaksanaan KSO, namun sampai saat ini belum ada kesepakatan antara PT KKM dan PT TPR terkait jenis-jenis biaya yang dapat dibebankan. Selain itu, KSO PT KKM dan PT TPR belum menyusun Laporan Keuangan KSO yang meliputi laporan Kas, Neraca, dan Laba Rugi KSO. Evaluasi kinerja PT KKM dilakukan setiap triwulan, namun belum dilakukan secara khusus terhadap perjanjian kerja sama operasi yang dilaksanakan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan regulasi yang mengatur bahwa kerja sama harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak yang terlibat. Perjanjian kerja sama antara PT KKM dan PT TPR juga mencantumkan nilai investasi yang harus dinilai oleh Tim Appraisal, namun hal ini belum dilakukan. Seluruh laporan keuangan KSO juga belum disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, risiko tujuan pemanfaatan BMD menjadi tidak optimal. Pemkab Karimun juga dinilai belum optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap kerjasama pemanfaatan BMD dengan PT KKM.

Para Sekretaris Daerah dan Direktur BUMD PT KKM pun menyatakan bahwa fungsi pembinaan dan monitoring terhadap kinerja BUMD belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja yang seharusnya dilakukan setiap triwulan bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi KEPRI dan OPD terkait juga belum terlaksana sepenuhnya. Diperlukan tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi guna memastikan kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan proyek ini dengan regulasi yang berlaku.

Dalam pembinaan (Evaluasi Kinerja) terhadap laporan Keuangan dan Laporan operasional dari BUMD PT. KKM, tujuan utamanya adalah untuk mengawasi dan mengarahkan agar direksi dapat menjalankan roda perusahaan sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan (RKP) serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kedepan, evaluasi akan ditingkatkan guna meminimalkan kemungkinan timbulnya risiko, sehingga tujuan perjanjian KSO bisa lebih optimal. Direktur BUMD PT. KKM setelah memasuki 1 (satu) tahun perjalanan addendum, mengakui adanya beberapa kekurangan sebagaimana yang termuat dalam hasil Temuan BPK. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan diambil untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut adalah:

1) Melakukan appraisal segera terhadap nilai Investasi;
2) Menyusun laporan Keuangan KSO dengan segera;
3) Membuat kesepakatan Biaya Operasional dengan segera pula. PT KKM selalu berusaha keras untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan Perusahaan.

Dari hasil wawancara tertulis Bersama YUWONO, SM., M.MT M Mar. E selaku Direktur Utama, PT Karya Karimun Mandiri (PT KKM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun tanggal 03 Juli 2024, Nomor : 0724/PKP/DIR-GERBANGKEPRI/ 119. Menjelaskan Sebagai Berikut:

Jawaban atas Wawancara Tertulis Terkait Temuan BPK
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 27 Juni 2024 perihal wawancara tertulis terkait temuan BPK di Pelabuhan Parit Rempak, berikut jawaban atas pertanyaan yang disampaikan:

Tindak lanjut temuan BPK
a. Appraisal terhadap nilai investasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. Terminal Parit Rempak (PT. TPR) telah selesai kami lakukan tanggal 15 November 2023 melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Independen.
b. Terkait laporan keuangan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) saat ini sedang dalam proses audit oleh kantor Akuntan Publik (KAP).
c. Proses penetapan biaya operasional bersama PT. Terminal Parit Rempak sudah dilakukan secara transparan.
d. Sudah menunjuk audit ektemal untuk audit laporan keuangan Kerjasama Operasional (KSO).

Tata Kelola Perusahaan
a. PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun sudah membuat evaluasi terkait Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. Terminal Parit Rempak (PT. TPR).
b. PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun sudah memiliki manajemen yang memiliki keahlian di bidang Keuangan, Hukum dan Kepelabuhanan.
c. PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun selalu melakukan konsultasi baik itu dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Karimun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau.
d. PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun aktif mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan Kepelabuhanan, (baik offline maupun melalui zoom

Kerjasama Dengan PT. Terminal Parit Rempak
a. PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun dan PT. Terminal Parit Rempak sama-sama menyepakati untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).
b. Sudah melakukan appraisal terkait investasi yang dilakukan oleh PT. Terminal Parit Rempak.
c. PT. Karya Karimun Mandiri berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Masyarakat dalam menjalankan Perusahaan.
d. Proses penyelesaian Kerjasama Operasional (KSO) PT. Terminal Parit Rempak, PT. Karya Karimun Mandiri melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Karimun.

Terkait berita yang diterbitkan tanggal 26 Juni 2024 tentang rekomendasi BPK agar Bupati Karimun memerintahkan Direksi PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun untuk mengkaji ulang klausul Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO), memastikan pemenuhan hak PT. Karya Karimun Mandiri dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Karimun, kami sampaikan bahwa hal ini sudah ditindaklanjuti oleh PT. Karya Karimun Mandiri dan laporan tersebut sudah diserahkan ke BPK melalui Inspektorat Kabupaten Karimun. (red).

PT KKM Selesaikan KSO Pelabuhan Parit Rempak, BPK Soroti Temuan Awal

0
PT KKM Berbenah, KSO Pelabuhan Parit Rempak Jadi Sorotan BPK


Karimun. GK.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru-baru ini mengungkap sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Karya Karimun Mandiri (PT KKM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun, dengan PT Terminal Parit Rempak (PT TPR) terkait pengoperasian Pelabuhan Parit Rempak.

Temuan ini berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan menimbulkan resiko kerugian bagi Pemkab Karimun.

PT KKM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008, yang kemudian di ubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, dengan tujuan utama menjalankan usaha kepelabuhanan dan jasa maritim lainnya. Pemkab Karimun memiliki penyertaan modal pada PT KKM sebesar Rp 4.060.280.319,00.

Dalam tangapan tertulisnya, YUWONO, SM., M.MT M Mar. E Direktur Utama, PT Karya Karimun Mandiri (PT KKM), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun tanggal 03 Juli 2024, 0724/PKP/DIR-GERBANGKEPRI/ 119 menyampaikan tindak lanjut terhadap temuan BPK.



Beberapa poin penting adalah:

Tindak Lanjut Temuan BPK:
Appraisal terhadap nilai investasi dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) PT. Terminal Parit Rempak telah selesai dilakukan melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Independen.

Laporan keuangan KSO saat ini sedang dalam proses audit oleh kantor Akuntan Publik (KAP).

Proses penetapan biaya operasional bersama PT. Terminal Parit Rempak telah dilakukan secara transparan.

Audit eksternal telah ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan KSO.

Tata Kelola Perusahaan:
PT. Karya Karimun Mandiri BUMD Kepelabuhanan Kabupaten Karimun telah melakukan evaluasi terkait KSO dengan PT. Terminal Parit Rempak.

Manajemen PT. Karya Karimun Mandiri memiliki keahlian di bidang Keuangan, Hukum, dan Kepelabuhanan.

PT. Karya Karimun Mandiri selalu berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Karimun dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau.

Karyawan PT. Karya Karimun Mandiri aktif mengikuti pelatihan Kepelabuhanan.

Kerjasama dengan PT. Terminal Parit Rempak:

– PT. Karya Karimun Mandiri dan PT. Terminal Parit Rempak telah menyepakati untuk mengakhiri Perjanjian KSO.

– Appraisal terkait investasi yang dilakukan oleh PT. Terminal Parit Rempak telah dilakukan.

– PT. Karya Karimun Mandiri berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan Pemerintah Kabupaten Karimun dan Masyarakat dalam menjalankan perusahaan.

– Proses penyelesaian KSO melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Karimun.

PT KKM didirikan dengan tujuan utama untuk mengelola usaha kepelabuhanan dan jasa maritim di Kabupaten Karimun, berlandaskan pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyertaan modal oleh Pemkab Karimun. Investasi sebesar lebih dari 4 miliar rupiah ini diharapkan dapat mengoptimalkan aset daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Insiden ketidaksesuaian dalam KSO Pelabuhan Parit Rempak telah mengungkap berbagai tantangan krusial dalam pengelolaan aset milik Pemerintah. Namun, dengan langkah-langkah korektif yang sedang ditempuh oleh PT Karya Karimun Mandiri, terdapat optimisme yang kuat terhadap pemanfaatan aset daerah yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomis tetapi juga berkelanjutan.

Kolaborasi efektif antara Pemerintah Kabupaten Karimun, PT KKM, dan semua Stakeholder terkait, esensial untuk realisasi visi pengelolaan kepelabuhanan yang andal dan memaksimalkan manfaat untuk masyarakat Karimun.(red)

Kenaikan Penerbitan Paspor Elektronik di Batam Tahun 2024

0
Penerbitan Paspor Elektronik Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Sepanjang Semester Pertama Tahun 2024 Naik 26% Dibanding Semester Pertama Tahun Lalu

Batam, GK.com – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam telah memberikan pelayanan penerbitan paspor sebanyak 50.868 paspor sepanjang semester pertama tahun 2024 yang terdiri dari 35.376 paspor biasa dan 15.492 paspor elektronik. Penerbitan paspor elektronik pada semester pertama tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 26% dibanding angka penerbitan paspor elektronik semester pertama tahun 2023 sebanyak 12.249 paspor elektronik. Sementara itu untuk penerbitan paspor biasa sepanjang semester pertama tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 14% dari angka penerbitan paspor biasa semester pertama tahun 2023 sebanyak 41.266 paspor biasa.

Saat ini animo masyarakat Batam terhadap pembuatan paspor elektronik mulai meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, hal ini seiring dengan pengetahuan masyarakat terhadap keunggulan paspor elektronik yang meningkat juga. Selama kurun waktu semester pertama ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terkait paspor elektronik, melalui penyebaran informasi secara massive di semua platform media sosial Imigrasi Batam. Beberapa giat sosialisasi terhadap masyarakat terkait keunggulan paspor elektronik ini pun terus dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, paspor memiliki beberapa keunggulan seperti data lengkap dan akurat tersimpan dalam chip, mudah disetujui dalam pengajuan visa serta bebas visa ke Jepang, serta pemeriksaan Imigrasi lebih cepat karena pemegang paspor elektronik tak perlu lagi repot-repot mengantri di konter pemeriksaan keimigrasian di beberapa bandara/pelabuhan di Indonesia, melainkan dapat secara langsung melalui auto-gate dengan memindai paspor elektroniknya.

“Cukup tingginya angka penerbitan paspor pada semester awal di tahun 2024 ini sejalan dengan tingginya mobilitas internasional warga Batam, baik itu untuk tujuan wisata, belajar, bahkan umroh” jelas Kharisma Rukmana, Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian kantor Imigrasi kelas I Khusus TPI Batam. Lebih lanjut Kharisma menjelaskan bahwa pembaruan aplikasi M-Paspor secara terus menerus juga telah mempermudah masyarakat dalam pengajuan permohonan paspor. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya aplikasi M-Paspor ini merupakan bentuk inovasi kantor Imigrasi untuk kemudahan pemohon, sehingga pemohon cukup upload data yg dibutuhkan melalui aplikasi tersebut.(*)

Sistem Layanan Imigrasi Sudah Pulih

0
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim ( Foto : Imigrasi Batam )

JAKARTA, GK.com – Sistem layanan Imigrasi antara lain perlintasan, visa, izin tinggal dan paspor telah beroperasi normal hari ini, Jumat (28/06/2024). Sistem perlintasan sudah pulih dan beroperasi dengan baik sejak Sabtu malam (22/06/2024). Autogate, aplikasi visa dan izin tinggal sudah normal pada Minggu (23/06/2024). Aplikasi M-Paspor dan Cekal Online beroperasi kembali pada Minggu (23/06/2024), dan sistem penerbitan paspor pulih sepenuhnya hari ini.

“Sejak gangguan di PDN (Pusat Data Nasional) Kementerian Kominfo terjadi pada Kamis pekan lalu, kami melakukan langkah-langkah penanganan, dimulai dari mengeluarkan kebijakan yang responsif dan adaptif untuk menangani dampak serangan siber tersebut⁠,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, Jumat (28/06/2024).

Ia menjelaskan, penanganan paling awal dilakukan pada sistem perlintasan di tempat
perlintasan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan, yaitu dengan penggunaan pemeriksaan
secara manual dan terdokumentasi. Meskipun proses masuk-keluar Bandara terganggu
kendala kesisteman, Imigrasi tetap memiliki record perlintasan.

“Pengambilan keputusan pemindahan data center dilakukan setelah 12 jam sejak gangguan
teknis di pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo terjadi. Kami mengamati
perkembangan recovery PDN yang tidak menunjukan hal positif di hari pertama gangguan.
Untuk menangani kendala sistem, langkah awal yang dilakukan oleh Tim IT Ditjen Imigrasi yaitu
memastikan status database Imigrasi di PDN. Selanjutnya tim menyusun Application Recovery
Plan, membentuk Satgas Pemulihan Layanan Imigrasi dan melakukan inventarisasi kebutuhan
teknis,” tuturnya.

Mulai Kamis (20/06/2024) sore, Tim IT Ditjen Imigrasi memindahkan dan mengintegrasikan data
back up Imigrasi ke data center baru. Pada hari Jumat (21/06/2024) pemulihan sistem
menunjukkan tanda-tanda positif. Pemulihan layanan imigrasi secara bertahap dimulai dari
Cekal Online, Interpol, Aplikasi Perlintasan Keimigrasian dan Autogate. Setelah stabil,
pemulihan dilanjutkan ke Layanan Visa, Izin Tinggal dan Layanan Paspor. Progress pemulihan
sistem menunjukkan hasil yang signifikan sejak hari Kamis (27/06/2024), di mana 60% dari
seluruh titik layanan keimigrasian di Indonesia dan luar negeri sudah pulih. Hari Jumat
(28/06/2024) sistem sudah pulih 100%.

“Tim IT Ditjen Imigrasi bekerja 24 jam untuk mengurai kendala sistem layanan Imigrasi. Ketika
kita mendapat info berangsur pulihnya sistem aplikasi, petugas di bagian visa dan paspor
masuk kerja pada hari libur (Sabtu-Minggu) untuk dapat melayani proses penerbitan visa dan
paspor yang sempat terhambat,” tuturnya.

Kantor imigrasi se-Indonesia tetap melayani pemohon paspor seperti biasa saat gangguan PDN
terjadi. Namun demikian, penerbitan paspor membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya.
Sekitar 60.000 paspor yang penerbitannya sempat terhambat selama tiga hari gangguan pada
PDN sudah mulai ter-cover. Bagi pemohon yang sudah melakukan wawancara dan foto di akhir
pekan lalu diprioritaskan untuk dapat mengambil paspornya dalam pekan ini.

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang terdampak oleh serangan siber pada PDN
mengakomodasi 431 titik layanan imigrasi di unit pelaksana teknis, perlintasan, dan kantor
wilayah di seluruh Indonesia serta perwakilan RI di luar negeri. Sistem ini juga terintegrasi
dengan 22 kementerian/lembaga terkait.

“Atas kejadian ini ada hikmah yang kami dapat, kami lebih bisa memahami dampak nyata dari
serangan siber dan cara penanggulangannya, dibutuhkan keputusan yang cepat dalam
menghadapi gangguan kesisteman yang disebabkan oleh serangan siber dan kita tentu akan
menyiapkan langkah-langkah penanganan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)

Bupati Karimun Tanggapi Penggunaan Lapangan Dan Rencana Perbaikan

0
Suasana Costal Area Sore Hari, ( Foto GK.com / Ria )

Karimun, GK.com – Terkait Coastal Area Karimun yang terbengkalai, kepada gerbangkepri.com, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengklarifikasi bahwa lapangan yang dipermasalahkan sebenarnya bukan di peruntukkan sebagai tempat bermain anak-anak. Namun, karena kebutuhan masyarakat untuk mencari nafkah, maka lapangan tersebut diizinkan untuk digunakan sementara.

Aunur Rafiq mengakui adanya kerusakan pada lapangan, dan berjanji akan melakukan perbaikan pada tahun depan setelah anggaran tersedia. Beliau juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak memungut biaya sewa atau retribusi untuk penggunaan lapangan tersebut.


Terkait adanya isu pungutan liar, Aunur Rafiq mengaku tidak mengetahuinya, dan akan menyelidiki lebih lanjut. Beliau juga menekankan bahwa Pemerintah Daerah selalu berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas umum.

“Tahun depan Insya Allah akan kita lakukan perbaikan, nanti juga akan kita sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan lapangan yang semestinya. Kita berharap agar masyarakat dapat bekerja sama menjaga kebersihan dan ketertiban lapangan tersebut,” tegas Aunur Rafiq.


“Lapangan ini bukan tempat bermain anak-anak, tapi karena masyarakat butuh tempat untuk mencari nafkah, kami mengizinkannya,” ujar Bupati Aunur Rafiq.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menampung aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal penyediaan fasilitas umum seperti lapangan tersebut”. tutup Aunur Rafiq, Jumat (28/06/2024) sekitar pukul 16.00 WIB.

Sementara itu, Basori Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan ESDM Kabupaten Karimun di konfirmasi oleh gerbangkepri.com melalui via Whatsapp belum menjawab. (Red).

Miris! Coastal Area Karimun Terbengkalai, Pengelolaan Dipertanyakan

0
Suasana Costal Area Sore Hari, ( Foto GK.com / Ria )

“Fasilitas Publik Terbengkalai, Siapa Bertanggung Jawab atas Kondisi Coastal Area Karimun?”

Karimun, GK.com – Coastal Area, objek wisata yang sering dikunjungi masyarakat lokal maupun pendatang, kondisinya memprihatinkan. Kerusakan pada lantai area tersebut menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di sana. Hal ini dikeluhkan oleh Nita, salah satu pemilik wahana di Coastal Area. Ia mengungkapkan bahwa kerusakan lantai yang tidak kunjung diperbaiki telah menyebabkan beberapa pengunjung terjatuh dan mengalami luka.

“Perbaikan hanya dilakukan saat ada acara besar, itupun hanya ditambal sementara. Perbaikan tersebut hanya bertahan satu hingga dua minggu, kemudian lantai kembali rusak,” ujar Nita kepada gerbangkepri.com, Kamis (27/06/2024).

Nita juga mengeluhkan bahwa pemilik wahana harus menanggung biaya pengobatan jika ada pengunjung yang terluka akibat kerusakan lantai. Hal ini tentu merugikan pemilik wahana, terutama karena mayoritas pengunjung adalah anak-anak.

Suparti, seorang pedagang di Coastal Area menambahkan keluhan lain. Ia mengungkapkan bahwa para pedagang di sana dipungut biaya listrik sebesar Rp 100.000 per bulan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi UKM, dan ESDM Kabupaten Karimun. Kamis (27/06/2024) sekitar pukul 18.13 WIB.

Agi, warga Karimun menyayangkan kondisi Coastal Area yang terbengkalai.

“Lokasi ini berada di pusat kota, dan seharusnya menjadi ikon Karimun. Sayangnya, tidak ada pemeliharaan rutin dari Pemerintah,” ungkapnya.

Ia juga khawatir akan keselamatan pengunjung, terutama anak-anak yang bermain di area tersebut.

Sebelumnya, Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Cabang Karimun, Dian Ihkwan mempertanyakan transparansi pengelolaan taman bermain dan pendapatan dari acara-acara di Coastal Area. Ia juga mempertanyakan mengapa pendapatan tersebut tidak dialokasikan untuk pemeliharaan fasilitas. Dian Ihkwan menuntut penjelasan dari pihak terkait mengenai pengelolaan fasilitas umum di Coastal Area, termasuk penyewaan spot wahana dan penggunaan pendapatan dari acara-acara yang digelar di sana.

Kondisi Coastal Area yang memprihatinkan ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola dan memelihara fasilitas publik. Masyarakat berharap Pemerintah segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan memelihara Coastal Area agar dapat menjadi tempat wisata yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung.

Polemik seputar Coastal Area ini juga menjadi sorotan bagi para pengamat kebijakan publik dan aktivis masyarakat. Mereka menilai kasus ini sebagai cerminan dari lemahnya pengawasan dan pengelolaan aset publik di Karimun. Kondisi Coastal Area yang terbengkalai dianggap sebagai bukti kurangnya komitmen Pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang layak bagi masyarakat.

Para pengamat juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengelolaan aset publik. Mereka berpendapat bahwa pelibatan masyarakat dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan bahwa aset publik digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Kasus Coastal Area ini menjadi pelajaran berharga bagi Pemerintah Daerah Karimun. Ke depan, diharapkan Pemerintah dapat lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola aset publik. Selain itu, Pemerintah juga perlu lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset publik.

Coastal Area memiliki potensi besar untuk menjadi ikon wisata Karimun. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan kerja sama dan komitmen dari semua pihak, baik Pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Hanya dengan kolaborasi yang baik, Coastal Area dapat menjadi destinasi wisata yang membanggakan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Karimun.

Diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah Karimun untuk melakukan reformasi dalam pengelolaan aset publik. Dengan pengelolaan yang baik dan transparan, Coastal Area dapat menjadi contoh sukses pengelolaan aset publik yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. (RP).