Jakarta, GK.com – Diajang FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan dilaksanakan pada September-Oktober mendatang, Negara tambahan juga turut di undang untuk melengkapi acara, selain enam Negara yang sudah ditetapkan.
FIFA berencana bakal membagi turnamen menjadi dua divisi. Dikutip dari akun Instagram The Asean Football, FIFA dan AFF sudah setuju soal pelaksanaan format turnamen FIFA ASEAN Cup pada Kongres FIFA ke- 76 di Kanada.
“FIFA dan Federasi Sepak Bola ASEAN secara resmi telah menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dan mengkonfirmasi format turnamen untuk Piala ASEAN FIFA 2026 perdana selama Kongres FIFA ke- 76,” tulis The ASEAN Football.
Timnas Indonesia resmi jadi tuan rumah untuk turnamen kasta pertama. Sementara untuk kasta kedua, FIFA menunjuk Hong Kong.
Hong Kong akan menjadi Negara yang diundang untuk mengikuti turnamen ini. Tidak ada detail soal format kompetisi. Namun pembagian peserta FIFA ASEAN Cup akan dibagi berdasarkan peringkat FIFA terkini. Jumlah laga yang berhak dimainkan pada FIFA Matchday September-Oktober 2026 juga ikut diperhatikan.
Pada periode tersebut, setiap Negara berhak memainkan empat laga resmi yang masuk hitungan ranking FIFA. Kemungkinan FIFA ASEAN Cup 2026 akan memainkan empat laga saja sampai laga puncak untuk mengakomodasi jadwal.
Skenario paling memungkinkan adalah membagi enam negara menjadi dua grup.
Skenario tersebut memungkinkan untuk empat laga sampai laga final. Dua laga akan digelar pada babak penyisihan grup. Sementara dua laga lain adalah semifinal dan final. Namun, semua masih menunggu konfirmasi dari FIFA soal format turnamen baru ini. (*)
Editor: Milla
Timnas Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA ASEAN Cup 2026
Ribuan Bantuan Sembako di Serahkan Kelurahan Batu IX
Tanjungpinang, GK.com – Dalam rangka meringankan beban kebutuhan masyarakat kurang mampu, Kelurahan Batu IX menyalurkan bantuan sembako.
Bantuan ini merupakan bagian dari program sosial Pemerintah yang menyasar untuk masyarakat yang telah terdata secara resmi, sekaligus memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan Batu IX, Iskandar S.Pd., M.M, kepada gerbangkepri.com menyampaikan, untuk alokasi bulan Februari hingga Maret yang disalurkan di bulan April ini, jumlah penerimanya mencapai 3.551 orang. Sementara, untuk menghindari kerumunan, pembagian dilakukan secara bertahap, berdasarkan wilayah Rukun Warga (RW) setiap harinya.
Dijelaskannya, penerima bantuan merupakan warga yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Daftar tersebut ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial, dan penyalurannya dilakukan melalui Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Pusat.
“Penerima adalah warga yang sudah masuk dalam data DTSEN. Data itu diturunkan dari Kementerian Sosial melalui Bulog Pusat,” jelasnya di Ruang Lobi Kantor Kelurahan Batu IX, Kamis (30/4/2026) sekitar Pukul 10.47 WIB.
Menurutnya, pihak Kelurahan bersama Ketua Rukun Tetangga (RT) dan RW hanya berperan dalam menyampaikan informasi terkait data yang telah ditetapkan. Untuk mencegah ketidaktepatan sasaran atau tumpang tindih penerimaan bantuan, warga yang merasa kurang mampu namun belum terdaftar, dianjurkan segera mendaftarkan diri ke dalam sistem DTSEN.
“Mekanisme pengusulan bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi milik Kementerian Sosial, atau dibantu oleh operator di Kantor Kelurahan. Namun perlu di ingat, pihak Kelurahan hanya bertugas mengusulkan data,” ujar Iskandar.
Ia menegaskan, keputusan akhir terkait penetapan penerima bantuan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Setelah pengajuan dilakukan, data akan melalui tahap verifikasi, dan tim dari Kementerian akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi warga yang mengajukan permohonan.
Sebagai solusi buat warga yang belum menerima bantuan, namun merasa berhak mendapatkannya, pihak Kelurahan bersama pengurus RT dan RW terus melakukan sosialisasi agar masyarakat segera mengajukan diri untuk dimasukkan ke dalam data sosial tersebut.
“Kami terus berkoordinasi dengan pengurus RT dan RW untuk menyosialisasikan kepada warga yang belum mendapatkan bantuan agar segera mendaftarkan diri ke dalam data DTSEN”. ucap Iskandar. (DS)
Editor: Endang
Dapur MBG di Sidak BPOM
Jakarta, GK.com – Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar tetap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DKI Jakarta dalam satu hari, meskipun anggaran terkait pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) lagi minim.
Inspeksi pada Kamis (30/04/2026) itu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyiapan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan ke penerima manfaat. Salah satu lokasi yang disidak adalah SPPG Tebet Manggarai Selatan yang melayani 2.858 orang, dan di kelola Yayasan Bina Siwi Oku Timur.
“BPOM ingin memastikan program Presiden Prabowo Subianto berjalan memenuhi standar keamanan, higiene, dan sanitasi, agar makanan yang diterima masyarakat aman, bermutu, serta bergizi,” ujar Taruna.
Sidak tak hanya dilakukan di satu titik saja, melainkan secara paralel, pengawasannya juga dilakukan di sejumlah wilayah lain Jakarta. Di Palmerah, Jakarta Barat, SPPG melayani sekitar 4.100 penerima manfaat. Di Jatinegara Kampung Melayu tercatat 2.905 penerima, Johar Baru Tanah Tinggi 2.260 penerima, dan Sunter Jaya sebanyak 3.376 penerima manfaat.
Taruna menegaskan, pengawasan BPOM untuk memitigasi risiko Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP), terutama dalam program berskala besar seperti MBG. Meski anggaran terbatas, pendekatan pengawasan dilakukan secara adaptif dan berbasis risiko.
“Monitoring yang baik serta tindak lanjut cepat akan menentukan keberhasilan program ini. Risiko insiden keamanan pangan harus dicegah sejak awal,” tegas Taruna.
Dari hasil sidak di lima lokasi, secara umum operasional SPPG sudah berjalan sesuai ketentuan. Namun, BPOM masih menemukan sejumlah catatan perbaikan.
Beberapa di antaranya terkait konsistensi higiene personal petugas, sanitasi peralatan dan area produksi, sistem pencatatan serta pelabelan bahan baku, hingga pengendalian suhu penyimpanan pangan.
Temuan tersebut langsung disampaikan ke pengelola untuk segera ditindaklanjuti. BPOM juga akan melaporkan hasil monitoring secara komprehensif kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan evaluasi.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program MBG ini berjalan semakin baik. Ini bagian dari perbaikan berkelanjutan”. kata Taruna. (DK/*)
Editor: Milla
14 Kajati Dan Pejabat Kejagung di Lantik
Jakarta, GK.com – Sebanyak 30 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung dilantik dan di ambil sumpah jabatan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Rabu (29/04/2026).
Dalam prosesi pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung itu, dari total 30 pejabat yang dilantik, 14 menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang akan ditugaskan berbagai Daerah, dan 16 pejabat eselon II akan bertugas di tingkat pusat.
Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam amanatnya mengatakan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang mencerminkan pengabdian kepada Tuhan, masyarakat, dan Negara untuk mengabdikan kemampuan secara optimal.
“Kepada para kajati yang baru di lantik, saya mengingatkan bahwa wajah institusi di daerah harus mampu merespons persoalan secara cepat dan terukur. Sementara untuk pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung yang baru dilantik, saya harapkan agar segera dapat beradaptasi tanpa masa transisi yang panjang. Mengingat peran masing-masing bidang yang memiliki karakteristik dan dinamikanya tersendiri, yang dapat mendukung dalam penegakan hokum,” ujar Burhanuddin.
“Mari kita berikan yang terbaik untuk masyarakat, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri. Tunjukkan kinerja yang tidak hanya memenuhi target, tetapi meninggalkan jejak pengabdian yang bermakna”. tegas Burhanuddin.
Adapun nama-nama para pejabat yang dilantik saat itu diantaranya
1. Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol, S.H., M.H menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. Dr. Abd Qohar AF, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
4. Dr. Dwi Agus Arfianto, S.H., M.H menjabat sebagai Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
5. Dr. Didik Farkhan Alisyahdi, S.H., M.H menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
6. Dr. Sila Haholongan, S.H., M.Hum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
7. Riono Budisantoso, S.H., M.A menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Ardito Muwardi, S.H., M.H menajabat sebagai Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
9. Dr. Hermon Dekristo, S.H., M.H menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer.;
10. Dr. Sutikno, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
11. Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum menjabat sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
12. I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
13. Muhibuddin, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
14. Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
15. N Rahmat R, S.H., M.H menjabat sebagai Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
16. Zullikar Tanjung, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
17. Dr. Siswanto, S.H., M.H menjabat sebagai Direktur B pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.
18. Teguh Subroto, S.H., M.H sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
19. Sukarman Sumarinton, S.H., M.H menjabat sebagai Inspektur Keuangan III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
20. Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
21. Riyono, S.H., M.Hum menjabat sebagai Inspektur Keuangan I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
22. Dr. Sumurung Pandapotan Simaremare, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
23. Edi Handojo, S.H., M.H menjabat sebagai Direktur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
24. Dr. Lila Agustina, S.H., M.Kn., M.M menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Yustisial.
25. Suwandi, S.H., M.Hum menjabat sebagai Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;
26. Dr. Sunarwan, S.H., M.Hum menjabat sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
27. Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H menjabat sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan pada Badan Pemulihan Aset;
28. Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
29. Abdullah Noer Deny, S.H., M.H menjabat sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
30. Saiful Bahri Siregar, S.H., M.H menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Penulis: DK/*
Editor: Milla
Malaysia Keluarkan Kombinasi Tak Biasa Hadapi Jepang Pada Thomas Cup 2026
Malaysia, GK.com – Dalam laga ketiga fase grup B Thomas Cup 2026, Rabu (29/04/2026), tim putra Malaysia akan menghadapi Jepang.
Kombinasi tak biasa ini terbilang dalam kondisi yang sudah aman. Karena dua kemenangan atas Finlandia dan Inggris telah memastikan mereka lolos ke babak 8 besar.
Status juara dalam pertandingan antara Malaysia dan Jepang pun diperebutkan, yang berhasil menang akan menjadi juara grup B, sedangkan yang kalah menempati posisi runner up.
Malaysia dengan menurunkan pasangan ganda putra terbaik mereka yaitu, Aaron Chia/Soh Wooi Yik yang akan dipasangkan dengan Tee Kai Wun sebagai ganda putra pertama.
Lalu Soh Wooi Yik akan berpasangan dengan Nur Izzuddin untuk posisi ganda putra kedua. (LR/DK)
Editor: Milla
13 Proyek Hilirisasi Fase 2 di Resmikan Presiden Prabowo
Cilacap, GK.com – Proyek hilirisasi fase 2 di beberapa wilayah di Indonesia dengan nilai estimasi investasi mencapai Rp 116 triliun diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Dalam pidatonya, Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan, ada 5 proyek sektor energi, 5 proyek mineral dan 3 proyek pertanian.
“Tadi sudah disebut hilirisasi tahap pertama ada 13 proyek di 13 lokasi, dan tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi 6 lagi proyek, lalu terus menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap ke 4, 5, 6, Insya Allah tahun ini juga,” ujar Prabowo di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu (29/04/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi atau BKPM sekligus CEO Danantara, Rosan P Roeslani menyatakan bahwa, groundbreaking diadakan secara serentak di 13 titik di wilayah Indonesia.
“Sebelumnya kita sudah melakukan hilirisasi Fase 1 pada Februari lalu (13 proyek). Proyek Fase 2 akan diresmikan. Dan masih ada fase ke- 3 yaitu ada 6 proyek hilirisasi, kalau kita jumlah ada sekitar 30-an proyek. Kita lihat proyek hlirisasi ini dalam nilai tambah, industri, dan penciptaan lapangan kerja. Akan mencapai 600 ribu orang,” kata Rosan di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/04/2026).
Berikut daftar lengkap 13 proyek hilirisasi fase 2:
Proyek 1-2:
Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline
BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)
Lokasi: Dumai (Riau), Cilacap (Jawa Tengah)
• Pengembangan kapasitas kilang gasoline pada fasilitas eksisting RU II Dumai dan RU
IV Cilacap dengan total kapasitas 62 MBSD yang ditargetkan onstream pada Q4 2030.
• Proyek ini mensubstitusi impor gasoline hingga 2 juta KL per tahun atau 9,47% gap
supply-demand nasional, mendukung pemenuhan Pertamax Series dari produksi
domestik, serta menurunkan impor produk sampingan termasuk propylene dan LPG.
• Proyek ini berkontribusi pada penguatan ketahanan energi nasional sekaligus
menjaga stabilitas harga energi, yang pada akhirnya mendukung daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Proyek 3-4-5:
Pembangunan Tangki Operasional BBM
BUMN Holding: PT Pertamina (Persero)
Lokasi: Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), Maumere (Nusa Tenggara Timur)
• Pengembangan tiga Terminal BBM di Palaran (37 ribu KL), Biak (46 ribu KL), dan Maumere (70 ribu KL) dengan total tambahan kapasitas 153 ribu KL, meningkatkan kapasitas penyimpanan nasional sebesar 3,1%.
• Dijalankan oleh Pertamina Patra Niaga dan ditargetkan onstream bertahap pada 2027 (Maumere) dan 2028 (Palaran, Biak).
• Proyek ini memperkuat keandalan distribusi energi, khususnya di wilayah Indonesia Timur, sehingga mendorong pemerataan pembangunan dan memperkecil kesenjangan harga antar wilayah.
Proyek 6:
Fasilitas Pengolahan Batu Bara menjadi DME
BUMN Holding: PT Pertamina (Persero), PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
Lokasi: Tanjung Enim (Sumatera Selatan)
• Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim, dengan PTBA sebagai operator dan Pertamina Patra Niaga sebagai o_taker.
• Proyek ini mensubstitusi impor LPG yang saat ini memenuhi 80% kebutuhan nasional.
• Selain memberikan efisiensi devisa, proyek ini memperkuat ketahanan energi domestik serta menciptakan peluang kerja baru dalam pengembangan industri hilir berbasis energi.
Proyek 7:
Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel
BUMN Holding/Mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. / Tsingshan Group
Lokasi: Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah)
• Pengembangan fasilitas produksi stainless steel slab berkapasitas 1,2 juta ton per tahun berbasis nikel lokal melalui proses peleburan dan pemurnian modern.
• Inisiatif ini meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja industri serta pertumbuhan ekonomi kawasan industri secara berkelanjutan.
Proyek 8:
Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal
BUMN Holding/Mitra: PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. / Xin Hai Group
Lokasi: Cilegon (Banten)
• Pengembangan fasilitas produksi steel slab berkapasitas 1,5 juta ton per tahun melalui peningkatan proses produksi dan modernisasi fasilitas existing untuk mencapai efisiensi operasional.
Sebagai bagian dari industri dasar, proyek ini memperkuat fondasi industrialisasi nasional serta mendukung efisiensi pembangunan infrastruktur dan peningkatan daya saing industri domestik.
Proyek 9:
Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton
BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Lokasi: Karawang (Jawa Barat)
• Pengembangan Aspal Buton diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan dari 5 ribu ton pada 2025 menjadi 300 ribu ton pada 2030.
• Proyek ini mendorong optimalisasi sumber daya lokal sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi daerah penghasil serta membuka peluang kerja di sektor konstruksi dan material.
Proyek 10:
Hilirisasi Tembaga dan Emas
BUMN Holding: PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero)
Lokasi: Gresik (Jawa Timur)
• Pengembangan fasilitas Brass Mill, Brass Cup, serta manufaktur logam mulia berbasis anode slime.
• Proyek ini memperkuat industri strategis nasional serta membuka peluang kerja bernilai tambah tinggi di sektor manufaktur logam.
Proyek 11:
Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel
BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Lokasi: Sei Mangkei (Sumatera Utara)
• Pengembangan klaster hilirisasi sawit melalui fasilitas oleofood dan biodiesel.
• Proyek ini meningkatkan nilai tambah komoditas sawit sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta penguatan ketahanan energi nasional.
Proyek 12:
Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin
BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)
• Pengembangan fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin.
• Proyek ini memperkuat ekonomi daerah berbasis komoditas unggulan serta meningkatkan pendapatan petani melalui produk bernilai tambah lebih tinggi.
Proyek 13:
Fasilitas Terpadu Kelapa
BUMN Holding: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
Lokasi: Maluku Tengah (Maluku)
• Pengembangan fasilitas pengolahan kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon.
• Proyek ini mendorong diversifikasi produk berbasis kelapa sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan memperluas akses ke pasar ekspor bernilai tinggi.
Untuk diketahui, pembangunan proyek hilirisasi fase 2 ini menjadi langkah dan strategi Pemerintah dalam mempercepat industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam, guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ketahanan energi nasional. (DK/*)