Kepri, GK.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 901 miliar selama Januari hingga Juli 2025. Jumlah tersebut setara 53 persen dari target Rp 1,7 triliun pada tahun ini.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyampaikan, capaian tersebut berasal dari berbagai sumber pendapatan, seperti retribusi jasa umum, pembagian dividen Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), serta pajak daerah. Salah satu penyumbang terbesar tetap berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Pemprov juga sedang mengupayakan optimalisasi potensi PAD lain, seperti retribusi alat, pajak air permukaan, dan air bawah tanah. Regulasi teknis sedang kami susun,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Selasa (5/8/2025).
Upaya peningkatan PAD juga dilakukan melalui program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang digelar sejak 1 Juli hingga 15 November 2025. Hingga awal Agustus, program tersebut telah menyumbang Rp 20 miliar ke kas daerah.
Meski demikian, optimalisasi PAD Kepri dinilai masih terfokus pada sektor daratan. Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengingatkan bahwa 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan memiliki potensi ekonomi maritim yang belum tergarap maksimal.
Ia mendorong Pemprov Kepri mengembangkan sektor perikanan budidaya berskala besar seperti yang dilakukan Arab Saudi, serta memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang transportasi laut.
“BUP Kepri bisa mengoperasikan kapal cepat tujuan internasional, seperti Singapura. Selain menjadi sumber PAD baru, kehadiran kapal milik daerah juga akan menekan harga tiket yang saat ini cukup tinggi”. ungkapnya.
Ditambahkan Wahyu, BUP Kepri saat ini memiliki saldo belasan miliar rupiah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal awal pengadaan armada laut. (hdm)