Kepri, GK.com – Berdasarkan data per 29 Desember 2022 yang dirilis Kementerian Dalam Negeri dan dibacakan daftarnya oleh Wamendagri John Wempi Wetipo pada akhir Rakor Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (02/01), Kepri berhasil menduduki peringkat pertama Provinsi dengan realisasi belanja APBD se- Indonesia Tahun Anggaran 2022 di angka 96,54 persen.
Upaya Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad untuk terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah ini tentunya membuahkan hasil. Mewakili Gubernur Kepri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Adi Prihantara yang mengikuti Rakor tersebut melalui video conference dari Ruang Rapat Sekda, Dompak mengatakan, capaian yang diperoleh Pemprov Kepri ini tentunya mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu, dimana sampai akhir tahun 2021, realisasi belanja Pemprov Kepri yang saat itu juga masuk 5 besar, yaitu mencapai angka 94,52 persen.
Sejalan dengan realisasi belanja, persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 juga mendapat capaian yang baik. Kepri menempati urutan ke- 5 dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan angka 107,00 persen. Kepri berada di bawah Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Saat itu, Adi menyampaikan apresiasinya kepada para pimpinan OPD, hingga jajaran pegawai yang telah bekerja keras merealisasikan APBD Kepri di tahun 2022 ini dengan baik.
Ia juga menyebut, rapat evaluasi realisasi APBD yang diinisiasi Gubernur Ansar secara rutin dan berkala telah dilaksanakan sepanjang tahun menjadi salah satu kunci pencapaian ini.
“Untuk itu, jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat dan tepat,” kata Adi.
Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS Kepri di hari yang sama, Provinsi Kepulauan Riau diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29. Inflasi terjadi karena kenaikan IHK dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 di Desember 2022.
Tentunya angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah se- Sumatera setelah Bangka Belitung dan Lampung yoy di Bulan Desember ini.
“Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau yakni, Operasi Pasar Murah di Kota Batam dilakukan sebanyak 8 kali (Pemprov Kepri 5 kali & Pemkot Batam 3 kali), di Kota Tanjungpinang dilaksanakan 1 kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak 2 kali. Melakukan koordinasi Rapat TPID di Kota Batam, Tanjunginang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga ke pedagang pasar,” terang Adi.
Dari rilis itu, diketahui berdasarkan kedua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau, tercatat Kota Batam menyumbang inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang cukup rendah sebesar 4,96 persen dibawah angka Nasional, 5,51 persen. (ron/red).
Editor : Milla
