Beranda Hukrim Hasil Korupsi 5,6 Milyar di Serahkan ke Kas Daerah Karimun

Hasil Korupsi 5,6 Milyar di Serahkan ke Kas Daerah Karimun

131
0
Kejari Karimun saat menyerakan hasil korupsi 5,6 Milyar kepada Kas Daerah
Kejari Karimun saat menyerakan hasil korupsi 5,6 Milyar kepada Kas Daerah

Karimun, Gk.com –Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Balai Karimun mengelar konfrensi Pers terkait pengembalian kerugian keuangan Negara dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran seketariat DPRD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran (TA) 2020.

Bertempat di Aula Kajari yang di hadiri oleh Kepala Kejari Melinda, S.H, perwakilan Sekda Karimun Fajar Horison, perwakilan Cabang Bank Riau Kepri, serta perwakilan dari Inspektorat Karimun.

Saat ditemui para awak Media, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) T. Andesta, S.H mengatakan telah dilaksanakan pemulihan keuangan Negara yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk masuk ke dalam kas Daerah.

“Hari ini telah di serahkan uang dengan jumlah Rp. 5.674.775.869,- (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) kepada Daerah. Dengan adanya pengembalian uang ini tentunya diharapkan akan bermanfaat untuk Daerah,” tutur Andesta, Kamis (11/11/2021) sekitar pukul 10.00 Wib.

Sebelumnya, Kejari Karimun menetapkan  bendahara pengeluaran dewan atas nama Hera Herma Novianti sebagai tersangka.

“Sepanjang proses penyelidikan sampai saat ini, kami belum menemukan tersangka lainnya, kita lihat hasil keputusan sidang nanti, tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Sementara untuk modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara merekayasa surat Dokumen Permintaan Pembayaran (SPP LS) gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota dewan, dan memalsukan tanda tangan Seketaris Dewan”. paparnya.

“Adapun pasal yang ditetapkan yaitu pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. jelas Kejari Karimun. (IWD).

Editor : Milla