Beranda Hukrim Dugaan Kolusi Pelanggaran Perda di Bintan Libatkan Berbagai Pihak

Dugaan Kolusi Pelanggaran Perda di Bintan Libatkan Berbagai Pihak

1098
0

Bintan, GK.com – Penegakan peraturan perundang – undangan terkait bangunan di Wilayah Kabupaten Bintan pada masa Pemerintahan Bupati Apri Sujadi, disinyalir sarat Kolusi (pemufakatan bersama untuk melawan hukum oleh Penyelenggara Negara-red) yang mengakibatkan terhambatnya proses sanksi administrasi dan pembongkaran oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan terhadap pengerjaan bangunan dua lantai di Wilayah Gesek, yang diduga kuat melanggar Peraturan Daerah (Perda) tentang IMB dan RTRW Bintan, serta ketentuan Bangunan Gedung yang diatur oleh PP 36 tahun 2005 (diubah PP 16 tahun 2021) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kendati tim Satpol PP telah memberikan surat teguran untuk penghentian kegiatan pembangunan pada pertengahan bulan April lalu, namun teguran tersebut tidak berlaku dan pengerjaan Gedung tetap terus berjalan hingga kini nyaris rampung.

“Kalau saya secara pribadi, berkaitan dengan kasus di Gesek itu, jangankan segel, saya robohkan bila perlu,” kata Kabid Perda Satpol PP Bintan, Ardian
kepada Media ini, (22/04/2021).

Bebasnya aktifitas pembangunan Gedung yang melanggar aturan itu dari aksi penghentian dan penyegelan menjadi keluhan oleh tim Satpol PP disebabkan adanya intervensi dari pihak legislatif Bintan.

Atas dugaan intervensi yang menghalangi ditegakkannya peraturan di Wilayah Bintan oleh tim Satpol PP, Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo mengaku dirinya mendukung berlangsungnya pembangunan Gedung yang melanggar ketentuan tersebut (non IMB dan non sepadan).

“Saya tidak ada masalah jika warga mendirikan rumah meskipun IMB sedang diurus, silakan ditulis saja, bahwasannya saya setujui warga mendirikan rumah tersebut,” ujar Agus Wibowo via Whatsapp kepada tim GK.

Lebih detail Agus Wibowo menjelaskan, kendala tahapan proses yang terjadi atas bangunan tersebut, salah satunya tidak adanya tanda tangan persetujuan dari tetangga (sepadan) sebagai salah satu syarat pengurusan IMB.

“Sebenarnya, sertifikat hak milik pemilik bangunan sudah ada, namun tetangga tidak mau taken (tanda tangan), padahal secara normatif pemilik bangunan sudah mengajukan pengurusan. Bangunan ini bukan untuk usaha atau untuk apa, ini untuk tempat tinggal dan sudah ada proses mediasi terkait pembangunan ini di Kecamatan setempat,” jelasnya.

“Untuk warga membangun tempat tinggal namun dipersulit karena salah satu tetangga ada yang tidak teken pada pengurusan tersebut, saya siap pasang badan,” tegas Agus, sekitar Pukul 15.10 Wib melalui via Telepon.

Pemufakatan Bersama Bergulirnya Berkas Pengajuan IMB Bergulir Tanpa Tanda Tangan Warga

Kendati tanpa tanda tangan warga sepadan, berkas pengajuan IMB tetap di proses oleh Pemerintah Kabupaten Bintan. Berjalannya status pengajuan perizinan tanpa melengkapi persyaratan ini, tidak hanya diungkapkan oleh Ketua DPRD Bintan, termasuk oleh pejabat di Instansi yang terkait langsung dalam tahapan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Camat Toapaya, Nepy Purwanto saat dikonfirmasi di Kantornya, Jumat pagi (23/04), menjelaskan adanya permasalahan dalam pembangunan Gedung dua lantai tersebut. Menurut Nepy, kondisi bangunan tanpa jarak sepadan dengan tetangga yang semakin tinggi mengakibatkan air kucuran hujan dari atap tidak memiliki saluran pembuangan, sehingga masuk ke area tetangga dan menimbulkan polemik serta protes karena ketidaknyamanan.

Terkait IMB, Nepy menuturkan bahwa, pemilik bangunan dua lantai sudah proses pengurusan sejak dua minggu belakangan ini, dan telah sampai ke tahap Tata Ruang.

“Kalau buat IMB harus sesuai dengan sertifikat tanah, dan sertifikatnya atas nama Silviani, IMB tidak bisa diurus apabila tidak ada setipikat,” terangnya.

Secara terpisah. Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang PU Bintan, Dulfikar Ali Achmad, ST, MT, kepada GK, Kamis (22/04) membenarkan adanya berkas pengajuan IMB atas Bangunan di Gesek, dan sudah masuk ke bagian Tata Ruang.

Konfirmasi selanjutnya dilakukan tim GK kepada Dulfikar Ali Achmad pada hari Selasa (11/05). Menurut Dulfikar, Wilayah bangunan sesuai peruntukkannya dalam Tata Ruang, untuk pemukiman.“Sedangkan untuk teknis bangunannya, sesuai dengan tupoksi dalam menyampaikan, silahkan ke bidang Bina Kontruksi,” ucap Dulfikar sekitar Pukul 10.24 Wib.

Selanjutnya. Hasil konfirmasi tim GK Kepada Seksi Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan, Feri. Ternyata Feri mengaku belum ada menerima berkas tersebut.

“Untuk saat ini (11/05/2021) berkas belum sampai di bidang kami, mungkin ada kendala administrasi, karena belum masuk ke kita, kami belum bisa memberi keterangan, karena kami juga belum tau bentuknya seperti apa,” tutur Feri.

Feri lantas menjelaskan secara prosedural tahapan pengurusan IMB, yakni melalui PTSP, kemudian ke Dinas PU, lalu kembali lagi ke PTSP, dan diakuinya belum menerima berkas tersebut, serta belum melakukan peninjauan ke lokasi yang dibangun.

Dari pengakuan para pejabat terkait, status berkas pengajuan IMB tidak di dukung tanda tangan warga sepadan di lokasi bangunan tersebut. Anehnya, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bintan, Alfeni Harmi, saat dikonfirmasi pada hari Jum’at (16/4) pagi, mengaku bahwa pemilik bangunam dua lantai tersebut belum pernah mengurus izin ke DPMPTSP Kabupaten Bintan.

Pembangunan Mendapatkan Penolakan Warga.

Terkait pembangunan Gedung dua lantai tersebut, diketahui mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Menurut tetangga yang bersepadan langsung dengan bangunan tersebut. Pihaknya mengalami kerugian akibat berdirinya bangunan tersebut, dan mengaku bahwa pihaknya (dirinya dan orang tuanya) tidak mau menandatangani surat yang diajukan untuk persetujuan kepengurusan IMB.

“Kami larang mereka supaya tidak melewati wilayah kami untuk pelester dinding, tetapi mereka tetap pelester juga. Sekarang atap kami bocor dan hanya ditambal-tambal saja, tidak ada perbaikan atau ganti rugi. Belum lagi atap pinggir kami dengan sengaja dipotong karena bangunan tersebut telah melewati batas sepadan,” kata Vence.

Menurut Vence, bila dalam dokumen Izin Warga untuk pengurusan IMB ada tanda tangan dari orang tuanya maupun dirinya, maka dapat dipastikan tanda tangan tersebut itu palsu.

“Waktu itu, orang dari Camat ada buat surat, itu waktu atap saya dipotong. Waktu untuk pengajuan IMB, saya dan orang tua saya tidak ada tanda tangan. Kalau ada, itu palsu,” tegas Vence.

Integritas Bupati Menegakkan Perda Diragukan.

Terkait lemahnya penindakan Pemkab Bintan terhadap oknum pelaku pelanggar aturan di Wilayah Kabupaten Bintan, Media Gerbang Nusantara melakukan upaya konfirmasi secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Bintan, Apri Sujadi melalui surat elektronik ke email Diskominfo Bintan, dan melalui surat secara langsung diantar pada tanggal 11 Mei 2021 lalu.

Sedangkan, Kepala Dinas Kominfo Bintan, Aupa Samake, saat dihubungi via ponsel mengatakan keterlambatan Bupati menjawab wawancara yang diajukan, disebabkan padatnya jadwal Bupati.

“Berkaitan IMB ini kan memang harusnya kepada OPD terkait. Coba kirimkan lagi PDF surat yang pernah dikirim ke email kami. Akhir-akhir ini jadwal kegiatan Bapak memang agak berkurang, nanti kita coba atur waktunya dulu ya”. kata Aupa, Selasa (25/05).

Lanjut Aupa menerangkan bahwa semestinya kebijakan kembali lagi kepada Kepala Daerah. Baginya, apabila menyalahi prosedur, maka harusnya ada sanksi. (tim).

Editor : Dina