Karimun, GK.com – Kelangkaan gas LPG 3 Kilogram (Kg) di Pulau Karimun membuat Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M Yusuf Sirat meminta dan mendesak pihak PT Pertamina (Persero) dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan ESDM Karimun harus bertanggungjawab atas kelangkaan Elpiji 3 Kg di pasaran dua pekan menjelang masuknya bulan suci Ramadhan.
“PT Pertamina dan Disperindag harus Bertanggungjawab soal ketersediaan dan pendistribusian gas Elpiji 3 Kg yang saat ini terjadi kelangkaan dan sulit didapatkan. Kita minta tindak tegasnya dalam melakukan pengawasan bila terjadi indikasi penyelewengan dan mencari pokok permasalahan sebenarnya serta dicarikan solusinya,” tegas Yusuf Sirat, Kamis (1/4).
Kemudian Dirinya juga mengatakan bahwa, saat ini masyarakat sudah mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19 ditambah lagi masalah kesulitan ekonomi, jadi jangan buat masyarakat tambah susah lagi
“Kelangkaan gas Elpiji khususnya 3 Kg yang merupakan jatah masyarakat bawah harus segera diatasi, jangan biarkan masyarakat terus menjerit,” tuturnya.
Tak hanya Ketua DPRD Karimun, namun, Sri Rezeki selaku Komisi III DPRD Kabupaten Karimun juga menegaskan, jika Pemkab Karimun dan Pertamina tidak segera merespon persoalan yang terjadi di akar rumput, maka dikhawatirkan bisa memicu permasalahan sosial.
“Harus ditemukan segera dimana akar permasalahannya dan dicarikan cepat solusinya. Masyarakat sangat berharap kebutuhan gas rumah tangga yang saat ini sangat langka dan sulit didapat. Ini harus secepat mungkin bisa diatasi. Kelemahan Pemerintah atau Pertamina yang tidak mampu mengendalikan harga gas LPG selama ini salah satunya disebabkan akibat lemahnya pengawasan atau monitoring dalam pendistribusiannya, khususnya di tingkat pangkalan,” tegas Sri Rezeki.
“Akibatnya, tidak menutup kemungkinan akan adanya agen dan distributor hingga di tingkat pangkalan yang nakal dengan melakukan penimbunan untuk mengambil keuntungan sepihak. Karena ini sudah jelas kelangkaannya diakibatkan oleh mereka, ada indikasi penimbunan yang perlu ditelusuri. Jika ditemukan penyimpangan cabut izin nya segera. Jangan masyarakat miskin terus jadi korban,” ujarnya.
Kemudian Pihaknya meminta, kepada masyarakat kategori mampu mau pun pelaku usaha katagori besar agar tidak menggunakan gas Elpiji subsidi ukuran 3Kg tersebut demi keuntungan semata.
“Kami minta kepada masyarakat golongan mampu untuk jangan gunakan gas subsidi ini, misalnya toke besar mau hanya untung saja jangan pakai gas itu, dan untuk ini kami akan terus berkoordinasi mengatasi atas kelangkaan gas Elpiji yang terjadi di Pulau Karimun ini”. tukasnya (*)
Editor : Dina
Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Pulau Karimun Jadi Sorotan DPRD Karimun
