Beranda Hukrim Dimana Peran Penegak Hukum Dalam Memberantas Perjudian di Kota Batam Dan Karimun...

Dimana Peran Penegak Hukum Dalam Memberantas Perjudian di Kota Batam Dan Karimun ?

269
0

Kepri, GK.com – Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 ayat (1) Perjudian adalah hal yang di larang dalam Undang-Undang.

Pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303 dapat dikenakan Ancaman Pidana Penjara paling lama sepuluh (10) Tahun atau Pidana Denda paling banyak Rp  25.000.000,-.

 KUHP pasal 303 ayat 3 juga menjelaskan mengenai main Judi.

Salah satu tempat permaina di Kota Batam yang diduga mengandung Perjudian.

Namun yang menjadi pertanyaan, apakah permainan ketangkasan seperti Gelanggang Permainan (Gelper), Bola Pimpong, dan Kim di Kota Batam serta Karimun termasuk kategori Judi ?

Untuk diketahui, Kota Batam adalah Kota penyumbang pasien Covid-19 terbanyak di Kepri, bahkan baru-baru ini, Kabupaten Karimun yang semula sempat menyandang Daerah berzona Hijau, kini juga telah menyumbang satu orang pasien meninggal dunia untuk pertama kalinya di Wilayah tersebut akibat Covid-19.

Dapat kita lihat bersama, hampir merata di setiap sudut Kota Batam berdirinya tempat-tempat Gelanggang Permainan (Gelper), Bola Pimpong, dan Kim yang di duga mengandung unsur Perjudian buka leluasa tanpa adanya aturan yang jelas dari Pemerintah Daerah dan Aparat setempat, begitu juga untuk di Wilayah Kabupaten Karimun, bahkan tanpa sungkan, tempat-tempat tersebut seolah sengaja dibuka ditempat-tempat terbuka seperti Mall dan pujasera/tempat makan. Parahnya lagi, tempat permainan Judi besar seperti Casino pun di duga telah hadir di Kota Batam.

Kembali mengutip Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Disebutkan bahwa permainan Judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung, bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

KUHP sebagai Lex Generalis (hukum yang bersifat umum) memang tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai kegiatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai “Judi”. Namun, selain KUHP, ada ketentuan-ketentuan lain yang bersifat lebih khusus (Lex Specialis) yang dapat kita rujuk untuk mengerti lebih jauh mengenai larangan kegiatan Perjudian, yaitu pada Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksananya.

Pertanyaan kita bersama, Apakah Gelangang Permainan (Gelper), Bola Pimpong, Kim, serta Casino di Kota Batam dan Karimun tidak ada unsur perjudianya seperti yang di jelaskan dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagai peraturan pelaksananya.

Kemanakah Aparat dan Pemda setempat, kenapa justru disaat Covid-19 di Kepri ini merebak, tempat-tempat yang di duga mengandung Perjudian seolah dipelihara dan sengaja dilakukan pembiaran ?

Kenapa seolah sulit bagi para penegak hukum menertibkannnya, bukankah jelas didalam intruksi Presiden RI dan Kapolri tegas mengintrusi keras larangan untuk mengumpulkan orang banyak (berkerumun). (Tim).

Editor : Milla