Beranda Advetorial BLK di Tanjungpinang Vakum, Komisi IV DPRD Kepri Minta Pemerintah Aktifkan Kembali

BLK di Tanjungpinang Vakum, Komisi IV DPRD Kepri Minta Pemerintah Aktifkan Kembali

269
0

Dompak, GK.com – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepri agar mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja (BLK) di Tanjungpinang yang saat ini sedang vakum.

Permintaan tersebut, disampaikan Wahyu Wahyudin saat ditemui Awak Media ini usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kepri, Selasa (30/6) siang.

“BLK ini harus diaktifkan kembali, guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Provinsi Kepri, sehingga menjadi lebih baik dengan sistem yang terbaru,” ucapnya.

“Banyak para pekerja yang merupakan pendatang dari luar Provinsi Kepri, kemudian mengaku tinggal daerah tersebut dengan pindah alamat, sehingga warga Kepri yang tinggal lebih lama atau putra putri daerah sampai saat ini masih nganggur,” ungkap Wahyu.

Dikesempatan itu, Anggota Komisi IV DPRD Kepri ini berharap kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan agar dapat bekerjasama untuk memperhatikan BLK, karena yang dapat memanfaatkan BLK tersebut tidak hanya anak lulusan SMA dan SMK saja.

“BLK ini harus bertaraf Internasional, mau tidak mau kalau Kepri ini ingin maju harus seperti itu, karena kalau BLK ini dapat berjalan dengan lancar, bisa dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang pendidikannya hanya lulusan SD atau SMP,” tuturnya.

Wahyu juga menyebutkan kalau memang Provinsi Kepri ini 96% terdiri dari kelautan, harusnya BLK juga mengadakan pelatihan yang berhubungan dengan potensi daerah, seperti pelatihan tentang kelautan atau navigasi, ataupun pelatihan budidaya, baik itu ikan, kepiting atau yang lainnya.

“Selain itu, dalam pelatihannya juga harus memperhatikan kebutuhan keahlian dari pihak ketiga atau Perusahaan yang bekerjasama dengan BLK,” kata Wahyu.

“Selama ini perusahaan-perusahaan yang ada tidak mau merekrut hasil dari BLK karena, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak Swasta atau Perusahaan yang dituju, seharusnya Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan menanyakan ke pihak Swasta, terkait apa yang dibutuhkan, sehingga mampu menyediakan SDM yang mempunyai kemampuan atau skill yang bagus”. pungkasnya. (Mis).

Editor : Febri