Beranda Kepulauan Riau Karimun PLN Blokir Aliran Listrik Warga Secara Sepihak, DPRD Karimun Minta Disurati Untuk...

PLN Blokir Aliran Listrik Warga Secara Sepihak, DPRD Karimun Minta Disurati Untuk di Tindaklanjuti

137
0

Karimun, GK.com – Seorang warga Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur merasa kecewa akan pemblokiran dan pemutusan aliran listrik yang menurutnya dilakukan sepihak oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Rayon Tanjung Balai Karimun, tanpa adanya pemberitahuan.

Menurut informasi yang terima Media ini, Listrik Token yang baru digunakan selama 2 bulan setelah diganti dengan Listrik Pascabayar (Listrik Meteran Lama) oleh warga tersebut, mempunyai denda sekitar Rp 13.000,- ketika masih menggunakan Listrik Pascabayar. Namun, pihak PT. PLN Persero Tanjung Balai Karimun tidak mengkonfirmasi maupun menyampaikan pemberitahuan kepada warga tersebut dan tiba-tiba melakukan pemblokiran.

Saat itu, kepada Media ini, Rasyid menjelaskan bahwa, ”ketika listrik saya padam, anak saya membeli pulsa listrik, bahkan sudah 6 tempat pengisian listrik token anak saya kunjungi. Namun anehnya pada saat pengisian tidak bisa,” terangnya, Senin (15/06) sekitar pukul 10.30 Wib.

Saat dipertanyakan kepada Unit Pelayanan PLN yang berada di Jalan Jendral Sudirman, ternyata diketahui bahwa, token rumahnya memiliki hutang di meteran lama sekitar Rp 13.000,- sehingga diblokir dan tidak dapat digunakan sebelum membayar denda.

“Inilah yang sangat saya kesalkan kepada pihak PLN, kenapa pada saat digantinya meteran lama ke Token Listrik tidak ada diberitahukan saya masih ada hutang ?, kenapa setelah berjalan 2 bulan Token Listrik ini tiba-tiba diblokir dan setelah saya jumpai pihak PLN, baru mereka menyampaikannya ?, kasihan dengan anak cucu saya yang kepanasan dan bergelapan dimalam hari,” kesalnya.

Disampaikan Rasyid, saat mereka menggunakan meteran lama, memang memiliki kendala untuk membayar tagihan listrik. Namun parahnya, dari tanggal 01s/d 05 bulan depan, perhitungan pihak PLN masuk dalam hitungan 2 bulan. Dimana dalam tagihan listriknya dihitung 1 bulan mulai dari tanggal 01 sampai tanggal 20.

“Sedangkan dari tanggal 20 ke tanggal 05 yang mana seharusnya belum mencapai perhitungan 1 bulan, tetapi pihak PLN meminta dibayarkan 2 bulan tagihan listrik sekitar Rp 1 juta ke Kantor Pos. Namun karena kami orang susah, kami meminta tempo untuk pembayaran tagihan listrik itu, dan tanpa ada kompensasi dari pihak PLN, mereka mencabut meteran lama pada tanggal 06 sekitar pukul 09.00 pagi,” jelasnya.

Lanjut Rasyid, setelah dibayarkan tagihan listrik di sore harinya oleh anak saya sebesar Rp 1 juta lebih, baru mereka memasang Token tersebut. Menjelang 2 bulan digunakan, Token ini kenapa kami masih mempunyai hutang sebanyak Rp 13 ribu ini ?, tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan diblokir oleh pihak PLN.

“Waktu saya datang ke Kantor PT. PLN Persero Tanjung Balai Karimun dan menjelaskan apa yang terjadi, barulah mereka mengaktifkan kembali Token Listrik saya setelah membayar denda, dan saya meminta pertanggungjawaban pihak PLN atas apa yang menjadi kerugian saya, sekaligus berharap hal ini jangan sampai terulang kembali, baik kepada saya, maupun warga lainnya,” harapnya.

Menanggapi kejadian tersebut, diwaktu yang berbeda, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Karimun, Rasno, SE., M.Si., meminta agar mensurati ke Pimpinan DPRD Karimun terkait permasalahan yang terjadi, dan menunggu arahannya kepada Komisi yang sesuai dengan bidangnya untuk menemukan jalan keluar.

“Kelanjutannya nanti tergantung dari Komisi terkait, apakah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau langsung menemui pihak PLN untuk menyelesaikan hal tersebut mengenai tuntutan yang diminta korban. Setelah itu baru diambil kesimpulan oleh Pimpinan Rapat”. kata Rasno di Ruang Kerjanya, Senin (15/06) sore.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan UU/30/2009 yang mengatur salah satu hak konsumen tenaga listrik, yaitu mendapatkan tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan baik.

Sedangkan hak konsumen tenaga listrik keseluruhan pada huruf E dijelaskan bahwa, mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik.

Berdasarkan informasi yang diterima Media ini, dalam pembayaran rekening listrik dapat dilakukan pada tanggal 03 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Apabila melewati dari waktu pembayaran yang telah ditetapkan, maka pelanggan akan dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara (dibawah 30 hari) yang disertai dengan biaya keterlambatan, dan pembongkaran rampung (apabila melebihi 60 hari). Sedangkan yang dialami Korban, dilakukan pembongkaran Listrik Pascabayar dibawah 60 hari.

Hingga berita diterbitkan, pihak PT. PLN Persero Tanjung Balai Karimun sendiri belum bisa ditemui oleh Media ini untuk dapat di konfirmasi terkait persoalan tersebut. (KR).

Editor : Febri