Batam, GK.com – Forum Komunikasi (Forkom) warga se-Jawa Tengah di Kota Batam mengadakan pertemuan silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, SH, MH, yang juga merupakan Ketua Umum Forkom se-Jateng.
Pertemuan tersebut dilaksanakan di Ruang rapat Pimpinan DPRD Kota Batam pada hari Rabu, (15/11/2023).
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mempererat hubungan antara warga Jateng yang tinggal di Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, serta untuk saling mengenal antara berbagai Paguyuban yang ada di sana.
Hal ini disampaikan oleh Nuryanto, yang akrab disapa Caknur, sebagai Ketua Umum Forkom se-Jateng. (***)
Forkom se-Jateng Gelar Silaturahmi dengan Ketua DPRD Kota Batam
Kemenkumham Raih Penghargaan Kedua Germas Award Tahun 2023
Jakarta, GK.com – Diterima oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Reformasi Birokrasi Bapak Asep Kurnia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerima Penghargaan terbaik ke dua dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Award Tahun 2023.
Bertempat di Ruang Heritage Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta pada Selasa (14/11/2024), Kemenkumham terpilih berdasarkan hasil penilaian dari Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), para Tim Pakar dan Tim Penilai selama tiga bulan.
Untuk informasi, Germas Award 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Germas merupakan tindak lanjut dari Inpres nomor 1 Tahun 2017, dimana mengajak seluruh K/L maupun Pemerintah Daerah untuk mendorong komitmen bersama membangun kebudayaan untuk hidup sehat.
Penghargaan Germas Award merupakan apresiasi kepada Kementerian dan Lembaga, serta Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan Germas di masing-masing Instansi sebagai langka konkrit Pimpinan Lembaga dalam upaya mencegah penyakit tidak menular, dan meningkatkan derajat kesehatan karyawan. Melalui Germas Award, harapannya akan menjadi budaya preventif menekan angka kesakitan dimasyarakat. (*).
Editor : Sai
Pemko Dan DPRD Batam Sahkan APBD 2024 Rp 3,5 Triliun
Batam, GK.com – Pemko Batam dan DPRD Batam menyepakati persetujuan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda. Muhammad Rudi selaku Wali Kota Batam mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Banggar DPRD Batam yang telah berdiskusi dengan TAPD tentang Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024.
“Sehingga hari ini dapat rampung sesuai dengan agenda dan jadwal yang ditentukan. Selanjutnya akan dikirimkan kepada Gubernur Kepri untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Rudi, Rabu (15/11/2023).
Masukkan dan saran yang diberikan oleh anggota DPRD Batam, baik saat penyampaian pandangan umum maupun saat pembahasan Komisi dan Banggar telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah mendengar dan memperhatikan Laporan Banggar DPRD Kota Batam terhadap Ranperda APBD Kota Batam TA 2024, Pemko Batam sepakat atas Ranperda APBD Kota Batam TA 2024 untuk disahkan menjadi Perda APBD Kota Batam TA 2024.
“Pada kesempatan ini, kami ingatkan kepada seluruh SKPD penghasil untuk bekerja secara optimal agar target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 dapat dicapai,” harap Rudi.
Selain itu, kepada seluruh SKPD agar secepatnya menyiapkan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam.
Sementara itu, Muhammad Kamaluddin, Wakil Ketua I DPRD Batam, melaporkan bahwa rancangan APBD Kota Batam TA 2024 adalah Rp 3.536.328.182.818. Struktur APBD Kota Batam TA 2024 antara lain pendapatan daerah dan pembiayaan pada Ranperda APBD TA 2024 awalnya sebesar Rp 3.467.400.403.294 berubah menjadi Rp 3.536.328.182.818.
Mengalami peningkatan disebabkan dari pendapatan transfer DAU sebesar Rp 68.927.779.524. Sehingga pendapatan pada Ranperda APBD Tahun 2024 yang awalnya sebesar Rp 3.372.400.403.294. mengalami peningkatan menjadi Rp 3.441.328.182.818.
“Kemudian, belanja daerah dalam Ranperda APBD tahun 2024 sebesar Rp3.536.328.182.818″. katanya.
Lalu dalam APBD Tahun 2024, jumlah Pembiayaan Rp 95,000,000,000 dengan Rencana Pendapatan Daerah Kota Batam TA 2024 sebesar Rp 3.441.328.182.818, dan Belanja Daerah Rp 3.536.328.182.818.
Maka sesuai dengan perundang-undangan yang menganut sistem keuangan APBD yang seimbang antara Pendapatan dan Belanja, maka di seimbangkan oleh pembiayaan Rp 95,000,000,000. (*).
SMAN 1 Toapaya Siapkan Siswa dengan Keterampilan Vokasi
Bintan, GK.com – SMAN 1 Toapaya memiliki program vokasi yang meliputi pembuatan sabun mandi, sabun cuci, dan lilin aromaterapi. Program ini bertujuan untuk menyiapkan siswa menjadi generasi yang siap menghadapi masa depan.
Dijelaskan Kepala SMAN 1 Toapaya Armaisal, kegiatan kewirausahaan ini dilakukan untuk memberikan bekal kepada siswa yang akan lulus.
“Produk yang kami buat sudah tersebar di daerah sekitar, bahkan pernah ikut pameran Dekranasda,” ujar Armaisal di Ruang kerjanya, Rabu (15/11/2023).
Armaisal menuturkan bahwa selain belajar teori umum, siswa juga mendapatkan praktek lapangan seperti di SMK.
“Kami mengirimkan 10 siswa secara bergilir untuk magang di Hotel kawasan kawal. Mereka juga mendapat gaji dari pihak hotel. Sebelum magang, kami memberikan materi teori terlebih dahulu, sehingga siswa tidak hanya tahu teorinya saja, tetapi juga bisa mempraktikkannya,” ungkapnya sekitar pukul 11.00 WIB.
Menurut Armaisal, program vokasi ini penting, karena sekitar 26% siswa tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Dengan memberikan keterampilan vokasi, kami ingin membuka peluang bagi siswa di daerah kami,” tambahnya.
Armaisal juga mengungkapkan bahwa Sekolahnya mendapat dana Bos Kinerja sebagai modal untuk menjalankan program kewirausahaan ini.
“Ini adalah salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah untuk Sekolah penggerak”. tuturnya. ( NDY)
Diduga Korupsi Berjamaah, Pejabat DPRD Kepri Kompak Tidak Menjawab Pertanyaan
Kepri, GK.com – Ratusan tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Riau (Kepri) diduga terlibat korupsi. Mereka menerima gaji dari Negara, padahal tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai honorer. Bahkan, ada yang tidak pernah diterima sebagai honorer, tapi sudah terdaftar di BPJS.
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, karena gagal menjadi honorer di Sekretariat DPRD Kepri pada tahun 2021 lalu. Mereka menemukan data mereka sudah terdaftar sebagai honorer di BPJS, sehingga tidak bisa melamar pekerjaan di tempat lain.
Menanggapi laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa ada indikasi kuat adanya korupsi dalam perekrutan dan pembayaran gaji honorer DPRD Kepri.
“Kami menemukan fakta-fakta yang mencurigakan, seperti ada honorer yang tidak bekerja sama sekali, ada yang tidak beroperasional, ada yang mendaftarkan sopir, pembantu pribadinya sebagai honorer, dan lain-lain,” ucap Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Nasriadi, Kamis (09/11/2023).
Menurut Nasriadi, kasus ini terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, ada 197 orang yang direkrut sebagai honorer. Pada tahun 2022 dan 2023, ada 219 orang. Jumlah ini jauh melebihi kebutuhan yang sebenarnya.
“Padahal, Gubernur sudah melarang penerimaan honorer, tapi masih saja di langgar. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan uang Negara,” tegas Nasriadi.
Hingga saat ini, Ditreskrimsus Polda Kepri sudah memeriksa sekitar 20 orang saksi, baik dari pihak yang pernah mendaftar sebagai honorer, maupun dari pihak internal di bagian keuangan dan rekrutmen.
“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dan kami akan terus mengusutnya. Kami tidak akan segan-segan menetapkan tersangka jika ada bukti yang cukup”. tegas Nasriadi lagi.
Sementara itu, hingga berita ini di tayangkan, baik Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Sekwan DPRD Kepri martin Luther Maromon, serta Kabag Umum dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kepri Isnaini Bayu Wibowo saat di konfirmasi oleh Media ini melalui pesan Whatsapp belum menjawab. (*/ry).
Pimpin TPID Kepri Dalam High Level Meeting Bersama TPID DKI Jakarta, ini yang di Paparkan Ansar
Jakarta, GK.com – Mengambil tema “Pengendalian Harga Pangan Di Daerah Non Penghasilan”, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memimpin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kepri melaksanakan high level meeting bersama TPID Provinsi DKI Jakarta.
Untuk diketahui, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 lalu, mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Provinsi terbaik dalam pengendalian Inflasi, serta memperoleh insentif Fiskal periode pertama dan kedua. Inflasi DKI Jakarta pada Oktober 2023 sebesar 2,08% (years-on-years) lebih rendah dari inflasi Nasioal 2,56% (years-on-years).
Dalam pemaparannya, Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Sri Haryati menyampaikan strategi yang dilakukan Pemprov DKI, dalam hal ini TPID DKI Jakarta mengendalikan Inflasi di wilayah DKI adalah dengan melaksanakan Program yang terencana pada alokasi anggaran, termasuk optimalisasi Peran BUMD, Sinergi, dan Kolaborasi antara TPID DKI Jakarta dengan berbagai Kementerian Lembaga.
“Kemudian BUMD dengan bisnis yang fokus dan di kelola secara Profesional, menciptakan distribusi yang luas, serta penyelenggaraan operasi pasar murah dan pangan bersubsidi diselenggarakan secara merata,” ungkapnya.
Sebagai informasi, inflasi Provinsi Kepri pada bulan Oktober 2023 sebesar 2,46% (years-on-years). Sampai saat ini inflasi Provinsi Kepri masih dalam kondisi stabil yang juga masih di bawah rata-rata inflasi Nasioal yang berada di angka 2,56%.
Terdapat beberapa komoditi inflasi, dan yang mendominasi adalah komodoti cabai, dimana jumlah produksinya sekitar 7.110 Ton/Tahun dengan jumlah kebutuhan sekitar 8.202 Ton, terdapat defisit sekitar 1.091 Ton.
Adapun Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan langkah kolaborasi strategis yang dilakukan Provinsi Kepulauan Riau dalam mengendalikan Inflasi.
Di antaranya, melaksanakan pemantauan dan pengawasan secara rutin, operasi pasar yang dilaksanakan sebanyak 63 kali pada tahun 2023 dan GPM (Gerakan Pangan Murah) yang dilaksanakan sebanyak 44 kali pada tahun 2023.
“Lalu mengoptimalkan informasi melalui aplikasi harga bahan pokok harian dalam betuk website dan melaksanakan business Matching pelaku usaha dan distributor via virtual. Bersama Bank Indonesia mengoptimalkan Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) Kepri 2023 dengan tema sinergi dan inovasi untuk ketahanan pangan Nasional melalui Program Kepri Bersahabat,” terang Ansar.
Lalu, Ansar menambahkan, melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD), komunikasi terkait ekspektasi inflasi di masyarakat, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait kesiapan Moda Angkutan Laut dan udara dalam menyambut hari libur Nasional dan hari besar keagamaan, serta monitoring stok dan pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
“Kemudian bersama Badan Pangan Nasional (BAPANAS) menghadirkan Cold Storage Komoditi Cabai dengan kapasitas 7,5 Ton dengan masa simpan bahan pangan hingga 3 bulan. Pemberian bantuan pertanian berupa Traktor, bibit pupuk, Sarana Tranportasi, penyediaan lahan pertanian dan MoU bersama Kabupaten/Kota terkait Swasembada pertanian dan program pemaksimalan keuang desa untuk pertanian,” papar Ansar.
“Program-program kolaborasi yang dilaksanakan oleh TPID Provinsi Kepri sampai saat ini menjadi acuan yang terus dievaluasi terhadap program yang akan dilaksanakan kedepannnya. Sehingga inflasi dapat tetap stabil sesuai dengan harapan. Untuk itu, kami mengapresiasi kerja sama kolaborasi antara Pemprov Kepri bersama Pemprov DKI Jakarta ini. Semoga terus berlanjut tidak hanya di bidang Inflasi tapi juga di bidang lainnya”. tutur Ansar.
Bertempat di Jakarta pada Selasa (14/11/2023), di agenda tersebut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri yang sekaligus merupakan Wakil Ketua TPID Provinsi Kepri Suryono. Sementara itu, dari Pemprov DKI Jakarta dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Sri Haryati bersama Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Musni Hardi. (Yed).
Editor : Milla