Bintan, GK.com — Isu keselamatan dan akses pendidikan masih menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keterbatasan sarana transportasi, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang, kerap dihadapkan pada upaya menjaga kedisiplinan aturan sekaligus memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah terus berupaya menjaga mutu pendidikan serta mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Budi Arjo menuturkan, pemantauan dilakukan secara rutin dan langsung ke lapangan. Urusan peserta didik menjadi tanggung jawab bidang pembinaan SMP, sementara pembinaan guru ditangani oleh bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK).
“Salah satu persoalan yang masih menjadi dilema adalah masih banyaknya siswa SMP yang menggunakan sepeda motor ke Sekolah. Secara aturan, siswa SMP memang tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor,” ujarnya.
Namun demikian, Budi menjelaskan kondisi geografis dan keterbatasan transportasi umum membuat persoalan tersebut tidak mudah diselesaikan. Di sejumlah wilayah, jarak tempuh dari rumah ke Sekolah cukup jauh, bahkan mencapai 15 hingga 20 kilometer, sementara angkutan umum hampir tidak tersedia.
Sebagai solusi, Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas transportasi Sekolah berupa bus sekolah dan kapal sekolah, khususnya untuk Wilayah Kepulauan. Saat ini, tersedia sekitar 43 unit bus sekolah serta puluhan kapal yang melayani siswa antarpulau. Meski demikian, jumlah tersebut masih belum mampu mencukupi kebutuhan secara keseluruhan.
“Secara ideal, dibutuhkan sekitar 50 hingga 60 bus sekolah agar seluruh rute dapat terlayani secara maksimal. Satu bus pun hanya boleh mengangkut maksimal 35 siswa demi keselamatan,” terangnya di salah satu warung makan, Kamis (25/12/2025).
“Keterbatasan armada tersebut menyebabkan sebagian siswa yang tidak terjangkau rute bus sekolah terpaksa menggunakan sepeda motor. Meski begitu, pihak sekolah tetap menegakkan aturan dengan melarang siswa memarkir kendaraan di lingkungan Sekolah. Aparat Kepolisian juga rutin melakukan penertiban, meskipun di sisi lain muncul kekhawatiran larangan yang terlalu ketat justru berdampak pada kehadiran siswa di Sekolah,” katanya.
“Untuk mencegah terjadinya putus Sekolah, Pemerintah Daerah terus menggulirkan berbagai program bantuan, mulai dari pendidikan gratis, bantuan seragam, buku dan alat tulis, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga penyediaan transportasi Sekolah. Seluruh program tersebut ditujukan agar tidak ada anak yang terhambat mengenyam pendidikan karena faktor ekonomi,” paparnya.
Selain transportasi, pembangunan sekolah baru juga menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Namun menurut Budi, pembangunan SMP tidak dapat dilakukan sembarangan, dan harus melalui kajian mendalam, mulai dari ketersediaan sekolah pendukung (SD), jumlah peserta didik, kesiapan lahan, hingga tenaga pendidik.
“Tidak semua wilayah memungkinkan dibangun SMP baru, karena keterbatasan lahan dan jumlah murid. Jika syarat tidak terpenuhi, maka solusi transportasi tetap menjadi pilihan utama,” ungkapnya.
Dari sisi keselamatan, Pemerintah Daerah juga menekankan pengawasan ketat terhadap penyedia transportasi Sekolah. Kecepatan kendaraan dibatasi maksimal 4 kilometer per jam, kecuali di tanjakan tertentu yang membutuhkan tenaga tambahan. Aturan ini diterapkan untuk meminimalkan risiko kecelakaan, terutama pada jam penjemputan dan pengantaran siswa.
Budi menambahkan, pengalaman insiden di masa lalu menjadi pelajaran penting. Sejak pengawasan diperketat, kejadian serupa tidak pernah terulang. Jam pulang sekolah saat ini umumnya sekitar pukul 14.15 WIB, khususnya sejak diberlakukannya kebijakan sekolah lima hari, dengan penyesuaian jam belajar pada hari Jumat.
“Untuk Wilayah Kepulauan, transportasi laut juga menjadi perhatian serius. Saat ini tersedia sekitar 24 kapal sekolah yang melayani siswa dan guru, dengan pemisahan armada demi keamanan dan kenyamanan. Pengawasan kelayakan kapal serta kelengkapan keselamatan, seperti pelampung, terus dilakukan terutama saat cuaca kurang bersahabat,” terangnya.
“Setiap tahun ajaran baru, jumlah siswa biasanya meningkat, dan kebutuhan transportasi ikut bertambah. Kami terus berkoordinasi dengan sekolah, orang tua, dan penyedia transportasi untuk mencari solusi terbaik,” ucapnya Pukul 14.41 WIB.
Ditegaskannya, bahwa persoalan pendidikan di Wilayah Kepulauan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan transportasi. Jika tidak disiapkan dengan baik, risiko anak tidak bersekolah akan semakin besar, terutama bagi keluarga kurang mampu.
“Kami mengimbau orang tua agar mengantar dan menjemput anaknya apabila fasilitas transportasi belum mencukupi. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan layanan, namun dukungan orang tua dan masyarakat tetap sangat dibutuhkan demi keselamatan dan keberlangsungan pendidikan anak-anak”. pesannya. (KF)
Perkuat Pengawasan Pendidikan SMP, Transportasi Masih Jadi Tantangan
