Karimun, GK.com – Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Karimun menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara umum, capaian program KB berjalan dengan baik. Program tubektomi tercatat diikuti oleh 89 peserta, dan berhasil mencapai target 100 persen. Sementara itu, program vasektomi juga mencapai target dengan jumlah peserta sebanyak 3 orang. Namun, untuk metode kontrasepsi IUD dan implant, capaian masih belum mencapai 100 persen.
“Keberhasilan program ini didukung oleh pelaksanaan penyuluhan, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dilakukan secara aktif oleh petugas lapangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai metode kontrasepsi. Bagi akseptor yang sebelumnya menggunakan KB suntik atau pil, petugas merekomendasikan peralihan ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD dan implant, khususnya bagi pasangan usia subur. Untuk Pelayanan KB di Kabupaten Karimun tersedia setiap hari di seluruh Puskesmas. Seluruh alat dan obat kontrasepsi disediakan secara gratis dan didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten. Selain itu, akseptor KB juga mendapatkan penggantian biaya transportasi melalui mekanisme PLEN. Masyarakat yang datang ber-KB cukup melengkapi data diri, seperti KTP, kemudian pihak Puskesmas akan mengajukan permohonan pembiayaan yang selanjutnya dibayarkan melalui anggaran operasional KB”, terang Thirta Ayu Kencana, Kabid Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
“Layanan KB di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga bidan yang telah bersertifikasi. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi hingga saat ini terjamin dan tidak pernah mengalami kekosongan, karena pasokan diperoleh dari Provinsi melalui BKKBN. Proses distribusi logistik dilakukan berdasarkan permintaan Puskesmas dan saat ini telah menggunakan Sistem SIRIKA, sehingga pengajuan dan ketersediaan dapat dipantau secara langsung. Selain pelayanan di fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah juga mengoptimalkan pelayanan KB bergerak dengan melibatkan bidan Desa, Puskesmas Pembantu (Pustu), dan Polindes. Dengan adanya layanan ini, akses masyarakat terhadap pelayanan KB dinilai semakin mudah dan merata. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama dari faktor budaya. Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa tidak boleh ber-KB karena tidak mendapat izin dari suami atau bertentangan dengan ajaran agama. Minimnya pemahaman mengenai manfaat KB menjadi salah satu kendala bagi kami. Untuk mengatasi hal tersebut, sebanyak 17 tenaga penyuluh lapangan dari BKKBN terus melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada Masyarakat”. tutur Ayu di Ruang Kerjanya, Selasa(16/12/2025) Pukul 11.00 WIB.
Pemerintah Kabupaten Karimun berharap jumlah tenaga penyuluh lapangan dapat ditambah, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak di lapangan. Kabupaten Karimun sendiri menjadi salah satu daerah prioritas di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah tenaga penyuluh terbanyak. Para penyuluh inilah yang mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, seperti jumlah ibu hamil dan melahirkan. Sementara dinas berperan dalam menerima laporan, melakukan koordinasi, serta menangani kendala dan anggaran. Dalam pelaksanaan program KB, Pemerintah Daerah juga menjalin koordinasi lintas sektor dengan Kodim 0317, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Puskesmas, serta RSUD Muhammad Sani.
Ke depannya, Pemerintah Daerah menargetkan peningkatan jumlah peserta KB pascasalin. KB pascasalin dinilai sangat penting, terutama bagi pasangan muda, karena dapat dimulai dalam waktu 42 hari setelah persalinan. Selanjutnya, peserta diharapkan dapat menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dengan masa pakai 3-5 tahun guna mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. (DP)

