Kepri,GK.com – Agar program Kepri Terang bisa tuntas hingga Desember 2021, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad terus berupaya mencari solusi. Mulai dari koordinasi lintas lembaga dan Kementerian, pemanfaatan dana CSR sejumlah Perusahaan, hingga penganggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dirinya menuturkan, Program Kepri Terang menjadi target yang terus dikejar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Tahun ini Pemerintah telah menargetkan 15 Desa sudah bisa masuk listrik. Sementara ini hanya 9 Desa yang sudah teraliri, sisa 6 Desa lagi di Anambas yang telah ditargetkan selesai sampai akhir Desember Tahun ini.
“Pemprov Kepri telah berhasil mendorong Perusahaan-Perusahaan melalui dana CSR nya, yang langsung diserahkan kepada PLN. Sehingga PLN bisa memasang jaringan sampai ke pemukiman warga, melakukan penyambungan aliran dan meteran ke rumah-rumah masyarakat. Selanjutnya masyarakat hanya tinggal memasang instalasinya di rumah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya,” ungkap Ansar Ahmad, Kamis (28/10/2021).
“Selain itu, kita juga sudah memikirkan untuk masyarakat di Kepri yang tidak mampu dan memang benar-benar susah, atau tidak punya kemampuan sama sekali untuk sekedar memasang instalasi di rumahnya, kita sudah menyiapkan dana sebanyak 1 miliar rupiah. Dengan dana tersebut minimal 1.000 rumah bisa terbantu teraliri listrik, sampai dengan instalasinya sekalian,” tambahnya.
Lalu, Ansar juga menegaskan hingga akhir Desember tahun ini seluruh Kepri dipastikan sudah akan teraliri listrik, tidak akan ada lagi Daerah di Kepri yang masyarakatnya mengeluh karena belum teraliri listrik. Pihaknya akan berupaya terus, agar seluruh masyarakat di Kepri bisa terbantu teraliri listrik, jika semua Daerah sudah teraliri, maka Kepri terang pun benar-benar terwujud.
“Pastinya hal ini akan memberi nilai tambah dari sisi ekonomi masyarakat, dan tentunya akan memudahkan anak-anak kita belajar. Terkhusus untuk 9 Desa dan 2 Dusun di Kepri yang saat ini sudah dialiri listrik, saya berpesan agar masyarakat mensyukurinya. Dengan harapan, masuknya listrik ke Desa ini bisa dirasakan dan dimanfaatkan dengan baik,” pesan Ansar.
Lebih lanjut Ansar menyampaiakan, Desa tersebut sebelumnya hanya dialiri listrik selama 7 jam dalam sehari, sekarang sudah 14 jam. Awalnya dari 7 jam bertambah menjadi 12 jam. Namun Gubernur meminta tambahan 2 jam lagi kepada PLN, supaya seragam. Adapun 9 Desa dan 2 Dusun di Kepri yang baru saja teraliri listrik melalui program Kepri Terang di Kabupaten Karimun Desa Semembang, Desa Degong, Desa Selat Mie, Desa Sanglar dan Desa Ngal.
“Sedangkan di Kabupaten Anambas ada Desa Sunggak, Desa Air Putih dan Desa Lingai. Kemudian ada Desa Busun Panjang di Kabupaten Lingga dan Dusun Binjai serta Dusun II Harapan Jaya di Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan program Kepri terang ini, justru muncul permasalahan setelah jaringan PLN masuk ke Desa-Desa, sebab masyarakat yang menyambungakan meteran listrik ke rumah sangat sedikit dikarenakan ketidak mampuan masyarakat atas besarnya beban biaya pemasangan yang ditetapkan oleh PLN, baik untuk pemasangan meteran dan instalasi,” papar Ansar.
Saat itu, Gubernur megemukakan karena minimnya dana APBD, maka Pemprov Kepri mengajak Perusahan yang ada di bawah koordinasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membantu permasalahan masyarakat yang didapati di lapangan tersebut. Melalui koordinasi dan komunikasi yang intens, kini Pemerintah Provinsi Kepri berhasil mengumpulkan dana CSR dari beberapa perusahaan untuk membantu mensukseskan program Kepri terang ini.
“Dana CSR itu kita alokasikan untuk pembayaran meteran ke PLN, kemudian Dana CSR tersebut langsung di kirim oleh Perusahaan ke rekening PLN melalui koperasi PLN. Dari dana tersebutlah PLN bisa membangun jaringan dan sebagainya, hingga program Kepri terang yang kita programkan bisa terealisasi di 9 Desa dan 2 Dusun sampai saat ini.” tutup Ansar.
Secara teknis, Kepala Dinas ESDM Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan biaya pemasangan meteran ke PLN beda-beda, tergantung harga dan lokasi.
“Dimulai dari harga Rp. 300.000,- hingga Rp. 900.000,-. Untuk yang di Daerah tagihan dari PLN sebesar Rp. 900.000,- sedangkan yang Daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) mendapat subsidi lagi menjadi Rp.300.000,-“. kata Hendri. (*).
Editor : Dina

