Beranda Hukrim Terbitnya Izin Usaha Gelper Jenis Perjudian, Wali Kota Batam Bungkam

Terbitnya Izin Usaha Gelper Jenis Perjudian, Wali Kota Batam Bungkam

311
0

Batam, GK.com – Melalui Ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.09 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Pemerintah berupaya untuk membatasi perjudian sampai lingkungan sekecil-kecilnya dan mengupayakan penghapusan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh Wilayah Indonesia.

Upaya tegas melarang pemberian izin perjudian tersebut, sebagaimana diatur pada pasal 1, Ayat (1), tertulis, pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Selain itu, Pemerintah juga menjelaskan bentuk dan jenis permainan perjudian yang dimaksud di larang diberikan izin oleh Pemerintah, yakni meliputi :

A. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari jenis permainan mesin :
1) Roulette;
2) Blackjack;
3) Baccarat;
4) Creps;
5) Keno;
6) Tombola;
7) Super Ping-pong;
8) Lotto Fair;
9) Satan;
10) Paykyu; 11) Slot machine (Jackpot);
12) Ji Si Kie;
13) Big Six Wheel;
14) Chuc a Luck;
15)Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran);
16) Pachinko;
17) Poker;
18) Twenty One;
19) Hwa-Hwe; 20) Kiu-kiu.

Ketentuan dan upaya Pemerintah menghapuskan perjudian di Wilayah Indonesia, terkesan tidak berlaku di Kota Batam. Bisnis usaha Gelanggang Permainan menggunakan jenis mesin perjudian kasino malah kian marak beroperasi di wilayah Kota Batam.

Fakta itu diketahui saat tim Media ini mengunjungi beberapa lokasi Gelanggang Permainan yang terbuka untuk umum. Tampak di lokasi, berbagai jenis permainan mesin yang dimainkan oleh pengunjung merupakan mesin permainan yang masuk kategori permainan perjudian Kasino. Selain itu, para pemain juga harus mengeluarkan uang agar dapat mengoperasikan mesin tersebut, demi mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pengelola Gelanggang Permainan (Gelper).

Maraknya Bisnis Gelanggang Permainan Perjudian di Kota Batam ini ternyata di dukung oleh Pemerintah Kota Batam, yang mengeluarkan surat izin beroperasinya usaha Gelanggang Permainan yang menggunakan mesin yang termasuk kategori mesin perjudian Kasino (kategori mesin sesuai ketentuan PP No.09 tahun 1981-red).

Atas kebijakan pemberian izin beroperasinya puluhan Gelanggang Permainan menggunakan mesin permainan jenis Perjudian Kasino, oleh Pemko Batam. Dan beredarnya isu negatif “Kota Batam sebagai Kota Perjudian”. Wali Kota Batam Muhammad Rudi tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi via Whatsapp maupun secara tertulis melalui surat tertanggal 19 April 2021 lalu.

Bungkamnya Wali Kota Batam terkait pemberian izin yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, disinyalir menjadi bagian dari upayanya tidak mendukung Upaya Pemerintah dalam menghapus Perjudian di Wilayah Indonesia.

Demikian juga yang dilakukan oleh pejabat perizinan saat dikonfirmasi terkait terbitnya izin yang bertentangan dengan ketentuan. Pihak perizinan malah berdalih tentang adanya penyalahgunaan izin dan ditemukannya aksi perjudian. (sebagaimana diungkap pada edisi sebelumnya).

Lemahnya pengawasan dan pemahaman aturan dari unsur legislatif, juga diduga mendukung berubahnya Kota Batam menjadi Kota “Perjudian”.

Ketua Komisi I (Bidang Hukum) DPRD Batam, Budi Mardiyanto saat dikonfirmasi terkait perizinan yang disinyalir bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi mengungkapkan bahwa, pihak yang memberi izin bisa melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan perizinan.

“Jika memang sudah ada diduga terindikasi perjudian, silahkan dilaporkan ke pihak Kepolisian. Jika benar terindikasi Perjudian, ya harusnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam bisa menutup Gelper-Gelper itu,” ujar Budi, Rabu (28/4) di Ruang Komisi I DPRD Kota Batam.

Ditegaskan Budi saat itu, harusnya dari pihak DPM-PTSP bisa memanggil para Pengusaha yang sudah menertebitkan perizinan tersebut untuk dilakukan pembinaan.

“Dalam hal ini pembinaan seperti apa, yaitu pembinaaan kepada pengusaha bahwa perizinan yang digunakan harus sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai ada embel-embel Judi dan hal negatif lainnya,” kata Budi.

Seolah gerah dengan prilaku Pemko Batam yang terkesan acuh akan keberadaan perjudian yang berselubung Gelper yang hampir merata buka disetiap sudut Kota Batam, belum lama ini bahkan sempat beredar beberapa Baliho disejumlah titik di Kota Batam yang meminta agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Batam untuk dicopot dalam jabatannya.

Baliho yang beredar tersebut bertuliskan, “COVID-19 DI BATAM NAIK LAGI, COPOT KASATPOL PP BATAM YANG TAK MAMPU CEGAH SEBARAN WABAH COVID-19 !! SEBAB ‘UPETI’ PUNYE CERITE THM DAN ARENA GELPER 24 JAM BUKA TANPA PROKES JALAN TEROS ! TAPI KEDAI MAKAN KENE TUTUP !! PERLU KAMI BANTU HANCURKAN ARENA GELPER TU ?!! BIAR SEMUE TUTOP !!?”.

Ungkapan rasa kesal dan kekecewaan masyarakat ini tentunya bukanlah tidak berasalan. Terlihat masyarakat yang gerah atas dugaan adanya tebang pilih dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Pemerintah Pusat. Itu yang menjadi tanya besar di publik, ada apa dengan Pemko Batam, dan ada apa dengan peraturan yang dinilai masyarakat terkesan tebang pilih ?

Terkait Baliho yang beredar tersebut, Kasatpol PP Kota Batam, Salim saat dikonformasi mengenai hal itu pun menuturkan bahwa, Satpol PP Batam saat ini bersama Tim Satgas pencegahan Covid-19 telah melakukan patroli pengawasan terhadap penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) yang target sasarannya perorangan, pelaku usaha, serta tempat-tempat keramaian.

“Yang membuat Baleho ini jangan hanya berkoar saja, kalau masalah menerima upeti itu tidak ada, semuanya kita sama ratakan baik itu tempat makan, THM dan Gelper yang terkenal”. tegasnya.

Kemudian, Salim mengaku saat ini pihaknya sedang melakukan rapat bersama OPD terkait dalam hal ini DPM-PTSP Kota Batam, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam terkait pengawasan di tempat-tempat hiburan.

“Untuk pengawasan dan pembinaan jenis usaha itu ada di DPM-PTSP, dari hasil survei kami bersama saat penegakkan Prokes sembari kita berkoordinasi dan mengkroscek kembali data perizinannya, semuanya lengkap kok. Untuk unsur pidana itu silahkan ke Kepolisian”. tukas Salim. (Tim).

Editor : Dina