Beranda Kepulauan Riau Karimun Permasalahan Pemukiman Masyarakat Pasir Panjang Mulai Temui Titik Terang

Permasalahan Pemukiman Masyarakat Pasir Panjang Mulai Temui Titik Terang

145
0

Karimun, GK.com – Panitia khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2020-2040 DPRD Karimun, kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (2/12) di Ruang Rapat Banmus DPRD Karimun.

RDP tersebut dihadiri Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karimun, Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, PT. Karimun Granit (PT. KG) dan perwakilan masyarakat, membahas terkait mekanisme penyelesaian tumpang tindih wilayah pemukiman masyarakat Pasir Panjang terhadap wilayah Konsesi pertambangan PT. KG dan Wilayah Hutang Lindung.

Baca juga :

Kepada Media ini, Kuasa Hukum masyarakat, Basar Sitorus menuturkan bahwa, permasalahan yang menimpa masyarakat sedikit demi sedikit telah membawa titik terang.

“Alhamdulillah, perjuangan masyarakat selama ini sudah mulai terbayar,” ucap Basar.

Ia menjelaskan bahwa, antara masyarakat dan pihak-pihak yang ikut dalam Rapat tersebut sudah membuat kesepakatan bersama.

“Dinas PU, Dinas Kehutanan Provinsi, PT. KG dan masyarakat sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk permasalahan ini, semoga dalam waktu dekat dapat selesai,” kata Basar.

Berdasarkan surat kesepakatan bersama, point pertama menyatakan bahwa PT. KG bersedia dan akan segera melepaskan lahan pemukiman warga yang masuk dalam konsesi atau wilayah IUP PT. KG sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara PT. KG dan masyarakat pada tanggal 12 Maret 2020 lalu.

Point kedua, PT.KG akan segera melaporkan hasil kesepakatan ini kepada pihak Owner di Jakarta, Point ketiga, PT. KG bersedia melepaskan konsesi atau Wilayah IUP dalam pemukiman penduduk dan melaporkan pelepasan ini sampai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM Provinsi Kepri paling lambat akhir bulan Desember 2020, dan ditembuskan ke Kementerian ESDM.

Point keempat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Kehutanan Provinsi Kepri/KPHP Unit 1 Karimun bersedia menfasilitasi untuk melepaskan kawasan pemukiman penduduk yang berada dalam kawasan hutang lindung dan Konsesi PT. KG dalam Kawasan Hutan Lindung.

Selanjutnya pada point kelima menyatakan terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Karimun yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil penetapan Menteri Kehutanan.

Terakhir, Basar mengucapkan terima kasih kepada DPRD Karimun yang serius menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami sangat apresiasi Bapak dan Ibu DPRD yang mau serius menyelesaikan masalah kami, semoga niat baiknya di balas oleh Allah SWT, dan kami tetap kawal permasalahan ini hingga tuntas”. tutupnya.

Perlu diketahui, permasalahan ini bermula akibat pemukiman penduduk sekitar lebih kurang 835 KK yang bertumpang tindih dengan kawasan tambang PT. KG dan kawasan Hutan Lindung.

Namun sejak kesepakatan pelepasan wilayah pemukiman masyarakat berdasarkan berita acara pada tanggal 12 Maret 2020 yang lalu, PT. KG dan Pemerintah belum mengambil sikap. (RC).

Editor : Febri