Beranda Serba-Serbi Galeri Foto DPRD Karimun Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Rekomendasi LKPj Bupati

DPRD Karimun Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Rekomendasi LKPj Bupati

89
0

Karimun, GK.com – Dalam mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19), dimana Kabupaten Karimun ditandai dengan kategori daerah Zona Kuning, tidak menyurutkan semangat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun menggelar Rapat Paripurna, di Gedung Balai Rong Sri, Selasa (19/5) sekitar pukul 11.00 Wib.

Adapun Rapat Paripurna yang digelar dalam rangka penetapan keputusan DPRD Kabupaten Karimun terhadap rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Karimun Tahun Anggaran (TA) 2019, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Anggota Pansus DPRD Karimun, Sulfanow Putra saat menyampaikan rekomendasi LKPj Bupati


Dalam sambutannya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Karimun, yang diwakili oleh anggota Pansus Sulfanow Putra mengatakan, tema pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019, diarahkan pada pembangunan dengan tema “Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastuktur, serta Memperkuat Sinergitas Dunia Usaha Dalam Membangun Kabupaten Karimun yang Berdaya Saing di Bidang Maritim.

“Secara umum, arah kebijakan dalam LKPj TA 2019 sudah cukup konsisten antara kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, RKPD Provinsi, RPJMD dan RKPD Kabupaten Karimun dan renja perangkat daerah,” papar Putra.

“Namun, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bila dicermati secara mendalam, keselarasan antara visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan kualitas program-program perangkat daerah dalam beberapa hal, masih perlu mendapatkan perhatian, terutama seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” terangnya.

Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si dalam Rapat Paripurna

Dikatakan Putra, bahwa pembangunan yang dilakukan oleh suatu Daerah, berawal dari visi misi yang ditetapkan oleh Daerah tersebut, oleh karena itu, Pansus DPRD Kabupaten Karimun merekomendasikan terkait kebijakan Pemerintah Daerah, agar kebijakan, program dan kinerja setiap OPD kedepan diselaraskan, yang dapat mendukung pencapaian dan pelaksanaan visi misi Kabupaten Karimun.

“Terkait kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, kami mengapresiasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karimun, atas kerjasama dan koordinasi yang baik dalam melakukan beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Pansus di Kantor DPRD, sehingga pembahasan pansus dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan,” ujar Putra.

“Dari berbagai potensi pendapatan yang ada, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dana alokasi khusus, dan lainnya pendapatan yang sah, tidak ada satupun target pendapatan yang tercapai 100%, terkesan penetapan target pendapatan yang ditetapkan hanya memberikan angin surga pada awal penetapan APBD, dan target pendapatan yang tidak tercapai ini, tentunya akan berakibat langsung terhadap realisasi belanja daerah yang dilakukan oleh OPD,” ungkapnya.

Para anggota DPRD Karimun


Dilanjutkan Putra, berdasarkan penelaahan terhadap LKPj TA 2019, Pansus DPRD memberikan rekomendasi berdasarkan substansi terkait penyelenggaran urusan pemerintahan, yakni urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenagakerjaan, dan perikanan dan pertanian.

Sementara itu, untuk penyelenggaran tugas pembantuan, dimaksudkan untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas penyelenggaran Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

“Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah,” kata Putra.

Anggota DPRD Karimun

“Penyampaian rekomendasi ini, agar kedepannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilakukan oleh saudara Bupati Karimun, dapat lebih baik lagi, namun hal ini bukanlah ungkapan dengan tujuan tertentu untuk menjatuhkan beberapa pihak, bahwa saran, pendapat dan kritik dalam demokrasi adalah hal yang sangat baik untuk tujuan pembangunan daerah,” tuturnya.

“Pansus sungguh berharap semua saran, masukan, pandangan, maupun beberapa catatan dari Pansus dalam LKPj Bupati Karimun TA 2019, senantiasa mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, serta Pansus juga merekomendasikan agar LKPj Bupati Karimun periode kedepan, untuk dapat memasukkan rincian dalam bentuk matrik yang menjelaskan pelaksanaan atas seluruh rekomendasi Pansus, termasuk hambatan dan masalah terkait implementasinya”. tutup Putra.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna itu, Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat, Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si., dan 18 orang anggota DPRD Kabupaten Karimun. (KR).

Editor : Febri