IUP Lingga Diduga Terlibat Penampungan Timah Ilegal

Lingga, GK.com – Bisnis gelap menyelimuti industri timah di Kabupaten Lingga.

Perusahaan swasta pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) diduga kuat terlibat dalam jaringan penampungan timah ilegal.

Praktik kotor ini tak hanya merugikan Negara, tapi juga menghancurkan lingkungan.

Dugaan ini mencuat ke permukaan setelah terungkapnya informasi dalam persidangan kasus korupsi yang menjerat crazy rich Helena Lim dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kesaksian mantan Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian PT Timah Tbk periode Mei 2017-2020, Ichwan Azwardi menjadi titik terang yang menguak adanya instruksi pembelian timah dari smelter swasta.

Investigasi lebih lanjut mengarah pada dugaan bahwa smelter swasta tersebut mendapatkan pasokan bijih timah dari tambang ilegal yang marak beroperasi di wilayah IUP Perusahaan swasta di Lingga.

Modus Operandi yang Licik

Modus operandi yang diduga dilakukan oleh perusahaan swasta ini, menampung timah hasil tambang ilegal untuk kemudian diolah dan dijual dengan harga tinggi. Praktik ilegal ini jelas melanggar hukum dan merugikan Negara dalam jumlah besar.

Kerusakan Lingkungan Mengancam

Lebih dari sekadar kerugian finansial, aktivitas tambang ilegal menimbulkan dampak lingkungan yang parah. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan rusaknya ekosistem laut adalah beberapa contoh kerusakan yang ditimbulkan. Ancaman ini nyata dan membahayakan masa depan Lingga.

Harapan di Pundak Presiden Baru

Publik menuntut klarifikasi dan tindakan tegas dari perusahaan swasta yang diduga terlibat. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk segera mengusut tuntas kasus ini, dan menindak tegas para pelaku, tanpa pandang bulu.

Kasus ini menjadi ujian bagi Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Akankah Presiden Prabowo berani bertindak tegas memberantas mafia tambang dan menyelamatkan lingkungan Lingga?

Penertiban tambang ilegal harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Indonesia membutuhkan kebijakan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten guna menyelamatkan lingkungan dan menjamin kelestarian Sumber Daya Alam (SDA).

Tindakan nyata yang diharapkan dari Presiden Prabowo:

Perintahkan investigasi menyeluruh:
Instruksikan Kapolri dan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini, serta mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, termasuk aktor intelektual di baliknya.

Tegakkan hukum tanpa pandang bulu:
Berikan sanksi tegas kepada perusahaan dan individu yang terbukti terlibat dalam penambangan dan penampungan timah ilegal.

Perkuat pengawasan: Tingkatkan pengawasan di sektor pertambangan dan tutup celah yang memungkinkan terjadinya aktivitas ilegal.

Libatkan masyarakat:
Dorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas tambang ilegal.

Rehabilitasi lingkungan:
Lakukan rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat tambang ilegal dan berikan pendampingan kepada masyarakat terdampak.
Masyarakat Lingga menanti aksi nyata Presiden Prabowo.

Semoga Pemerintahan baru mampu membawa perubahan dan mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.(tim)