Kepri, GK.com – Bungkamnya beberapa pejabat terkait yang sangat berpengaruh dalam memberikan penjelasan agar menjadi terang dan jelas pada pemberitaan sebelumnya yang telah tayang di gerbangkepri.com terkait pengadaan Baliho di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) senilai sekitar Rp 2 miliar yang diduga fiktif mendapat sorotan dari berbagai masyarakat Provinsi Kepri.
BACA JUGA: 👇👇👇
Proyek yang disebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2024 dengan total nilai yang fantastis itu dianggap masyarakat wajib diberikan penjelasannya oleh para pejabat terkait, baik oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Hendri Kurniadi, S.STP., M.SI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sukaesih, maupun pihak Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau selaku Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi sebagai Pengawas, Konsultan, sekaligus Katalis untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele, apalagi anggaran yang dipersoalkan mencapai miliaran rupiah, dan berasal dari uang Negara, yang pada dasarnya adalah uang rakyat. Kami berharap Pemerintah Provinsi Kepri dapat segera memberikan penjelasan dan klarifikasi secara terbuka mengenai proyek tersebut, bukan justru membiarkan publik terus bertanya-tanya,” ujar Muhammad Kasim, salah satu masyarakat Provinsi Kepri, Rabu (12/08/2026).
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau memang proyek itu benar-benar dilaksanakan, jangan sulit untuk membuktikannya. Tunjukkan lokasi pemasangan baliho dimana saja, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan sesuai tanggal, kontrak kerja, rincian volume pekerjaan, serta nama perusahaan pelaksananya siapa-siapa saja. Semuanya harus jelas dan transparan, karena publik terlalu muak dengan pencitraan serta iklan-iklan selama ini yang kononnya untuk membangun Provinsi Kepri, tapi faktanya tidak sesuai, justru masing-masing yang lagi duduk disana berlomba-lomba ingin memperkaya diri. Alhasil, masyarakatlah yang sering menjadi korban kebohongan atas ulah mereka,” ungkap Muhammad Kasim.
“Kalau memang benar dan nyata, kenapa mereka harus diam semua?,” tanya Burhanuddin, masyarakat Kepri lainnya.
“Jangan hanya proyek ini terlihat ada di atas kertas saja. Masyarakat juga berhak melihat bukti fisik, serta realisasinya dilapangan. Anggaran Rp 2 miliar itu besar wak, cube kalau di belikan beras, saye rase cukup lah semua masyarakat Provinsi Kepri ini merase masing-masing sekampet beras kat rumah mereka. Lumayan juge kan, terbantu,” kata Burhanuddin di salah satu warung kopi, Kamis (13/08/2026) sekitar Pukul 13.08 WIB.
“Jika memang benar dikerjakan, buktikan kebenarannya. Jika ternyata ada masalah, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar anggaran sudah terpakai, tetapi pekerjaan yang seharusnya ada justru tidak jelas keberadaannya. Media memberitakan tentu ada persoalan yang perlu dijelaskan disini. Jangan diam saja, Pemerintah harus menjawab dengan data yang nyata, bukan dengan kebisuan. Publik ingin tahu ke mana uang Rp 2 miliar itu disalurkan,” tegas Burhanuddin.
Kritikan lainnya untuk Pemerintah Provinsi Kepri terkait pengerjaan baliho senilai Rp 2 miliar yang diduga fiktif ini juga disampaikan oleh masyarakat Kepri melalui tulisan kepada gerbangkepri.com.
“Ada aja cara menipu…paling juara” tulis SY (inisal nama masyarakat).
“Jalan cepat memperkaya kan diri” tulis FM (inisial nama masyarakat).
“Sudah mulai…..mulai…..” tulis SHP (inisial nama masyarakat).
“Atur saja Tuhan” tulis AK (inisial nama masyarakat).
“Tidak heran ada banyak orang di rumah Ansar di bt 7” PA (inisial nama masyarakat).
Transparansi menjadi langkah penting untuk mencegah timbulnya prasangka buruk di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap rupiah dari APBD Provinsi Kepulauan Riau jelas digunakan sesuai peruntukannya.
Hingga berita ini ditayang kembali oleh gerbangkepri.com, Redaksi ini masih menunggu klarifikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, PPK Sukaesih, Plt. Kepala Inspektorat Kepri Adi Prihantara, maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Misni untuk memberikan keterangannya.
Sebagai informasi, demi menghasilkan pemberitaan yang berimbang, tanpa bermaksud menyudutkan pihak-pihak tertentu, gerbangkepri.com memberi ruang untuk masing-masing pihak terkait menjelaskan, agar tidak terjadi kekeliruan dan fitnah. Serupa dengan Kadis Kominfo Kepri Hendri Kurniadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sukaesih, Plt Kepala Inspektorat Kepri Adi Prihantara dikonfirmasi oleh Redaksi ini pada Rabu (12/08/2026) melalui via WhatsApp sekitar pukul 07.38 WIB, namun hanya membaca, dan belum menjawab pertanyaan yang dikirim oleh Redaksi ini. Sementara, Sekda Provinsi Kepri Misni yang biasanya ramah dan cepat menanggapi setiap dikonfirmasi oleh Redaksi ini, kali ini kelihatan kompak dengan Kadis Kominfo Kepri, PPK, dan Plt Kepala Inspektorat Kepri yang saat dikonfirmasi oleh Redaksi ini pada Rabu (12/08/2026) melalui via WhatsApp sekitar pukul 15.32 WIB juga belum merespon. (QQ)
Editor: Milla