Karimun, GK.com — Kekosongan jabatan Kepala Sekolah definitif di sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Karimun hingga kini masih menjadi perhatian. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karimun mengungkapkan, saat ini terdapat hampir 100 jabatan Kepala Sekolah yang belum terisi secara definitif.
Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun Grandy Regel Tuerah, S.T., M.E., kekosongan tersebut terjadi karena sejumlah Kepala Sekolah memasuki masa pensiun, dan ada pula yang mengundurkan diri dari jabatan maupun profesinya sebagai guru.
Ia menegaskan, pihaknya sebenarnya telah menyiapkan calon-calon Kepala Sekolah untuk mengisi jabatan yang masih kosong. Dari hasil pendataan, terdapat sekitar 74 calon Kepala Sekolah yang berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Kalau memang belum didefinitifkan, secara akumulasi karena ada Kepala Sekolah yang pensiun, dan ada juga yang mengundurkan diri sebagai guru. Sebenarnya kita sudah ada calon-calonnya, termasuk yang berasal dari PPPK angkatan 2021,” terangnya.
“Namun, proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dari kalangan PPPK masih menghadapi kendala regulasi dan administrasi. Dari total 74 calon yang telah disiapkan, sekitar 23 orang merupakan PPPK angkatan pertama, dan kedua yang terkendala ketentuan terkait perpindahan penempatan kerja,” tambah Grandy.
Menurutnya, berdasarkan regulasi yang berlaku, PPPK tidak diperbolehkan berpindah sekolah dan harus tetap bertugas di satuan pendidikan tempat mereka diangkat.
“Untuk yang PNS tidak ada masalah. Sementara dari 74 calon tersebut, sekitar 23 orang merupakan PPPK angkatan pertama dan kedua. Mereka terkendala aturan yang tidak memperbolehkan pindah sekolah. Karena itu, kami sedang mengurus persoalan ini ke BKN dan Kementerian Pendidikan,” ungkap Grandy, Rabu (18/11/2026) Pukul 14.00 WIB di Ruang Kerjanya.
Ia menyebutkan, pihaknya telah menyurati Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendidikan untuk meminta penyelesaian atas perbedaan ketentuan pada sistem aplikasi kedua instansi tersebut.
Pasalnya, menurut dia, pada aplikasi Kementerian Pendidikan proses perpindahan dapat dilakukan, sedangkan pada aplikasi BKN justru tidak memungkinkan.
Bahkan, Bupati Karimun direncanakan turut hadir untuk melakukan koordinasi langsung dengan pihak terkait agar persoalan tersebut dapat segera menemukan solusi.
Terkait pelantikan, Disdikbud Karimun kemungkinan akan memprioritaskan calon Kepala Sekolah dari kalangan PNS terlebih dahulu. Sementara calon dari PPPK masih menunggu kepastian regulasi dan penyelesaian administrasi.
“Kalau untuk pelantikan, kemungkinan kita dahulukan PNS. Karena dari hampir 100 jabatan Kepala Sekolah yang kosong, 74 calon yang sudah disiapkan itu tidak semuanya PNS. Untuk yang P3K, kita menunggu regulasinya terlebih dahulu”. tutup Grandy.
Dengan adanya sejumlah kendala tersebut, penyelesaian kekosongan jabatan Kepala Sekolah di Karimun tidak hanya bergantung pada ketersediaan calon, tetapi juga membutuhkan kepastian regulasi serta koordinasi lintas instansi agar pengangkatan Kepala Sekolah definitif dapat segera dilaksanakan. (DS)
Editor: Milla


