Karimun, GK.com — Kondisi sejumlah angkutan umum di Kabupaten Karimun dinilai banyak yang tidak layak untuk beroperasi, namun jika kita perhatikan saat berada di lapangan, hal tersebut malah seolah sengaja terkesan dipelihara oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karimun. Berkaitan hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pengguna jasa angkutan darat yang ada di daerah tersebut.
Minimnya pemeriksaan teknis terhadap kendaraan oleh Dishub Karimun pun menjadi perhatian, terutama menyangkut keselamatan penumpang selama dalam perjalanan menggunakan transportasi tersebut.
Salah satu masyarakat Karimun Anggi, kepada Redaksi ini menuturkan keluhannya, “ngeri-ngeri sedap kami kalau naik angkutan oplet yang ada ini, sudah lah kondisinya banyak yang keropos, ugal-ugalan pula supirnya saat mengemudi. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan, siape yang mau bertanggungjawab! Kami penumpang ini bayar pakai angkutan itu, tapi miris rasenye berada saat di dalam oplet tersebut, jantung tak sehat,” ungkapnya, Minggu (15/11/2026)
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Tohap Siahaan saat di konfirmasi oleh awak Media ini mengakui bahwa instansinya belum memiliki fasilitas pengujian kendaraan bermotor atau alat uji KIR. Akibatnya, pemeriksaan kelayakan kendaraan harus dilakukan di Batam.
“Kami memang belum memiliki alat uji KIR di Karimun. Untuk melakukan pengujian kendaraan, kami masih harus menumpang ke Batam,” ujar Tohap.
“Keterbatasan sarana tersebut membuat pengawasan teknis belum dapat dilakukan secara optimal. Sebagai langkah sementara, Dishub mengingatkan pemilik maupun pengemudi agar memastikan kondisi kendaraan tetap terjaga, terutama pada bagian rem, ban, serta komponen penting lainnya,” kata Tohap.
Di sisi lain, Tohap menilai penertiban kendaraan yang bermasalah perlu mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi para pengemudi. Sebagian dari mereka menggantungkan penghasilan sehari-hari dari jasa transportasi tersebut.
“Kami juga tidak bisa memutus rezeki mereka. Kalau dihentikan, mereka tidak memiliki penghasilan lagi, karena dari angkutan umum itulah mereka mencari nafkah,” alasan Tohap saat dijumpai di Kantornya, Selasa (17/11/2026) sekitar Pukul 14.30 WIB.
“Meski demikian, alasan ekonomi tidak seharusnya mengesampingkan keselamatan pengguna jasa. Pemeriksaan berkala dan pengawasan terhadap kendaraan yang beroperasi dinilai penting untuk mencegah risiko kecelakaan akibat kerusakan teknis,” tambah Tohap.
Sementara, Irma salah seorang warga Karimun lainnya yang juga kerap menggunakan angkutan umum, kepada Media ini mengaku khawatir dengan kondisi sejumlah kendaraan yang masih melayani penumpang, meski dinilai sudah tidak memadai.
“Kami sebagai penumpang tentu ingin merasa aman. Kalau memang ada kendaraan yang kondisinya sudah tidak layak, seharusnya ada pemeriksaan. Jangan sampai menunggu terjadi kecelakaan baru ada tindakan,” pesan Irma, Senin (16/11/2026).
Ia juga meminta perhatian kepada Pemerintah Daerah agar segera mencari jalan keluarnya. Sehingga kendaraan yang beroperasi tidak hanya mengandalkan pemeriksaan mandiri dari pemilik.
“Memang kami memahami pengemudi juga mencari nafkah, tetapi keselamatan penumpang harus menjadi prioritas. Jangan sampai alasan mencari penghasilan membuat kondisi kendaraan yang tidak layak tetap dibiarkan beroperasi! Yang diangkut ini menyangkut nyawa manusia, bukan hewan”. tegasnya.
Keterbatasan alat uji KIR kini menjadi tantangan bagi Dishub Karimun dalam memastikan kelayakan armada transportasi umum. Masyarakat berharap persoalan tersebut dapat ditangani melalui langkah pengawasan yang lebih terukur, termasuk pemeriksaan rutin dan koordinasi dengan daerah yang memiliki fasilitas pengujian. Terkait hal ini, isu maen mata dan salam tempel dibawah meja dengan oknum Dishub Karimun pun mencuat. (DS)
Editor: Milla


