Beranda Kepulauan Riau Tanjungpinang Masyarakat Menjadi Korban Ketidakharmonisan Pemko Dan DPRD Tanjungpinang

Masyarakat Menjadi Korban Ketidakharmonisan Pemko Dan DPRD Tanjungpinang

206
0
Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka.

Tanjungpinang, GK.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 Kota Tanjungpinang sebesar Rp 985 miliar yang seharusnya sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, ternyata masih harus ditunda. Pasalnya, Daftar Alokasi Anggaran (DPA) pada APBD 2021 yang sudah disahkan DPRD sejak akhir November 2020 lalu itu belum juga diserahkan kepada masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).

Diketahui, hal ini terjadi karena kurang harmonisnya hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, membuat penyerahan DPA itu mesti ditunda, sehingga korbannya tentu saja masyarakat banyak, karena APBD itu akan digunakan untuk pembangunan Kota Tanjungpinang.

Jika penyerahan DPA itu ditunda-tunda tentu penyerapan anggaran juga akan lambat, bahkan terancam bakal banyak anggaran yang tidak terserap.

Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, menyayangkan terjadinya polemik antara Pemko dan DPRD Kota Tanjungpinang ini. Menurutnya, polemik ini tidak perlu terjadi karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat.

“Kurang harmonisnya antara Kepala Daerah dengan DPRD tentu berdampak pada kebijakan-kebijakan daerah yang tentunya merugikan masyarakat,” kata Endri Sanopaka.

Disampaikan Endri Sanopaka, mestinya DPRD dan walikota duduk bersama membahas masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya.

“Kepala Daerah dan seluruh anggota DPRD itu adalah pilihan masyarakat. Jadi setiap kebijakan yang diambil jangan sampai merugikan masyarakat. Masyarakat ini bukan bawahan mereka, justru DPRD dan Walikota itu adalah perwakilan dari masyarakat yang tugas dan fungsi utamanya harus berpihak ke masyarakat,” kata Endri Sanopaka.

Sanofaka menilai semua terjadi sudah mengarah pada ketidakharmonisan hubungan dua lembaga ini yakni antara eksekutif dan legislative, terlebih lagi ketika disinggung tentang penyerahan DPA yang ditunda karena tidak ada tandatangan pimpinan DPRD.

“Kalau tidak salah, APBD kita sudah melakukan evaluasi Kemendagri dan sudah diteruskan ke Provinsi dan ditelaah oleh Biro Hukum Provinsi Kepri dan kalau kekurangan itu di level Tanjungpinang seperti Sekretaris Daerah, dan ini bukan hal yang prinsif dan ini tinggal melaksanakan saja. Kekurangannya bersifat administrasi berupa tandatangan,” tuturnya.

Menurut Endri Sanopaka, lambatnya DPA ini sudah banyak direspon masyarakat karena merasa dirugikan.

“Contoh saja, ribut-ribut tagihan PLN untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) belakangan ini. Ternyata Pemko belum bisa membayar karena DPA belum dibagikan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah,” sebutnya.

Sanopaka juga meminta agar PLN juga bisa memaklumi hal itu karena sistem pemerintah memiliki prosedur tersendiri yang harus dilalui dan penggunaan anggaran mesti melalui mekanisme yang sudah ditentukan.

“Fenomenanya sekarang, elit politik yang begaduh masyarakat yang jadi korban. Kalau dibiarklan berlarut-larut tentu daerah yang rugi dan masyarakat perlu bereaksi, baik Pemko maupun DPRD mestinya tidak mengedepankan ego masing-masing,” kata Sanopaka.

Dikatakan Sanopaka, agar permasalahan bisa lebih cepat selesai, perlu peran pihak-pihak terkait dan tokoh-tokoh masyarakat untuk menyelesaikan ini.

“Tokoh-tokoh masyarakat mesti cepat menjembatani masalah ini agar tidak berlarut-larut dan agar jangan berulang-ulang. Semoga Forkominda bisa cepat merespon untuk menjembatani penyelesaian masalah ini dan untuk kalangan perguruan tinggi kami siap membantu”. harapnya. (*).

Editor : Febri