Beranda Kepulauan Riau Batam Tidak Becus Kerja, Komisi I DPRD Berharap Wako Batam Dapat Menegur Kadisdukcapil...

Tidak Becus Kerja, Komisi I DPRD Berharap Wako Batam Dapat Menegur Kadisdukcapil Dan Kabid Daftar Kependudukan

106
0

Batam, GK.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Batam, Rabu (3/6) Sore, di Ruang Rapat Komisi I DPRD Batam.

Dalam RDP yang membahas mengenai realisasi fisik dan keuangan triwulan I APBD TA 2020 serta hal lainnya itu, tampaknya mengalami sedikit kendala. Pasalnya, tokoh utama yang diundang, yakni Kadisdukcapil Kota Batam malah tidak menghadiri Rapat tersebut.

Ketidakhadiran Kadisdukcapil Kota Batam, Said Khaidar maupun Kabid Daftar Kependudukan Disdukcapil Kota Batam Abdul Malik  itu pun menimbulkan kekecewaan dari para anggota Dewan Komisi I.

Sekretaris Disdukcapil Kota Batam, Dewi Rufianti yang saat menghadiri Rapat menjelaskan alasan ketidakhadiran Kadisdukcapil dikarenakan sakit, sementara Kabid Daftar Kependudukan Abdul Malik tidak ada keterangan,” terangnya.

Atas kejadian tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Lik Khai yang saat itu memimpin jalannya Rapat tersebut meminta agar dibuat Surat Peringatan atau teguran untuk Abdul Malik, yang mana nantinya akan diberikan pula kepada Wali Kota atau Sekda Kota Batam.

Selanjutnya, dalam pembahasan Rapat saat itu, Lik Khai manyampaikan bahwa, pihak Disdukcapil dalam pelayanan dan kinerjanya sangatlah kurang memuaskan atau sangat mengecewakan bagi masyarakat, seperti satu contoh yakni pengurusan KTP yang hingga saat ini masih rumit dan lama proses penyelesaiannya.

“Sebaiknya pihak Disdukcapil dapat lebih mempermudah dan meningkatkan pelayanan, serta menumbuhkan kinerja yang layak terhadap masyarakat tanpa adanya pemungutan biaya sedikitpun,” ucap Lik Khai.

Terkait anggaran, Lik Khai meminta agar semua pemakaian harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, jangan sampai ada penyimpangan, karena apabila terjadi penyimpangan atau pemakaian dana, pihak terkait harus bertanggung jawab penuh.

Dikesempatan itu, Lik Khai juga menyinggung terkait pemblokiran kontak Whatsapp yang dilakukan oleh Abdul Malik kepada 2 orang anggota Komisi I DPRD Batam.

“Saya meminta agar Abdul Malik segera meminta maaf kepada Utusan Sarumaha dan Harmidi dari Komisi I DPRD Batam terkait masalah pemblokiran nomor Whatsapp, hal ini tentunya merupakan perlakuan yang kurang baik,” ujarnya.

“Kalau tidak bisa melayani masyarakat, jangan jadi ASN dan segera mundur saja,” tegas Lik Khai.

Sementara itu, Utusan Sarumaha meminta agar besok Abdul Malik harus dihadirkan dalam Rapat selanjutnya, sembari menjelaskan apa maksud dan motif dari pemblokiran tersebut.

“Saya berharap kejadian ini tidak terjadi lagi kedepannya”. tutup Utusan Sarumaha. (RD).

Editor : Febri