Jakarta, GK.com — Menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat, termasuk transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta peluang kerja baru di sektor green jobs (pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi), Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus memperkuat pembekalan mahasiswa.
Melalui rilis resmi yang dikirim langsung ke Redaksi gerbangkepri.com, Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani menegaskan, mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.
“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,” kata Estiarty, Senin ((27/04/2026) sekitar Pukul 19.00 WIB.
“Pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan dapat lebih cepat terserap di pasar kerja. Selama ini, Polteknaker menunjukkan capaian positif dalam menyiapkan lulusan siap kerja, ini dapat dilihat dari tingginya serapan alumni di berbagai sektor industry, maupun kewirausahaan,” ungkapnya.
Seiring perkembangan tersebut, lanjut ia menjelaskan, kebutuhan terhadap kompetensi baru juga semakin meningkat. Sejumlah profesi yang banyak dibutuhkan antara lain pengembang perangkat lunak lengkap (full stack engineer), analis data (data scientist), spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga mitra bisnis sumber daya manusia (human resources business partner).
“Generasi muda perlu memahami bahwa jalur karier ke depan semakin dinamis dan tidak selalu linear. Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan saja, karena peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja,” tutur Estiarty.
“Keseimbangan antara capaian akademik dan kemampuan praktis yang dibutuhkan industri, seperti adaptasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan kerja itu penting,” ujar Estiarty.
Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyampaikan bahwa perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.
“Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan. Ketika model bisnis berubah, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah”. ucap Yoki.
Dalam kegiatan penyuluhan jabatan bertajuk Future-Proofing Your Career: Navigating the Green Job Wave 2026 yang diikuti mahasiswa dan alumni Polteknaker di Jakarta itu, diharapkan dapat menjadi ruang untuk menjembatani dunia pendidikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. (Red/*)
Editor: Milla
Mahasiswa Wajib Kuasai Skill Digital Dan Green Economy
Hanif Faisol Nurofiq, Mohammad Jumhur Hidayat, Dan Hasan Nasbi di Lantik Presiden Prabowo
Jakarta, GK.com – Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 51/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri, serta Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Mohammad Jumhur Hidayat dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Senin (27/04/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta itu, Presiden Prabowo juga sekaligus melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi berdasarkan pada Keppres RI Nomor 53/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Dikutip dari Website resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, setelah pengucapan sumpah, para pejabat yang dilantik kemudian menandatangani berita acara pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 serta penasihat khusus Presiden bidang komunikasi.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (BPMI Setpres/DK)
Editor: Milla
Batas Laporan SPT Tahunan PPh Sampai 30 April 2026
Jakarta, GK.com – Hingga 26 April 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sebanyak 11.946.698 wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2025.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Inge Diana Rismawanti, Senin (27/4/2026) menyampaikan, DJP sendiri menargetkan jumlah yang lapor SPT baik pribadi maupun badan sampai batas waktu 30 April 2026 sebanyak 15.273.761 wajib pajak. Dengan kata lain, terdapat 3.327.063 wajib pajak yang belum melaporkan SPT.
“Jumlah wajib pajak yang sudah lapor SPT didominasi oleh pelaporan SPT pribadi yakni mencapai 11,44 juta. Jumlah itu terdiri atas 10,15 juta wajib pajak orang pribadi karyawan dan 1,29 juta wajib pajak orang pribadi non karyawan”. terang Inge Diana Rismawanti di kutib dari detikfinance.
Selain itu, lanjut Inge Diana Rismawanti menjelaskan, terdapat 487.677 wajib pajak badan yang menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah itu terdiri atas 487.275 wajib pajak badan menggunakan mata uang rupiah dan 402 wajib pajak badan yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).
Sampai 26 April 2026, tercatat sebanyak 18.520.802 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun Coretax. Jumlah itu terdiri dari 17,38 juta wajib pajak orang pribadi, 1,04 juta wajib pajak badan, 91.217 ribu wajib pajak instansi Pemerintah, serta 227 penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Sebagaimana diketahui, pelaporan SPT mulai tahun pajak 2025 dilaksanakan menggunakan Coretax System. Sebelum log in, wajib pajak harus mengaktifkan akun Coretax terlebih dahulu.
Adapun batas waktu pelaporan sampai tanggal 30 April 2026. (aid/fdl/dk)
Editor: Milla
Jatah MBG Jadi 5 Hari
Jakarta, GK.com – Menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari Rp 50 triliun per tahun, Pemerintah akan melakukan penyesuaian anggaran program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi penajaman atau refocusing anggaran.
Dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dalam skema baru, pelaksanaan MBG yang sebelumnya diberikan lima hari dalam sepekan, kini dikurangi menjadi lima hari, yaitu, hari Sabtu dihapus dari jadwal distribusi.
“Dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan,” ungkap Juda.
Dalam acara National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) pada Senin (27/04/2026), Juga menuturkan, penghapusan satu hari tersebut juga mempertimbangkan aspek efektivitas. Menurutnya, pemberian makan di hari tertentu justru berpotensi menimbulkan ketidakefisienan, terutama jika siswa perlu berangkat ke Sekolah pada hari libur untuk mengambil jatah MBG.
“Kalau hari Sabtu diberikan makan, anak-anak jadinya harus datang ke Sekolah. Sementara kalau hari Jumat diberikan, itu tidak mungkin. Satu hari itu bisa menghemat Rp 1 triliun. Lima hari dalam seminggu, empat kali dalam sebulan bisa menghemat Rp 4 triliun. Setahun tentu saja lebih dari Rp 50 triliun bisa menghemat”. papar Juda.
Tidak hanya itu, lanjutnya menjelaskan, sebagai upaya penghematan anggaran, Pemerintah juga akan memperketat pengawasan kualitas pelaksanaan program di lapangan. Bagi para Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi tegas. (DK)
Editor: Milla
BBM, Crude Aman, Sementara LPG Masih di Kaji Alternatifnya
Jakarta, GK.com – Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/04/2026), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, terjadinya gejolak di Timur Tengah tidak mempengaruhi adanya kenaikan pada Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kondisi BBM nasional aman, baik dari sisi solar, maupun bensin. Alhamdulillah masih stabil,” tegas Bahlil di Jakarta.
Pada kesempatan itu, Bahlil juga melaporkan stok minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang dalam negeri yang berada dalam kondisi aman, selain BBM.
“Menyangkut dengan crude juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Lalu berkaitan dengan ketergantungan impor LPG, saat ini, konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun, namun produksi dalam Negeri hanya berkisar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Dan selebihnya kita impor kurang lebih sekitar 7 juta. Pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif, termasuk pengembangan dimethyl ether (DME) dari batu bara berkalori rendah, serta opsi Compressed Natural Gas (CNG)”. terang Bahlil. (DK)
Editor: Milla
Misni Jabat Sekda Kepri
Kepri, GK.com – Bertempat di Gedung Daerah, dan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/TPA Tahun 2026 tertanggal 22 April 2026, Senin (27/04/2026), Gubernur Kepulauan Riau, H Ansar Ahmad melantik Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Kepulauan Riau, Misni, SKM., M.Si.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam sambutannya menegaskan, jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi, pengoordinasi kebijakan, serta penjaga kesinambungan roda pemerintahan.
“Di tengah tantangan global dan tuntutan masyarakat yang terus meningkat, kita dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saya berharap Sekretaris Daerah dapat menjadi role model dalam penerapan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Jabatan ini bukan sekadar amanah struktural, tetapi juga tanggung jawab moral untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika zaman,” ucap Ansar.
“Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Luki Zaiman Prawira sebagai penjabat Sekda sebelumnya. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjalankan roda Pemerintahan Provinsi Kepri,” kata Ansar.
Lalu, dalam pernyataannya, Misni menyampaikan komitmennya untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemprov Kepri.
“Amanah yang besar ini harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Saya mohon dukungan dari seluruh jajaran, agar kita bisa bekerja bersama, berkolaborasi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kepulauan Riau. Peningkatan kualitas pada pelayanan publik, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan tentunya akan menjadi fokus utama”. ujar Misni.
Sebelum menjabat sebagai Sekda Kepulauan Riau, Misni menduduki posisi Asisten Administrasi Umum di Provinsi Kepri. (AL)
Editor: Milla