Jakarta, GK.com – Pengadaan diperuntukkan untuk 30.299 peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, Badan Gizi Nasional (BGN) ramai jadi perbincangan. Pasalnya, ditengah rakyat Indonesia lagi mengalami kesulitan ekonomi, pengadaan tersebut dinilai kurang bermanfaat peruntukannya, dan terkesan terjadi pemborosan.

Untuk diketahui, pengadaan semir dan sikat sepatu senilai Rp 1,5 miliar oleh BGN itu menjadi bagian dari kebutuhan pendidikan dan pelatihan program SPPI 2025.

Mirisnnya, dihadapan para awak Media, Jumat (17/4/2026), Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan jika program tersebut untuk menyiapkan peserta sebagai komponen pendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anggaran pendidikan SPPI memang berasal dari BGN. Namun untuk proses pengadaan barang, termasuk semir dan sikat sepatu, dilakukan melalui skema swakelola tipe II dengan melibatkan Universitas Pertahanan. Pengadaan tersebut masuk dalam tujuh paket kelengkapan perorangan lapangan yang diberikan kepada peserta SPPI dengan total nilai pengadaan mencapai sekitar Rp 1,52 miliar, yaitu untuk semir sepatu sekitar Rp 1,25 miliar, dan sikat semir Rp 272 juta”. ungkap Dadan. (DK)

Editor: Milla

Jakarta, GK.com – Dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 yang tercantum pada Direktorat Monitoring KPK yang diakses di Jakarta pada Jumat (17/04/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tujuh rekomendasi setelah mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam penjelasannya, program MBG didukung alokasi anggaran besar yang meningkat dari Rp 71 triliun pada 2025 menjadi Rp 171 triliun di 2026.

Besarnya skala program dan anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya, dikutib dari Antara.

Saat itu, KPK juga mengungkapkan delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Pertama: regulasi pelaksanaan dinilai belum memadai, terutama dalam mengatur tata kelola dari perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Kedua: mekanisme bantuan Pemerintah dinilai berisiko memperpanjang rantai birokrasi, membuka peluang praktik rente, serta mengurangi porsi anggaran bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.

Ketiga: pendekatan yang terlalu sentralistis dengan Badan Gizi Nasional sebagai aktor utama dinilai berpotensi meminggirkan peran Pemerintah Daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan.

Keempat: terdapat potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akibat kewenangan yang terpusat dan belum jelasnya prosedur operasional standar (SOP).

Kelima: transparansi dan akuntabilitas dinilai masih lemah, terutama dalam proses verifikasi dan validasi mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan keuangan.

Keenam: sejumlah dapur dilaporkan belum memenuhi standar teknis SPPG yang berpotensi berdampak pada keamanan pangan, termasuk kasus keracunan makanan.

Ketujuh: pengawasan keamanan pangan dinilai belum optimal karena minimnya keterlibatan dinas kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Delapan: belum terdapat indikator keberhasilan program yang terukur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta belum dilakukan pengukuran awal (baseline) terhadap status gizi dan capaian penerima manfaat.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan penyusunan regulasi pelaksanaan MBG yang komprehensif dan mengikat, minimal setingkat Peraturan Presiden, guna mengatur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian peran lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Selain itu, KPK juga merekomendasikan peninjauan kembali mekanisme bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya dan rantai pelaksanaan agar tidak menimbulkan praktik rente serta menjaga kualitas layanan.

Rekomendasi lainnya meliputi penerapan pendekatan kolaboratif dengan memperkuat peran Pemerintah Daerah, memperjelas SOP dan standar layanan dalam penetapan mitra, serta memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

KPK juga mendorong penguatan pengawasan keamanan pangan melalui pelibatan aktif dinas kesehatan dan BPOM, serta pembangunan sistem pelaporan keuangan yang baku untuk mencegah penyimpangan.

Selain itu, KPK menekankan pentingnya penetapan indikator keberhasilan program yang terukur, disertai pengukuran awal sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan. (*)

Editor: Milla