Selasa, Juli 28, 2026
Beranda blog Halaman 12

Amsakar Achmad: Penguatan Generasi Muda Dan Literasi Harus di Dorong

Walikota Batam, Amsakar Achmad. (Foto Diskominfo Batam)

Batam, GK.com – Berlokasi di Dataran Engku Putri, Batam Centre pada Rabu (20/05/2026), Wali Kota Batam Amsakar Achmad memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke- 118 tingkat Kota Batam.

Amsakar dalam pidatonya membacakan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid. Ditegaskan olehnya, menjaga semangat kebangkitan Nasional di tengah perubahan dan tantangan era digital sangatlah penting.

Mengangkat tema “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” dalam peringatan Harkitnas tahun ini Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun disebut sebagai salah satu langkah untuk menjaga tumbuh kembang generasi muda agar tetap sehat, produktif, dan terlindungi dari dampak negatif ruang digital.

“Anak-anak kita harus tumbuh di ruang digital yang sehat, aman, dan produktif. Negara tidak boleh abai terhadap ancaman yang dapat merusak karakter dan masa depan generasi muda,” kata Amsakar.

“Semangat kebangkitan yang lahir sejak berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 harus terus dijaga dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jika dahulu perjuangan bangsa berfokus pada perebutan kedaulatan wilayah, saat ini tantangan berkembang ke arah penguatan kedaulatan informasi dan transformasi digital nasional. Tema Harkitnas tahun ini menegaskan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai melalui persatuan, kemandirian, serta keberanian menjaga generasi penerus dari berbagai ancaman, termasuk di ruang digital,” tutur Amsakar.

Selain itu, disampaikan juga sejumlah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, layanan Cek Kesehatan Gratis, hingga penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas sosial, sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Batam sebagai kota industri dan perdagangan internasional perlu mengambil peran dalam mendorong kemajuan nasional tanpa mengabaikan kualitas Sumber Daya Manusia dan pembangunan karakter generasi muda,” kata Amsakar.

“Mari kita bangkit bersama, menjaga persatuan, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Melindungi generasi muda sebagai fondasi masa depan bangsa yang mandiri dan berdaulat adalah tugas kita semua”. tegas Amsakar.

Upacara berlangsung tertib dan penuh semangat kebangsaan itu turut juga dihadiri Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta jajaran TNI dan Polri. (HDB/YS/RD)

Editor: Endang

Soroti Penyelundupan di Pelabuhan, Presiden RI Minta Menkeu Ganti Dirjen Bea Dan Cukai Jika Tak Mampu Bekerja

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Tangkapan layar)

Jakarta, GK.com – Maraknya praktik penyelundupan melalui pelabuhan serta lemahnya pengawasan arus barang ekspor dan impor di Indonesia mendapat sorotan tanjam dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, Prabowo bahkan menegaskan harus adanya pembenahan serius terhadap aparat pengawasan di pelabuhan, termasuk kepada Institusi Bea Cukai.

“Penyelundupan melalui pelabuhan tidak bisa dianggap sepele, harus segera diperbaiki aparat kita, termasuk Bea Cukai,” tegas Prabowo.

Pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/05/2026) itu, Prabowo juga menyinggung terkait besarnya potensi kerugian Negara akibat dari lemahnya pengawasan perdagangan, dan arus barang lintas Negara.

“Nilai ekonomi hilang mencapai ratusan miliar dolar, dan belum seluruhnya tercatat secara resmi. Saya minta tolong evaluasi jajaran, serta Pimpinan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas, khususnya dalam memberantas praktik penyelundupan dan aktivitas ilegal di pelabuhan,” tegas Prabowo lagi.

“Saya minta Menteri Keuangan Purbaya Sadewa untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang saat ini di jabat Letjen (Purn) Djaka Budi Utama, apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, segera ganti,” pesan Prabowo.

Selain persoalan penyelundupan, Presiden kuga turut menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap mekanisme harga komoditas yang ditentukan pihak Luar Negeri, termasuk untuk komoditas unggulan Nasional seperti Kelapa Sawit.

“Aneh, harga kelapa sawit ditentukan oleh Negara lain, harusnya kita yang tentukan sendiri harga tersebut,” kata Prabowo.

Selain itu, yang turut menjadi sorotan oleh Presiden adalah terkait lemahnya pengawasan terhadap praktik penyelundupan.

“Saya harap tidak ada yang namanya adanya praktik backing terhadap aktivitas ilegal yang melibatkan oknum aparat berseragam hijau maupun coklat”. tegas Prabowo

Dikesempatan itu, Prabowo juga mengingatkan kepada seluruh pejabat Negara agar tidak bekerja santai, dan harus memikirkan masa depan Bangsa. (DK)

Editor: Milla

Lawan Peringatan KPK, Pemkab Karimun Bungkam Soal Aliran Dana Rp 4,4 Miliar ke Polres

Transparansi Dipertanyakan: Polres Karimun Jelaskan Posisi, Pemkab Masih Bungkam Soal Hibah Rp 4,4 Miliar

Karimun, GK.com – Bungkamnya Pemerintah Kabupaten Karimun terkait dana hibah untuk alokasi Polres Karimun sebesar 4,4 miliar mengundang berbagai pertanyaan masyarakat, maupun cerita di warung-warung kedai kopi.

Pemda Karimun melalui Penjabat (Pj) Sekda Karimun, Junaidi saat dikonfirmasi oleh Redaksi gerbangkepri.com pada Minggu (17/05/2026) sampai saat ini masih enggan memberikan penjelasan. Padahal, keterangan tersebut sangatlah di nanti-nanti oleh publik, guna menghindari fitnah (pemikiran negatif) dari publik.

“Kalau memang sifatnya hibah tersebut untuk sesuatu yang positif dan baik, kenapa kok Pemda Karimun bungkam? Kalau mereka tidak mau memberikan penjelasan, jangan salahkan masyarakat jika berfikiran negatif kepada mereka!,” ujar Putra, salah satu masyarakat.

“Jangan-jangan hibah tersebut ada kaitannya dengan Deal-dealan, atau runding-runding cantik untuk menutup salah satu kasus agar tidak di lanjutkan. Ya, kita sama-sama paham ajalah,” tambah Putra.

“Harusnya, Pemerintah lebih peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masih banyak lagi PR mereka terhadap daerah ini, mulai dari penerangan jalan yang minim, belum lagi jalan-jalan kita yang banyak berlombang yang terkadang kerap membuat pengguna jalan terjatuh gara-gara menabrak lubang tersebut, dan lain-lain. Padahal jika kita lihat, anggaran bantuan yang diterima Polres dari Pusat itu lumayan banyak loh? Kenapa kok Pemda Karimun justru lebih memprioritaskan anggaran daerah untuk kebutuhan yang tidak darurat, dari pada untuk kebutuhan masyarakat banyak yang perlu ditangani dengan serius?”. ungkap Putra.

Sebagai informasi, sebelumnya, beberapa waktu lalu, Ketua KPK Setyo Budiyanto telah memberikan peringatan keras terhadap seluruh Kepala Daerah agar menghentikan pemberian dana hibah, maupun bantuan kepada Instansi Vertikal, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah terjadinya potensi konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam hubungan antara Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum.

Hingga berita ini ditayangkan, tim Redaksi gerbangkepri.com masih berupaya meminta tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Karimun, maupun Polres Karimun untuk mendapatkan pemberimbangan dalam pemberitaan, agar tidak terkesan menyudutkan pihak-pihak terkait. (DW)

Editor: Milla

Garuda Muda Mulai Bersiap Hadapi Persaingan Baru di Asia

Timnas Indonesia U-17 saat berlatih. (Bola.com/Bagaskara Lazuardi)

Sleman, GK.com – Timnas Indonesia U-19 mulai mematangkan persiapan untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 yang akan menggunakan sistem berbeda dari edisi sebelumnya. Perubahan format dari AFC membuat persaingan diperkirakan lebih ketat, sehingga tim pelatih meminta para pemain segera beradaptasi dengan pola kompetisi baru tersebut.

Pelatih Nova Arianto menilai regulasi anyar itu akan membuat setiap pertandingan memiliki tekanan lebih besar. Karena itu, ia meminta para pemain tidak hanya siap secara teknik, tetapi juga memiliki mental bertanding yang kuat ketika menghadapi lawan-lawan dari berbagai Negara Asia.

Menurut Nova, saat ini fokus tim bukan hanya membangun permainan saja, tetapi juga meningkatkan konsistensi dan kedisiplinan pemain selama menjalani pemusatan latihan. Ia ingin skuad Garuda Muda mampu tampil stabil dalam seluruh pertandingan, mengingat peluang lolos akan sangat ditentukan oleh hasil di fase awal kompetisi.

Selain mempersiapkan strategi permainan, tim pelatih juga terus memantau perkembangan sejumlah pemain muda potensial, termasuk pemain diaspora yang berpeluang memperkuat Indonesia. Seleksi dilakukan untuk mencari komposisi terbaik sebelum menghadapi turnamen resmi dalam waktu dekat.

Di sisi lain, AFC disebut mulai menerapkan pembagian level kompetisi dalam babak kualifikasi. Sistem tersebut membuat tim yang gagal bersaing bisa turun ke jalur pengembangan, sementara tim terbaik akan tetap berada di level utama Asia.
Timnas Indonesia U-19 saat ini masih menjalani rangkaian latihan intensif di Yogyakarta. Program tersebut menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF U-19 2026, sekaligus Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 yang akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. (YY)

Editor: Milla

Kemenag Buka PKDP Dosen PTKI 2026, Berikut Syarat, serta Cara Pendaftarannya

Ilustrasi saat mengikuti ujian. (Foto google)

Jakarta, GK.com – Kementerian Agama (Kemenag) membuka pendaftaran Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) dan Program Sertifikasi Dosen 2026 di lingkungan Perguruan Tinggi Keagaman Islam (PTKI).

Program ini akan membantu dosen pemula untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat kapasitas akademik, dan mengembangkan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.

Adapun ketentuan PKDP PTKI 2026 adalah:
1. Peserta yang mengikuti PKDP, dan lulus akan memperoleh sertifikat kelulusan yang akan menjadi syarat mengikuti sertifikasi dosen.

2. Calon peserta merupakan dosen dengan jabatan fungsional paling rendah asisten ahli.

3. Pelaksanaan PKDP di Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) yang ditetapkan Kemenag.

4. Peserta membayar biaya sebesar Rp 2,5 juta per peserta
Calon peserta mendaftar di PTP yang telah ditetapkan sesuai dengan daftar plotting.

5. Kelulusan PKDP tidak serta menjamin penetapan sebagai peserta sertifikasi dosen.

6. Program PKDP menjadi tanggung jawab penuh PTP.

Sementara, untuk jadwal PKDP PTKI 2026 adalah:

Pendaftaran peserta: 20-25 Mei 2026
Verifikasi data calon peserta: 26 Mei 2026
Pengumuman calon peserta dan pembayaran: 27-31 Mei 2026
Pelaksanaan PKDP: 8-30 Juni 2026
Pelaporan pelaksanaan PKDP oleh PTP: 6-10 Juli 2026
Pengumuman kelulusan PKDP: 10 Juli 2026

Program Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dosen pemula. PKDP ini bisa diikuti oleh dosen dari kampus negeri maupun swasta.

Selain itu, program ini diselaraskan dengan situasi nasional dengan menghadirkan materi khusus soal kebijakan Asta Cita dan Program Prioritas Kemenag (Asta Protas). (*)

Editor: Milla




Beberapa Poin Penting di Bahas Dalam Rapat Persiapan KKN 2026 STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

STAIN Sultan Abdurrahman Kepri saat melaksankan rapat KKN 2026. (Foto STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Bintan, GK.com – Sebagai langkah finalisasi pelaksanaan program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau menggelar rapat persiapan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026.

Penentuan penanggung jawab masing-masing divisi, pematangan konsep kegiatan, serta pembahasan tema dan tagline resmi KKN tahun 2026 di bahas dalam rapat yang dilaksanakan pada Selasa (19/05/2026).

Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sekaligus tim acara, Dwi Rio Sudarroji, M.Psi menyampaikan bahwa, rapat ini menjadi tahap penting dalam memastikan kesiapan teknis dan konsep pelaksanaan KKN.

“Finalisasi ini dilakukan agar setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, tema dan tagline KKN yang disusun diharapkan mampu merepresentasikan semangat pengabdian, kolaborasi, dan kontribusi nyata mahasiswa kepada masyarakat,” katanya.

Ketua Panitia KKN 2026, Firdaus, M.H menegaskan, koordinasi dan komunikasi antar panitia menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan kegiatan.

“KKN bukan hanya sekedar agenda akademik, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran sosial bagi mahasiswa. Karena itu, seluruh panitia harus mampu bekerja sama, dan saling mendukung, agar kegiatan tahun ini dapat berjalan maksimal, dan memberikan pengalaman terbaik bagi peserta,” tutur Firdaus.

Sementara, Kasubbag Layanan Akademik STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Dvi Afriansyah, S.Pd.I., M.AP berharap agar seluruh persiapan yang dilakukan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan KKN secara menyeluruh.

“Melalui rapat finalisasi ini, diharapkan seluruh panitia memiliki pemahaman yang sama terhadap tugas masing-masing, sehingga pelaksanaan KKN 2026 dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan target yang telah direncanakan,” harap Afriansyah.

Hadir pada rapat tersebut, panitia pelaksana, unsur akademik, serta tim panitia kegiatan KKN yang akan dilaksanakan pada tahun ini.

Suasana rapat berlangsung aktif dengan berbagai masukan dan koordinasi lintas divisi demi memastikan pelaksanaan KKN dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berdampak bagi masyarakat. (Gby/Rd)

Editor: Milla