TANJUNGPINANG- Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang (Kajari) Tanjungpinang resmi berganti. Kajari yang sebelumnya dijabat Herry Ahmad Pribadi resmi digantikan Ahelya Abustam.

Maka, Senin malam, (06/08/2018) Kajari Tanjungpinang mengadakan acara pisah sambut di Ballroom Hotel CK Tanjungpinang.

Herry Ahmad Pribadi dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf bila selama 3 tahun 10 bulan menjalankan tugas sebagai kepala kejaksaan membuat kesalahan.

“Dan untuk ibu Ahelya Abustam saya ucapkan selamat bertugas,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Herry juga menyampaikan kepada Kajari yang baru untuk melanjutkan kerja sama yang telah dibangun dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

“Sebenarnya saya sedih meninggalkan Kota Tanjungpinang ini, karena disini seperti tanah kelahiran kedua bagi saya. Mohon doa bagi semua pihak, agar nantinya di tempat tugas saya yang baru, yaitu di Kejagung saya akan lebih cepat beradaptasi dan menorehkan prestasi yang baik tentunya di kemudian hari,” ujar Herry.

Ahelya Abustam mengatakan semula dirinya bertugas di Makasar. Dan terhitung sejak 5 Juli 2018, dirinya dipercaya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang.

Shely sapaan akrabnya, juga turut memperkenalkan suaminya yang berprofesi sebagai pilot di maskapai penerbangan swasta, dihadapan para tamu undangan.

“Saya mohon dapat diterima di Kota Tanjungpinang ini. Dan semoga ke depan kerja sama yang baik yang sudah dijalankan Kajari yang lama bersama pemerintah daerah dapat saya lanjutkan dengan baik,” kata Shely.

Pj. Walikota Tanjungpinang Raja Ariza  mengucapkan selamat bertugas kepada Herry Ahmad Pribadi di Kejaksaan Agung. “Semoga tali silahturahmi di antara kita akan tetap terjalin,” katanya.

Dan kepada Ahelya Abustam, Kajari yang baru, Raja berharap ke depan dapat membantu mengawal Pemerintahan Kota Tanjungpinang dengan baik.

“Dan dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tukasnya.

Hadir pada malam pisah sambut Sekda Tanjungpinang Riono, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, Walikota Tanjungpinang terpilih H. Syahrul, S.Pd, Wakil Walikota terpilih Rahma, serta Anggota DPRD Tanjungpinang. (DK)

TANJUNGPINANG- Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan perlu ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan pola penyusunan anggaran yang diusulkan dari masing-masing OPD, dengan begitu kemiskinan di Kota Tanjungpinang bisa kita atasi secara berkesinambungan.

“Pola ini sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Tanjungpinang. Namun kita harus optimis angka kemiskinan dapat menurun melalui penggaran dari tiap-tiap OPD yang disesuaikan dengan kebutuhan dan dilakukan secara berkesinambungan”.

Hal itu yang dijelaskan Sekda Riono saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang mengenai

Permasalahan Kemiskinan dan Rencana Kerja Program Pengentasan Kemiskinan, di ruang rapat Kantor Bappelitbang Tanjungpinang, Kamis 4 Agustus 2018 kemarin.

Dalam rapat tersebut, Sekda jug menyajikan data BPS tentag jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang. Data tersebut menunjukkan 2017 jumlah penduduk miskin di 4 Kecamatan sebanyk 19.190 jiwa atau 9,29 persen.

Untuk jumlah rumah tangga dan individu menurut status kesejahteraan, diperoleh data terpadu rumah tangga miskin di Kota Tanjungpinang di masing-masing kecamatan, yaitu 2.264 di Kecamatan Bukit Bestari, 3.824 di Kecamatan Tanjungpinang Timur, 1.665 di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan 2.443 di Kecamatan Tanjungpinang Barat.

Sedangkan untuk program jaminan kesehatan, jumlah peserta penerima bantuan dari pemerintah daerah sebanyak 17.993 jiwa dari 258.478 jiwa jumlah penduduk Kota Tanjungpinang. Program perlindungan sosial diberikan beberapa segmen seperti program bantuan pangan non tunai sebesar Rp110.000/bulan dengan jumlah penerima 8.450 jiwa, program keluarga harapan yang memperoleh Rp500.000/bulan sebanyak 5.506 jiwa, program sembako yang dibayarkan perbulannya sebesar Rp12.000 penerimanya sebanyak 12.000 jiwa dan program Indonesia pintar untuk SD sebanyak 5.895 siswa dan SMP sebanyak 3.596 siswa.

Sekda menilai permasalahan yang terjadi dengan angka kemiskinan yang menurun tersebut relatif menurun kecil atau lambat. Pemutakhiran dan verifikasi validasi data BDT (Basis Data Terpadu) sebanyak 10.196 KPM belum tuntas. Sebaiknya intervensi program OPD belum optimal memenuhi sasaran berbasis BDT dan diharapkan adanya integrasi lintas sektoral terkait program pengentasan kemiskinan.”tuturnya

Kepala Bappelitbang Kota Tanjungpinang, Drs. Surjadi, MT dalam rapat tersebut mempresantasika strategi penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan pada cakupan perlindungan sosial, perluasan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup serta pengembangan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat. Hal tersebut dipandang perlu dilakuka, tetapi harus menyesuaikan dengan usulan-usulan dari OPD dalam anggaran yang akan disusun pada APBD perubahan 2018 atau APBD murni 2019.”tandas Surjadi.

Dia menerangkan bahwa telah mengklasifikasikan sasaran program penanggulangan kemiskinan atas 4 kelompok, yaitu individu dan keluarga, masyarakat dan komunitas, pemberdayaan usaha kecil dan mikro serta harga murah untuk rakyat. Pembagian klasifikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan para kepala OPD dalam penyusunan anggaran.

“Program pengentasan kemiskinan ini juga tidak saja bersumber dari dana APBD saja, tetapi kita akan berupaya agar bersumber dari dana APBN, dengan begitu semua program kemiskinan dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama dalam menekan jumlah kemiskinan di Kota Tanjungpinang,” harapnya. (Red/Hum)