TANJUNGPINANG- Pembangunan pabrik rokok di pulau Dompak merupakan espansi dan bekerja sama antara PT. Batu Karang Malang dengan PT.Megatama sinar abadi yang berada di Tanjungpinang.

Untuk tahap pertama pembangunan pabrik rokok di dompak senilai 50 milyar dan akan dilajutkan tahap 2, 3 dan 4 dengan total investasi senilai 200 milyar. Luas lahan pabrik mencapai 16 hektar yang telah dibebaskan dari masyarakat.

Diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 250-300 orang untuk tahap produksi pertama.

Untuk itu SUNADI selaku Direktur PT. MEGATAMA BATU KARANG INDONESIA mengharapkan dukungan penuh kepada pemda, pemerintah pusat dan masyarakat untuk kegiatan ini agar berjalan optimal demi kelancaran investasi ini.

Sunadi mengatakan dalam berinvestasi pihaknya tetap mengutamakan regulasi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. “Walaupun pemerintah telah memberikan izin terhadap PT. MBKI untuk berinvestasi di kawasan FTZ Pulau Dompak,” ujar Sunadi setelah meletakkan batu pertama bersama Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kamis (9/8/2018).

Nurdin mengatakan akan mendukung penuh investasi yang ada di Kepri. Dan ia berharap anak anak daerah akan di prioritaskan dahulu untuk mengelola prusahaan yang akan di bangun ini.

“Masalah insfrastruktur seperti akses jalan dan pelabuhan menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Nurdin.

Hadir pada acara peletakan batu pertama Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri, Sekda Tanjungpinang Riono dan Syeikh Ali Jaber. (DK)

TANJUNGPINANG- Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun anggaran 2017 DPRD telah menyelesaikan tugasnya. Pansus memberikan sebelas rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara pansus Suryani, di sidang paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Senin (6/8).

Adapun rekomendasi yang dilahirkan pansus adalah meminta Pemprov Kepri mengurangi ketergantungan dana transfer pusat. “Kami meminta agar Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta OPD terkait harus berkerja optimal untuk menggali potensi pajak dan Retribusi daerah serta pendapatan lain- lain yang sah,” kata Suryani.

Ia juga memberikan rapor merah kepada Dinas Perhubungan yang hanya mampu merealisasikan pendapatan dari retribusi daerah sebesar 0,03 persen saja. “Pansus meminta agar kinerja Dinas Perhubungan menjadi catatan khusus untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti Gubernur,” pinta Suryani lagi.

Pansus juga melihat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat terus dipertahankan dengan meningkatkan sistem pengendalian intern. Untuk itu, Pansus merekomendasikan agar Gubernur mengevaluasi dan menempatkan SDM yang tepat dan berkompeten dibidang pengelolaan keuangan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Disamping predikat WTP tersebut, Pansus mengharapkan sistem pengelolaan anggaran dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau sudah mengarah kepada sistem Akuntansi berbasis Teknologi Informasi atau E-Budgeting,” tegas politikus PKS ini.

Selain menyoroti anggaran, Pansus juga meminta agar Gubernur meninjau kembali keberadaan BUMD milik Kepri. Selama ini, BUMD dinilai tidak memiliki manfaat ekonomis, serta cenderung membebani anggaran daerah tanpa ada hasil. “Pansus LPP merekomendasikankepada Gubernur Kepulauan Riau untuk mereview keberadaan PT. Pembangunan Kepri dalam rangka likuidasi,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji untuk menindaklanjuti rekomendasi dari pansus ini. “Kami akan pelajari setiap rekomendasi dan menindaklanjutinya,” kata Gubernur. (*)

TANJUNGPINANG- Sidang Paripurna DPRD akhirnya mengesahkan tata tertib (tatib) DPRD Provinsi Kepri yang baru. Tatib yang baru ini, mengacu kepada PP 12 tahun 2018.  Adapun pasal yang cukup krusial dalam tatib ini adalah masa reses.

Dalam tatib sebelumnya, DPRD Provinsi Kepri melakukan reses selama enam hari kerja. Dengan berlakunya tatib ini, maka DPRD melakukan reses selama 14 hari kerja. “Berdasarkan pasal 88 PP No12 tahun 2018 disebut bahwa reses DPRD Provinsi delapan hari kerja. Dan untuk provinsi yang bercirikan Kepulauan dapat ditambah paling lama enam hari,” kata juru bicara pansus Alex Guspeneldi dalam sidang Paripurna, Senin (6/8).

Penambahan enam hari kerja bukan tanpa alasan. Dengan luasnya wilayah lautan Kepri, diharapkan nantinya DPRD dapat optimal menjalankan fungsinya ditengah masyarakat menjaring aspirasi. “Jika enam hari saja, biasanya waktu reses sudah habis dijalan. Dengan penambahan waktu, anggota DPRD bisa lebih lama lagi berada di tengah masyarakat,” papar Alex.

Selain masa reses, diatur juga penambahan tugas dan wewenang DPRD yaitu memilih Gubernur dan Wakil Gubernur jika sisa masa jabatan lebih dari delapan belas bulan. Dalam tatib yang baru ini, Badan Musyawarah juga diminta untuk mengkoordinasikan rencana kerja tahunan seluruh alat kelengkapan DPRD.

“Terakhir, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Ranperda tentang APBD memberikan ruang di komisi-komisi untuk dibahas di Badan Anggaran,” pungkasnya.

Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak sebelum menutup paripurna mengaku gembira dengan perubahan tatib ini. “Karna tatib ini akan jadi panduan kita menjalankan tugas-tugas legislatif,” tutupnya. (*)