Jakarta, GK.com – Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, (13/02), dalam rangka konsultasi.
Penyambutan Komisi III DPRD Provinsi Kepri, oleh Bappenas di Jakarta
Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Widiastadi Nugroho itu meminta agar Pemerintah Pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.
“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.
Suasana saat rapat bersama Bappenas di Jakarta
Menurut Widiastadi, saat ini Pemerintah Pusat di rasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan Daerah Kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.
“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tentulah tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri ini,” tutur dari pria yang kerap disapa Mas Iik.
“Untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik Kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar,” ujarnya.
Dikesempatan yang sama, Anggota Komisi III, Irwansyah mengatakan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri,” ucapnya.
“Dengan APBD tersebut, kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik di Kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.
Dikesempatan itu, Irwansyah juga menegaskan kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Bappenas harus mampu agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T.
“Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur yang lebih besar dari Pemerintah Pusat,” ujar Irwansyah.
Anggota Komisi III, Suryani yang turut serta saat itu juga turut mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Pusat belum optimal dalam mengolah potensi yang ada di Kepri.
“Kalau Pemerintah Pusat bisa lebih optimal lagi dalam mengolah potensi di Kepri ini, maka tentunya akan ada hasil yang lebih besar lagi, karena memang Kepri memiliki potensi yang sangat besar,” kata Suryani
“Salah satu contoh adalah mengenai persoalan labuh jangkar yang sampai saat ini belum ada kejelasannya, selain itu, mengenai potensi perikanan yang ada di Kepri khususnya di wilayah perairan Natuna yang memang belum tergarap secara optimal,” terang Suryani.
Suryani menambahkan, agar Pemerintah Pusat kedepannya memiliki konsep khusus dalam melakukan pembangunan di wilayah Kepri khususnya, mengingat Kepri sebagian besar wilayahnya terdiri dari 96 % laut dan merupakan wilayah 3T.
Menanggapi hal tersebut Direktur Pendanaan Bappenas, Erwin mengatakan, ABPD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun memang dirasa sangat kecil jika dilihat dari wilayah Kepri yang sangat luas dan merupakan daerah Kepulauan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi seharusnya bisa lebih mengoptimalkan lagi anggarannya.
“Provinsi jangan lupa di Kepri ada BP Batam yang memiliki anggaran sebesar Rp 1,8 triliun tiap tahunnya, nah dari sanalah Provinsi bisa mengoptimalkan pembangunan, terkhusus untuk wilayah Batam,” ungkap Erwin.
Bapennas melihat potensi di Kepri tidak hanya dari sektor laut saja, melainkan ada sektor pariwisata yang memang sampai saat ini belum optimal dalam pengembangannya.
diakui Erwin, memang dalam mendukung sektor pariwisata tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai.
“Seperti di Lagoi, Pemerintah Provinsi bisa menggandeng swasta dalam membangun sektor pariwisata di daerah lainnya di Kepri. Nanti Pemerintah Pusat lah yang akan mendukung pembangunan infrastrukturnya seperti jalan akses dan lain-lain,” terang Erwin.
Terakhir ditambahkan Erwir, sebenarnya saat ini Kepri adalah salah satu wilayah yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembangunan oleh Pemerintah Pusat.
“Banyak proyek Pemerintah Pusat di Kepri seperti pengembangan wilayah Selat Lampa yang ada di Natuna, termasuk Batam, Pemerintah Pusat saat ini tengah membuat design Aero City, yakni mengintegrasikan Bandara Hang Nadim dengan Pelabuhan Batu Ampar.” katanya.
Hadir dalam konsultasi itu Anggota Komisi III Widiastadi Nugroho, Surya Makmur Nasution, Raja Bakhtiar, Alex Guspeneldi, Suryani, Saproni, Sahmadin Sinaga, Irwansyah dan Asep Nurdin. (*).
Editor : Milla
