Kepri, GK.com – Mardiyanto Arif Rakhmadi resmi dikukuhkan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad pada Senin (09/01/2023) di Gedung Daerah Tanjungpinang sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri.
Mardiyanto dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP RI Nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022 tertanggal 23 Desember 2022 menggantikan Wawan Yulianto yang ditunjuk sebagai Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP Pusat sebagai jabatan barunya.
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepri H. Ansar Ahmad mengatakan, beberapa catatan penting yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan (LHPP) BPKP Provinsi Kepri Tahun 2022 harus menjadi perhatian Pemprov Kepri.
“Insya Allah seluruh Sub sistem Pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahunnya satu demi satu kekurangan tersebut dapat diatas,” tutur Ansar.
“Membangun Kepri berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan, tantangannya sangat berat. Dengan memiliki wilayah laut mencapai 96 persen dan daratan 4 persen yang terdiri dari 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga. Untuk itu, urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan tentunya menjadi prioritas utama. Jadi urusan-urusan konektivitas yang menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat harus tetap didahulukan,” papar Ansar.
“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depannya, dan dapat saling mengingatkan serta dapat saling mendukung dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri sebelumnya,” ucap Ansar.
Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto yang saat itu menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima di Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja. Baik Instansi Pusat, Pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga Pemerintah Desa untuk dapat berkinerja lebih baik di masa yang akan datang.
Iwan juga mengungkapkan kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang Tahun 2022 telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup 7 sektor dan 99 topik prioritas pengawasan, termasuk APBD Pemprov Kepri yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri Tahun 2022.
“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern dan manajemen resiko di wilayah Pemprov Kepri”. harapnya. (ron/red).
Editor : Milla
