Karimun, GK.com – Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq Sos.M.Si bersama Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Karimun Sukrianto, beserta Anggota DPRD Karimun Sulfanow Putra, melaksanakan peletakan batu pertama pembagunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang berlokasi di samping Masjid Fatkhul Jannah RT 02 RW.03 Bangun Sari, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing.
Pembangunan LPM tersebut diawali dengan pembacaan doa bersama, dan diakhiri dengan pemberian paket sembako kepada Lansia, Sabtu (11/09/21) sekitar pukul 16.30 Wib.
Dalam sambutannya, Aunur Rafiq menjelaskan bahwa pada pembangunan LPM ini dibangun menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan pagu sebesar Rp 280.000.000,-.
“Dalam pembangunan LPM Pemkab Karimun mendapatkan DAK sebesar Rp 1,1 miliar. Salah satunya di Kelurahan Harjosari ini, dari hasil penilaian ada tujuh wilayah yang rentan dengan ketahanan pangan, salah satunya di wilayah Tebing,” jelas Aunur Rafiq.
Kemudian, Dirinya juga menyebutkan dalam pembangunan LPM ini nantinya akan dikerjakan secara padat karya dengan waktu selama 3 bulan.
“Pengembangan LPM dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok dengan mengajukan permohonan dan diperuntukan bagi kelompok tani (Poktan) maupun Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),” sebutnya.
Sementara itu, Kadis Pangan dan Pertanian, Sukrianto mengatakan jika sudah beroprasinya lumbung pangan ini diharapkan harga jual dari bahan pokok bisa di bawah harga pasar dan ketersediaan pangan dapat terjaga dengan baik.
“Secara fungsi, lumbung pangan tersebut merupakan tempat penyimpanan hasil produksi petani yang dikombinasikan dengan fasilitas mesin yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan petani. Untuk kedepannya dalam pengawasan pembangunan, kami juga sudah berkoordinasi dengan semua dan masyarakat untuk ikut mengawasi agar proses pembangunan bisa berjalan lancar dan kondusif, serta sesuai aturan yang ditetapkan”. tandasnya. (IWD).
Editor : Dina

