Beranda Kepulauan Riau Batam Mendengar Keresahan Warga Bengkong Pertiwi, DPRD Batam Gelar RDPU

Mendengar Keresahan Warga Bengkong Pertiwi, DPRD Batam Gelar RDPU

82
0

Batam, GK.com – Mendengar adanya permasalahan lahan yang menjadi perbincangan hangat warga Bengkong Pertiwi, Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Batam gelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan bersama perwakilan warga RT 004/013 Bengkong Pertiwi dan beberapa Institut Pemerintah Kota Batam, pada Selasa (01/09) sekitar pukul 10.00 Wib di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam.

Hadir dalam RDPU saat itu, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, Perwakilan Direktorat Pengolahan Lahan BP Batam, Kepala Dinas Pertahanan Kota Batam, Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala BPN, Camat Bengkong, serta Lurah Tanjung Buntung.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto dalam RDPU mengatakan, “tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok, masyarakat Bengkong Pertiwi sudah tinggal disana dari Tahun 2003 dan berdasarkan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dari BP Batam, bahwa Bengkong Pertiwi termasuk kedalam UWTO yang berstatus Kavling Siap Bangun (KSB), lalu di Tahun 2019 ada perubahan status menjadi UWTO Tapak yang dimana perubahan status tersebut memberatkan masyarakat setempat,” ucapnya.

Saat itu, Nuryanto menjelaskan bahwa pembayaran yang harus dibayar masyarakat selama status KSB sebesar Rp 49.000,- dan status Tapak sebesar Rp 87.400,-.

Sementara itu, Perwakilan Direktorat Pengolahan Lahan BP Batam, Mulyohadi, sebagai Staff Penanganan Penyelesaian Lahan mengatakan, “dari data kami, Bengkong Pertiwi tidak termasuk ke dalam Wilayah yang mendapat UWTO berstatus KSB, karena status KSB diperuntukkan bagi rumah-rumah yang bermasalah, lalu dipindahkan dan itu sudah ada lokasinya,” terangnya.

Diakhir Rapat, Ketua DPRD Batam menyampaikan harapan masyarakat Bengkong Pertiwi yang mana status UWTO di Wilayah mereka dikembalikan menjadi KSB lagi, karena jika berstatus Tapak, masyarakat keberatan untuk membayar tagihan tersebut, tetapi jika berstatus KSB warga akan membayar tagihan yang dikeluarkan oleh BP Batam.

“Kami dari DPRD berharap agar pihak BP Batam melakukan pelayanan yang transparansi dan terbuka kepada masyarakat, supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini”. tegas Nuryanto. (FR).

Editor : Febri