Senin, Mei 4, 2026
Beranda blog Halaman 1060

Upaya Penguatan Gubernur Sebagai Wakil Pusat

Penulis
Redaksi
-

RIAU- Wakil Gubernur Kepulauan Riau H. Isdianto, S.Sos, MM menghadiri Focus Group Discusion (FGD) dengan tema ‘Quo Vadis Gubernur Wakil Pemerintah Pusat’ di Mahligai ballroom Horel Arya Duta, Pekan Baru, Senin (10/9).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh  staf khusus Wakil Presiden bidang Hukum dengan tujuan untuk menguatkan kembali peran gubernur sebagai pemerintah pusat di daerah. Dengan jabatan strategis yang diemban, gubernur diharapkan senantiasa mampu menjalankan fungsi koordinasi dan memfasilitasi berbagai persoalan yang muncul.

Usai menghadiri kegiatan ini, wakil Gubernur Kepri Isdianto mengatakan bahwa kegiatan ini cukup bagus karena berusaha mengingatkan kembali Pemerintah Provinsi untuk selalu menjaga koordinasi dan memfasilitasi setiap problem yang muncul.

Adapun pada intinya Pemerintah pusat berusaha mencari masukan-masukan dari Pemda terkait apapun yang menjadi problem di daerah.

“Artinya satu sama lain agar saling mendukung, agar tidak jalan sendiri-sendiri. Dengan semakin kuatnya peran pemerintah daerah sebagai wakil pusat, maka semua program pusat akan terintegrasi ke daerah. Sebaliknya, semua persoalan yang ada di daerah akan sampai ke pusat,” kata Isdianto.

Pada kesempatan ini hadir Gubernur Riau Ir.H. Arsyadjuliandri Rachman, MBA. Dia mengatakan bahwa melalui FGD ini Pemerintah pusat sedang berusaha mengumpulkan berbagai masukan dari pemerintah Provinsi sebagai upaya penguatan peran Pemda untuk wakil Pemerintah pusat.

“Untuk perkuat posisi Gubernur sebagai perwakilan pusat. Disisi lain, penguatan gubernur sebagai wakil pusat, berupaya mendukung efektifitas penyelenggaranaan daerah serta dapat memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Itu yang dibahas dalam FGD ini,” kata Arsyadjuliandri.

Dengan adanya FGD ini, Arsyadjuliandri berharap pencapaian pemerintah yang betul-betul akuntabel dan juga berintegritas. Melalui FGD ini akan bisa melengkapi kekurangan yang ada di dalam rangka penguatan posisi gubernur sebagai perwakilan pusat.

Adapun sebagai pengantar pembukaan FGD yang dibacakan oleh prof. Dr. Satya Arianto selalku staff khusus Wapres RI bidang Hukum. Dia menyampaikan

bahwa kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutin staff khusus wapress, dan tahun ini merupakan yang ke-2 diselenggarakan.

“Semua hasil diskusi akan kami sampaikan ke pejabat terkait di pusat nantinya. Ini yang kedua dilakukan dalam rangka menguatkan otonomi daerah serta disentralisasi. Kita semua berharap untuk Indonesia demokratis, adil dan sejahtera. Bahwa Gubernur tidak hanya berkuasa atas daerahnya saja. Namun tugas dan tanggungjawabnya juga adalah sebagai perpanjangan tangan presiden,” ujarnya. (Red)

Buka PIT Hisfarsi, Gubernur: Racik Obat yang Terjangkau Rakyat

Penulis
Redaksi
-
BATAM- Gubernur H Nurdin Basirun mempromosikan pesona wisata Kepri kepada 1.851 peserta Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dan Rakernas Hisfarsi se-Indonesia yang sedang berada di Batam. Di sela-sela rapat kerja dan pertemuan ilmiah, pesona Kepri harus dijelajahi.
“Wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja, banyak di sini. Bolehlah dimanfaatkan waktu di antara pertemuan dan rapat kerja,” kata Nurdin saat membuka PIT dan Rakernas Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia (Hisfarsi) di Hotel Harmoni One, Batam, Rabu (12/9).
Sebelum bercerita tentang pesona Kepri, Nurdin berpesan tentang pentingnya peran apoteker dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Karena obat yang tepat, membuat pasien cepat sembuh.
“Saya akan terus memberi dorongan agar penyedia obat bisa menghasilkan kebutuhan yang terjangkau rakyat untuk cepat sehat,” kata Nurdin.
Peserta Rakernas dan PIT kali ini mengalami jumlah terbanyak dari acara sebelumnya. Sampai pembukaan, tercatat ada 1.851 peserta yang sudah meregistrasikan diri di panitia.
Menurut Nurdin, jika pun harus menyebrang dari Batam, di Bintan, dengan pesona Lagoinya juga menyajikan kawasan wisata yang indah. Sebelum rakernas berakhir, Nurdin mengajak untuk menikmati wisata Kepri.
Menu makanan yang enak-enak, kata Nurdin, juga banyak. Apalagi dengan kesegaran seafood sehingga mengugah selera.
Karena itu, dengan bercanda, Nurdin mengatakan Kepri siap menjadi tuan rumah kembali Rakerna dan PIT jika tak ada daerah yang mau. Untuk wisata MICE, Kepri memang menyediakan tempat-tempat yang representatif.
Pada kesempatan itu, hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Tjetjep Yudiana, dan sejumlah FKPD Provinsi Kepri.
Sebelumnya, Sekjen Hisfarsi Elrisma Andalusia mengatakan dalam era digitalasasi pelayanan kesehatan harus disambut dengan positif. Para apoteker harus bekerja secaa hebat dan profesional.
“Kita harus membenahi layanan dan meningkatkan kemampuan. Kita perlu terus maju dan berubah,” kata Andalusia.
Menurut dia, para apoteker harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi segala kebutuhan dan perkembangan saat ini. Pihaknya pun akan selalu berupaya meningkatkan kemampuan apoteker rumah sakit.
Nurul Falah, Ketua Ikatan Apoteker Indonesia menekankan tentang pentingnya pelayanan informasi obat kepada pasien dan harus dijalankan dengan baik. Tantangan era sekarang harus dijawab dengan apoteker yang praktiknya profesional. (Sugeng)

Pejabat Tinggi Singapura Kunjungi Batam

Penulis
Redaksi
-

BATAM– Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menerima kunjungan Delegation Senior Management Program (SMP) Singapura Civil College (SCC), Selasa (4/9) di ruang rapat kantor Walikota Batam. Rombongan delegasi dipimpin oleh Consulate General of The Republic Singapura, Mark Low.

Mark Low mengatakan delegasi ini merupakan pegawai senior setingkat eselon I yang ke depan berpotensi untuk menjabat posisi penting. Kedatangan 41 orang delegasi ini untuk mengetahui langsung bagaimana hubungan kerjasama antara Kota Batam dengan Singapura.

Dari pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Singapura dan Batam. Terlebih jika delegasi sudah menduduki jabatan menteri.

“Terimakasih sudah menerima kami meski kondisi hujan. Sebagaimana kita tahu antara Batam dengan Singapura memiliki hubungan cukup dekat dan banyak kerjasama yang terjalin. Tidak hanya sektor ekonomi namun juga pendidikan, kesehatan, dan pariwisata,” jelasnya.

Kedatangan delegasi SMP SCC ke Batam, menurut Amsakar dapat meningkatkan hubungan kedua wilayah. Dengan posisi geografi dan geostrategis Kota Batam, diharapkan ada dampak positif yang dirasakan bagi keduanya. Letak Batam yang berada di jalur perairan internasional menjadi nilai tambah.

“Letak Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura ini bergantung pada peran Singapura yang posisinya cukup penting bagi Batam. Singapura dan Batam merupakan dua Negara yang bekerjasama cukup baik,” sebut Amsakar.

Kepada anggota delegasi ia mengatakan bahwa Batam memiliki Nongsa Digital Park (NDP) di Sambau Kecamatan Nongsa yang dikembangkan untuk industri perfilman khususunya animasi. Dua hasil produksi NDP pun berhasil tembus ke tingkat dunia dan berhasil menjadi box office.

Amsakar menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu ini sudah tiga delegasi Singapura yang berkunjung ke Pemko Batam.

“Pertama kita menerima kunjungan dari Menteri Luar Negeri, Mr, Maliki Osman, dari Kementrian Perdagangan dan Perindustrian, Chee Hong Tat dan hari ini dari delegasi SMP, pegawai tertinggi level esselon I. Mudah-mudahan kunjungan ini bisa meningkatkan hubungan kerjasama antara negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu Amsakar menjelaskan bahwa Batam masih menunggu kejelasan status Batam antara Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah pusat menurutnya tengah menggulirkan wacana Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Hal ke dua yang menjadi tantangan bagi Pemko Batam adalah kekhawatiran investor baik dari Singapura maupun luar yang terganggu dengan aksi unjuk rasa oleh buruh.

“Apapun status Batam ke depan, investor tetap akan dijaga. Karena Batam sangat berkepentingan dengan investasi yang masuk. Aksi buruh meski dilakukan se Indonesia tapi pemerintah lokal bisa selesaikan itu jadi terkait itu tidak ada masalah. Tantangan dua hal ini menurut saya. Melalui delegasi ini bisa informasikan ke Singapura bahwa Batam kondusif, aman dan Pemko Batam menjamin keamanan ini,” katanya menjawab pertanyaan dari perwakilan delegasi.

Sejak pemerintah membangun Batam, Amsakar mengatakan pemerintah dominan menjadikan Batam sebagai kota industri. Sementara sisi kepariwisataan yang ada di Batam belum begitu berkembang. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam, Pemko Batam saat ini tengah membenahi infrastruktur.

“Kami benahi infrastruktur ini agar turis ramai ke Batam merasa nyaman di Batam dan tinggal beberapa hari di Batam. Untuk kerjasama pariwisata juga sudah dibicarakan dengan Mr Maliki beberapa waktu lalu. Bagaimana 17 juta turis yang berkunjung ke Singapura, tiga jutanya bisa masuk ke Batam melalui bandara Changi,” jelasnya.

Di bidang sosial yang menjadi persoalan bagi Pemko Batam adalah tingginya arus masuk orang ke Batam. Bahwa di tahun 70-an, jumlah penduduk Batam sempat melonjak hingga 8 persen. Batam juga daerah multikultur yang terdiri dari berbagai suku dan budaya.

“Sebagai daerah berdekatan dengan internasional tentunya kejahatan perdagangan orang, illegal logging, illegal fishing dan narkoba menjadi isu penting dan cukup mengganggu Batam karena letaknya di pelayaran internasional. Sehingga kami perlu memperkuat peran aparatur keamanan dalam hal ini TNI/Polri,” tutupnya. (MC)

Pemprov Perbanyak Destinasi Wisata Baru

Penulis
Redaksi
-

KEPRI- Gubernur H Nurdin Basirun terus berupaya memperbanyak ragam destinasi wisata di Kepri. Sejumlah pulau di Kepri didorong untuk diubah peruntukannya menjadi destinasi wisata baru. Eksplorasi wisata di Kepri pun semakin menarik dan mempesona.

“Untuk pengembangan wisata bahari, kita segera memanfaatkan hutan sambil menjaga pelestariannya.  Salah satu pulau di Kepri kita harap dapat dijadikan Taman Safari. Biar wisatawan menikmati keindahan alam dan margasatwanya,” kata Nurdin usai bertemu Dirjend Konservasi SDA dan Ekosistem Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Wiratno, di Jakarta, Kamis (6/9).

Dukungan tampak diberikan Dirjen Wiratno. Dalam pertemuan itu, Nurdin langsung membuka peta Kepri. Pulau-pulau potensi untuk pengembangan wisata didiskusikan saat itu.

Wiratno pada kesempatan itu menyarankan agar juga berkoordinasi dengan Dirjend Perlindungan Hutan dan Pelestatian Alam Kementerian KLH. Hal ini untuk dalam mendisain tapak pemanfaatan ruang.

Nurdin yakin, kekuatan kemaritiman di Kepri dapat terus terangkat, terutama melalui sektor wisatanya. Apalagi pariwisata di Kepri dengan banyak pulau yang indah nan menawan sudah pula di kenal baik di kalangan dalam daerah maupun luar secara luas.

“Kita harus mampu melihat dan menggerakkan potensi yang luar biasa dan melimpah di Kepri ini,” ujar Nurdin.

Nurdin beberapa waktu lalu pun telah mengunjungi beberapa pulau yang merupakan kawasan objek wisata seperti Kepri Coral dan Ranoh Island di Kota Batam, lalu Nikoi Island dan White Sand Island di Kabupaten Bintan serta Telunas Resort di Kabupaten Karimun. Dirinya tampak antusias untuk membangun kekuatan pariwisata daerah di Kepri.

“Untuk itu kita berupaya mendorong beberapa pulau-pulau tersebut di fokuskan peruntukannya menjadi lokasi pariwisata secara penuh,” lanjut Nurdin.

Banyak potensi pariwisata yang telah dan akan siap berdiri dan berjalan. Dengan keberadaan beberapa lokasi pariwisata tersebut nantinya akan mendapat banyak manfaat pula, seperti nama daerah akan semakin terkenal luas, pendapatan daerah akan meningkat serta tenaga kerja lokal pun akan terserap.

“Prioritas kita kembali kepada kesejahteraan masyarakat,” tegas Nurdin.

Menurut Nurdin komitmen untuk menfokuskan pulau-pulau tersebut dijadikan kawasan pariwisata tentu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi didaerah, apalagi ditengah gejolak perekonomian dunia yang sedang dalam keadaan tidak stabil.

“Pariwisata tetao menjadi primadona di Kepri san hal ini harus terus kita tingkatkan,” kata Nurdin.

Pemerintah sendiri kata Nurdin saat ini datang menjemput bola melihat langsung potensi tersebut dilapangan bukan malah menahan dan memperlambat proses kalau hal itu sudah sesuai aturan.

“Kita ingin paradigma perizinan yang terkesan diperlambat agar diubah, jangan hanya mempersulit tanpa melihat efek positif yang dihasilkan jika kegiatan ini berjalan, sebisa mungkin kita bantu,” tutup Nurdin. (Red)

DPRD Minta Pemprov Tingkatkan PAD

Penulis
Redaksi
-
KEPRI- Salah satu problematika klasik yang dihadapi Pemprov Kepri adalah ada bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bergantung terhadap transfer pusat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan PAD, DPRD meminta Pemprov menjadikan sektor pajak daerah diperluas pengelolaannya.
Hal ini dikatakan jurubicara fraksi PDIP Ruslan Kasbulatov saat memberikan jawaban pemerintah terhadap nota keuangan Ranperda Perubahan APBD  2018. “Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah dimasing-masing wilayah Kabupaten kota dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi sampai dengan pertengahan tahun 2018,” kata Ruslan diruang Paripurna DPRD Kepri, Rabu (5/9).
Kritik terhadap postur APBD 2018 juga mendapat kritik dari Fraksi Golkar. Lewat juru bicaranya, Thomas Suprapto, Golkar melihat target pendapatan pada APBD 2018 dinilai terlalu tinggi. Untuk itu, Pemprov perlu merasionalisasikan kebutuhan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran.
“Jika tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dilihat dari sudut perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, waktu pelaksanaan dan urgensi dapat ditunda,” kata Thomas. Ia juga meminta agar dilakukan efisiensi belanja operasional sebesar 10 persen setiap belanja tanpa mengurangi target kinerja. Selain itu, Golkar meminta Pemprov untuk memilih program kegiatan dan belanja di tahun 2018 untuk ditunda pembayarannya ke 2019.
Kekecewaan terhadap kinerja tim ekonomi Provinsi Kepri juga datang dari Fraksi PKS-PPP. Mereka melihat target penerimaan dari sektor labuh tambat yang sampai saat ini masih nol persen. Padahal, target penerimaan diperkirakan mencapai Rp60 miliar, dan target retribusi pelayanan kepelabuhan yang hanya 0,12 persen dari target Rp60,06 Miliar.
“Hal ini sangat mengecewakan. Seolah kita dipertontonkan pada epik pengulangan yang sama persis di tahun 2017 silam. Target tinggi, namun hasilnya nihil karena kegagalan kita mengelola retribusi di sektor kelauan ini,” kata juru bicaranya Suryani.
Selain target yang tidak tercapai, Pemprov Kepri dinilai terlalu ambisius. Hal ini terlihat dengan dipaksakannya proyek multiyear hadir dalam APBD Kepri 2018, meskipun saat ini mengalami defisit yang cukup lebar. “Maka kami tegaskan kembali bahwa kami Fraksi PKS-PPP menyatakan dengan tegas menolak proyek Multiyears karena tidak menjadi prioritas pembangunan dan bukan kebutuhan yang mendesak saat sekarang. Apalagi harus menelan anggaran hingga Rp500 miliar,” tegas Suryani.
Ditempat yang sama, Fraksi Demokrat Plus, Joko Nugroho meminta Pemprov Kepri untuk berhemat. “Efisiensi anggaran ini bertujuan utuk agar alokasi anggaran yang digunakan tepat sasaran dan efektif kegiatannya,” kata Joko Nugroho.
Namun, efisiensi ini mungkin tidak menyentuh dua program wajib pemerintah yaitu Pendidikan dan Kesehatan. “Dua program wajib yaitu pendidikan yang menelan 20 persen porsi pendidikan dan kesehatan 10 persen utama mutlak diprioritaskan,” papar Joko.
Fraksi Hanura lewat jurubicaranya Sahmadin Sinaga memberikan solusi kepada Pemprov Kepri untuk mengurangi defisitnya. Salah satunya dengan memerintahkan kepada BP2RD Kepri untuk menagih pada ATB sebesar Rp23 miliar tunggakan pajak air permukaan ATB Batam kepada Pemprov Kepri.
“Oleh karena itu, Fraksi Hanura Plus melalui sidang paripurna ini merekomendasikan kepada Pemprov Kepri untuk menagih kepada PT ATB melakukan pembayaran hutang pajak air permukaan. Hal ini juga merupakan komitmen terhadap pelaksanaan Pergub No 27 tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP),” paparnya.
Fraksi Hanura plus juga meminta kepada Pemprov Kepri untuk meninjau ulang kembali semua perijinan yang dikeluarkan oleh Pemprov Kepri sebagai bentuk teguran dan atau sanksi kepada PT ATB Batam.
Pemerintah Provinsi Kepri dijadwalkan memberikan jawaban terhadap pendapat fraksi ini pada Kamis (10/9). Nantinya, Pemprov Kepri akan menjawab satu persatu pandangan fraksi ini melalui forum sidang paripurna. (Red)

Walikota Turun ke Jalan Galang Dana untuk Lombok

Penulis
Redaksi
-

BATAM– “Mau ikut nyumbang?” tanya Walikota Batam, Muhammad Rudi kepada pengguna jalan di Simpang Rosedale Batam Centre, Jumat (31/8) Agustus.

Sore itu, orang nomor 1 di Kota Batam tersebut ikut turun menggalang dana untuk korban bencana gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mengenakan pakaian kasual dan topi bertuliskan ‘Walikota Batam’, Rudi mendatangi satu per satu mobil yang tengah berhenti di lampu merah.

Tanpa perlu mengetuk, pengendara langsung membuka jendela mobil begitu Rudi berdiri di sampingnya. Dengan senyum ramah ia menyapa warganya sambil menjelaskan tentang aksi galang dana ini.

“Ada saudara kita lagi alami musibah bencana. Kalau beban ini kita pikul bersama tentu lebih baik. Ini wujud lima dasar Pancasila itu,” tutur Rudi di tengah kegiatan penggalangan dana.

Rudi tak turun sendiri. Ia membawa jajarannya di Pemerintah Kota Batam untuk turun galang dana masyarakat di empat titik persimpangan. Yakni Simpang Rosedale atau Simpang BNI Seipanas, Simpang Masjid Agung Batam Centre, Simpang Kabil atau Simpang Kepri Mall, dan Simpang Masjid Baitussyakur Jodoh.

Tak hanya aparatur sipil negara, Rudi juga mengajak karang taruna, pramuka, Koni, taruna siaga bencana (tagana), TKSK, dan pendamping program sosial lainnya. Kepada tim yang turun ia berpesan dua hal. Pertama, jangan sampai mengganggu jalan atau sebabkan kemacetan. Dan kedua, jangan memaksa bila warga sudah katakan tidak.

“Ini untuk menggugah hati masyarakat Batam, untuk berpartisipasi. Dari instansi lain kan ada juga yang sudah mengumpulkan. Seperti Kemenag, dan lainnya,” tutur Rudi.

Tak hanya penggalangan dana di jalan, ia juga akan membuat surat edaran di perkantoran dan sekolah-sekolah. Dana bisa dikumpulkan di kepala instansi untuk diserahkan ke posko yang sudah dibangun Pemerintah Kota Batam di empat simpang tadi.

Bantuan dana juga bisa disalurkan melalui rekening Batam Peduli Bencana milik Pemerintah Kota Batam. Yaitu di Bank Riau Kepri 106.20.00250, Bank BRI 0659.01.000254.30.3, BNI 0776877681, dan Bank Mandiri 109.05.000.888.5.

“Rekening ini sifatnya permanen. Setiap tanggap darurat bencana bisa dipakai. Dan bank sudah komitmen tidak ada biaya administrasi, pemotongan, dan sebagainya,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri.

Dana yang terkumpul, akan disalurkan ke Lombok melalui pemerintah pusat atau pemerintah daerah setempat. Aksi penggalangan dana ini akan berlangsung hingga 15 September mendatang.

“Bantuan yang kita terima hanya berupa uang. Karena untuk kirim barang ke sana juga sulit. Tidak ada target. Berapapun kita terima. Karena untuk pemulihan Lombok butuh dana besar. Butuh semangat kebersamaan di sini,” ujar mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini.

Sebelumnya Pemko Batam juga sudah melakukan aksi penggalangan dana masyarakat dalam acara Kemilau Muharram di Dataran Madani. Dalam acara yang dihadiri Ustadz Abdul Somad dan Habib Syech Abdul Qodir Assegaf tersebut, terkumpul bantuan lebih dari Rp 100 juta. (MC)

1...1,0591,0601,061...1,084Halaman 1,060 dari 1,084

ABOUT US

Mencerdaskan Masyarakat dan Anak Bangsa Indonesia, Dengan Memberikan Informasi Yang Berwawasan, Aktual, Mendidik, dan Terpercaya.

Contact us: redaksi@gerbangkepri.com

FOLLOW US

© gerbangkepri.com