Batam, GK.com – Polemik dugaan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum membuat Komisi II DPRD Kota Batam mengeluarkan peringatan keras kepada Dinas Perhubungan Kota Batam.
Dalam rapat pembahasan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan pada Senin (2/3/2026), anggota Komisi II, Ruslan Sinaga menilai setoran parkir yang masuk ke kas daerah jauh dari potensi riil di lapangan. Dengan ratusan titik parkir aktif dan pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat, angka penerimaan dinilai tak logis.
“Kalau benar mau membenahi dan sampai menyebut uang parkir ‘dimakan hantu’, harus dibuktikan dengan tindakan tegas. Kalau pengawasan tak berjalan, perlu wajah baru di UPT Parkir,” tegas Ruslan.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar target yang meleset, melainkan potensi kebocoran pendapatan daerah yang dapat merugikan keuangan Kota Batam. Ia menilai, setoran puluhan ribu rupiah per titik per hari tidak sebanding dengan padatnya arus kendaraan di sejumlah ruas strategis.
Ketua Komisi II, Joko Mulyono memperkuat tekanan tersebut dengan meminta Dinas Perhubungan Kota Batam menetapkan target berbasis data riil serta memperketat pengawasan terhadap juru parkir dan pengelola lapangan. Ia menegaskan, tren kenaikan jumlah kendaraan harus linier dengan peningkatan PAD dari sektor parkir.
“Kalau ada indikasi kebocoran, jangan berlarut-larut. Segera benahi. Kenaikan kendaraan harus diikuti kenaikan pendapatan”. ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan sistem. Ia mendorong optimalisasi pengawasan dan perluasan transaksi non-tunai sebagai langkah meminimalkan potensi kebocoran.
Komisi II memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan membuka opsi merekomendasikan evaluasi jabatan apabila perbaikan tidak menunjukkan hasil konkret. (Rd/*)