Beranda Nasional Jakarta Sekjen Kemensos RI Pastikan Bansos Covid-19 Tidak Terganggu

Sekjen Kemensos RI Pastikan Bansos Covid-19 Tidak Terganggu

49
0

Jakarta, GK.com – Paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Kementerian Sosial RI memastikan program bantuan sosial untuk rakyat terdampak pandemi Covid-19 tidak akan terganggu.

Sekjen Kemensos RI, Hartono Laras menjelaskan, Kemensos terus bekerja keras menyelesaikan program bantuan sosial, baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu anggaran 2020 yang segera berakhir. Disamping itu, Kemensos juga mempersiapkan pelaksanaan program 2021 yang uharus berjalan mulai Januari 2021 mendatang.

“Saat ini, total anggaran Kemensos sebesar Rp 134,008 triliun dan yang sudah realisasi lebih dari 97,2% per 6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus,” terang Hartono Laras, melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (6/12).

Sementara jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik yang reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp 128,78 triliun, realisasi juga lebih dari 98%.

Mengenai OTT yang dilakukan KPK, Hartono mengaku sangat prihatin terhadap proses hukum yang saat ini tengah terjadi di KPK, Ia memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hartono Laras menjelaskan upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang, termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga telah menetapkan tersangka pada beberapa orang.

“Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam upaya Pemberantasan Korupsi,” tegas Hartono.

Ia mengaku prihatin dan sangat terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja keras melaksanakan tugas dan amanah, khususnya dalam menyalurkan Bansos di tengah pandemi Covid-19 yang kita hadapi.

“Hampir 9 bulan terakhir ini, kami beserta seluruh jajaran tanpa mengenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran, serta mematuhi prinsip akuntabilitas,” tambah Hartono.

“Sejak awal kami telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP, dan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan dan pengawalan, serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Sosial ini, yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk dengan KPK. Hal ini karena kami mengelola anggaran yang besar”. tegasnya. (Red/Hms).

Editor : Febri